Ubah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Purbalingga Gotong Royong Libatkan Semua Kekuatan Daerah
PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerapkan pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui Purbalingga Gotong Royong, akan menyatukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, media, hingga masyarakat, dalam satu gerakan kolaboratif berbasis data.
Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan Sistem Informasi Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SI Pinter), di Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Dipokusumo, Selasa (21/7/2026), sebagai upaya memastikan seluruh intervensi penanganan kemiskinan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, mengatakan persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial atau program yang berjalan sendiri-sendiri.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh dilaksanakan secara rutin, administratif, dan terpisah-pisah. Diperlukan perubahan cara kerja dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan terpadu, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Menurut Herni, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah, menjadikan kolaborasi sebagai kebutuhan strategis. Karena itu, Program Purbalingga Gotong Royong dirancang untuk menyatukan kontribusi pemerintah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, Baznas, PMI, media, komunitas, hingga masyarakat dalam satu arah kebijakan.
Dijelaskan, SI Pinter sebagai sistem yang mengintegrasikan data kebutuhan masyarakat, sekaligus mencatat seluruh intervensi yang dilakukan berbagai pihak.
“Data tidak boleh hanya menjadi daftar nama, tetapi harus menunjukkan siapa yang membutuhkan, apa kebutuhannya, siapa yang membantu, kapan diberikan, dan bagaimana hasilnya,” jelasnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga, Suroto mengungkapkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan II Tahun 2026, terdapat 56.311 rumah tangga atau 176.439 jiwa yang masuk kelompok Desil 1. Jumlah itu sekitar 16,43 persen dari total penduduk Kabupaten Purbalingga.
Lebih lanjut, pemetaan kebutuhan menunjukkan masih terdapat 2.380 rumah tidak layak huni, 4.659 rumah tangga belum memiliki jamban layak, 7.080 rumah tangga membutuhkan akses air bersih, 137 rumah tangga belum menikmati listrik mandiri, 3.923 penyandang disabilitas, 866 anak tidak sekolah, serta 17.736 warga yang belum bekerja secara produktif.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menyalurkan berbagai bantuan hasil kolaborasi dengan dunia usaha, Baznas, dan sejumlah lembaga sosial. Bantuan meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, jambanisasi, penyediaan air bersih, alat bantu disabilitas, bantuan pendidikan, bantuan usaha, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Penulis: Gn, Prokompim Purbalingga
Editor: Tn/Ul, Dinas Komdigi Jateng
PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerapkan pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui Purbalingga Gotong Royong, akan menyatukan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, media, hingga masyarakat, dalam satu gerakan kolaboratif berbasis data.
Program tersebut diluncurkan bersamaan dengan Sistem Informasi Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SI Pinter), di Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Dipokusumo, Selasa (21/7/2026), sebagai upaya memastikan seluruh intervensi penanganan kemiskinan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, mengatakan persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial atau program yang berjalan sendiri-sendiri.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh dilaksanakan secara rutin, administratif, dan terpisah-pisah. Diperlukan perubahan cara kerja dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan terpadu, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Menurut Herni, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah, menjadikan kolaborasi sebagai kebutuhan strategis. Karena itu, Program Purbalingga Gotong Royong dirancang untuk menyatukan kontribusi pemerintah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, Baznas, PMI, media, komunitas, hingga masyarakat dalam satu arah kebijakan.
Dijelaskan, SI Pinter sebagai sistem yang mengintegrasikan data kebutuhan masyarakat, sekaligus mencatat seluruh intervensi yang dilakukan berbagai pihak.
“Data tidak boleh hanya menjadi daftar nama, tetapi harus menunjukkan siapa yang membutuhkan, apa kebutuhannya, siapa yang membantu, kapan diberikan, dan bagaimana hasilnya,” jelasnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga, Suroto mengungkapkan, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan II Tahun 2026, terdapat 56.311 rumah tangga atau 176.439 jiwa yang masuk kelompok Desil 1. Jumlah itu sekitar 16,43 persen dari total penduduk Kabupaten Purbalingga.
Lebih lanjut, pemetaan kebutuhan menunjukkan masih terdapat 2.380 rumah tidak layak huni, 4.659 rumah tangga belum memiliki jamban layak, 7.080 rumah tangga membutuhkan akses air bersih, 137 rumah tangga belum menikmati listrik mandiri, 3.923 penyandang disabilitas, 866 anak tidak sekolah, serta 17.736 warga yang belum bekerja secara produktif.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menyalurkan berbagai bantuan hasil kolaborasi dengan dunia usaha, Baznas, dan sejumlah lembaga sosial. Bantuan meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, jambanisasi, penyediaan air bersih, alat bantu disabilitas, bantuan pendidikan, bantuan usaha, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Penulis: Gn, Prokompim Purbalingga
Editor: Tn/Ul, Dinas Komdigi Jateng
