Bidik Pariwisata Berkelanjutan Dan Ekonomi Syariah Pemprov Jateng Perkuat Pengembangan Geopark
SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen dalam mengembangkan kawasan geopark, sebagai salah satu strategi memperkuat sektor pariwisata berkelanjutan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju tema pembangunan Jawa Tengah 2027, yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.
Komitmen itu ditandai dengan sosialisasi pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Geopark Jawa Tengah, yang menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) terbaru. Tim lintas sektor tersebut diharapkan mampu menyatukan langkah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dalam mengembangkan kawasan geopark secara terpadu.
Ketua Kelompok Kerja ESDM Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Nanang Aribowo mengatakan, Jawa Tengah saat ini telah memiliki enam kawasan geopark. Dua di antaranya telah berstatus UNESCO Global Geopark, satu berstatus Geopark Nasional, satu sedang menuju status nasional, dan dua lainnya masih dalam tahap pengusulan. Yakni, Gunungsewu Unesco Global Geopark, Kebumen Unesco Global Geopark, Geopark Nasional Dieng, Geoheritage Klaten, dan dua usulan Geohariteg Blora serta Geoheritage Brebes.
“Pengembangan geopark tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja karena menyangkut berbagai sektor. Ada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan sarana dan prasarana. Karena itu dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar seluruh program berjalan selaras,” ujarnya, usai Rapat Koordinasi Pengembangan Geopark Jawa Tengah, di Cadang Dinas Pendidikan Wilayah II Surakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut Nanang, keberadaan geopark bukan hanya menjaga kekayaan geologi dan lingkungan. Tetapi juga mampu meningkatkan kualitas destinasi wisata, membuka lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, memperkuat sektor transportasi dan akomodasi, hingga menarik kedatangan peneliti sebagai bagian dari fungsi edukasi.
Pada 2026, tim pengembangan geopark melibatkan 14 OPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Seluruh perangkat daerah tersebut akan menyusun program sesuai tugas masing-masing, agar mendukung pengembangan geopark secara terintegrasi.
“Penguatan geopark selaras dengan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 yang mengusung tema pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Konsep geopark sangat relevan, karena menggabungkan tiga pilar utama, yakni konservasi lingkungan, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pokja SDA Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Jawa Tengah, Wisnu Adi Setyo menilai, pembentukan tim koordinasi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah, dalam menjadikan geopark sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.
“Bagi kami sebagai unsur perencana, geopark merupakan strategi yang sangat baik. Pilar utamanya adalah konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. Muara akhirnya adalah manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wisnu.
Dia menambahkan, Bappeda akan mengawal penyusunan program lintas OPD, agar seluruh intervensi pembangunan mengarah pada penguatan geopark. Berbagai kegiatan yang selama ini tersebar di sejumlah perangkat daerah akan dipetakan dalam satu matriks, agar saling mendukung dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Menurut Wisnu, keberadaan tim koordinasi menjadi kunci memperkuat sinergi lintas sektor, karena pengembangan geopark tidak mungkin berjalan optimal apabila setiap OPD bekerja sendiri-sendiri.
“Dengan adanya tim ini, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah diharapkan semakin kuat, sehingga seluruh program yang mendukung geopark dapat berjalan efektif, dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pariwisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Wk/Ul, Diskomdigi Jateng)
SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen dalam mengembangkan kawasan geopark, sebagai salah satu strategi memperkuat sektor pariwisata berkelanjutan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju tema pembangunan Jawa Tengah 2027, yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.
Komitmen itu ditandai dengan sosialisasi pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Geopark Jawa Tengah, yang menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) terbaru. Tim lintas sektor tersebut diharapkan mampu menyatukan langkah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dalam mengembangkan kawasan geopark secara terpadu.
Ketua Kelompok Kerja ESDM Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Nanang Aribowo mengatakan, Jawa Tengah saat ini telah memiliki enam kawasan geopark. Dua di antaranya telah berstatus UNESCO Global Geopark, satu berstatus Geopark Nasional, satu sedang menuju status nasional, dan dua lainnya masih dalam tahap pengusulan. Yakni, Gunungsewu Unesco Global Geopark, Kebumen Unesco Global Geopark, Geopark Nasional Dieng, Geoheritage Klaten, dan dua usulan Geohariteg Blora serta Geoheritage Brebes.
“Pengembangan geopark tidak bisa dilakukan oleh satu OPD saja karena menyangkut berbagai sektor. Ada aspek konservasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan sarana dan prasarana. Karena itu dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar seluruh program berjalan selaras,” ujarnya, usai Rapat Koordinasi Pengembangan Geopark Jawa Tengah, di Cadang Dinas Pendidikan Wilayah II Surakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut Nanang, keberadaan geopark bukan hanya menjaga kekayaan geologi dan lingkungan. Tetapi juga mampu meningkatkan kualitas destinasi wisata, membuka lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, memperkuat sektor transportasi dan akomodasi, hingga menarik kedatangan peneliti sebagai bagian dari fungsi edukasi.
Pada 2026, tim pengembangan geopark melibatkan 14 OPD di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Seluruh perangkat daerah tersebut akan menyusun program sesuai tugas masing-masing, agar mendukung pengembangan geopark secara terintegrasi.
“Penguatan geopark selaras dengan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 yang mengusung tema pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Konsep geopark sangat relevan, karena menggabungkan tiga pilar utama, yakni konservasi lingkungan, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pokja SDA Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Jawa Tengah, Wisnu Adi Setyo menilai, pembentukan tim koordinasi menunjukkan keseriusan pemerintah daerah, dalam menjadikan geopark sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.
“Bagi kami sebagai unsur perencana, geopark merupakan strategi yang sangat baik. Pilar utamanya adalah konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. Muara akhirnya adalah manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wisnu.
Dia menambahkan, Bappeda akan mengawal penyusunan program lintas OPD, agar seluruh intervensi pembangunan mengarah pada penguatan geopark. Berbagai kegiatan yang selama ini tersebar di sejumlah perangkat daerah akan dipetakan dalam satu matriks, agar saling mendukung dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Menurut Wisnu, keberadaan tim koordinasi menjadi kunci memperkuat sinergi lintas sektor, karena pengembangan geopark tidak mungkin berjalan optimal apabila setiap OPD bekerja sendiri-sendiri.
“Dengan adanya tim ini, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah diharapkan semakin kuat, sehingga seluruh program yang mendukung geopark dapat berjalan efektif, dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pariwisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Wk/Ul, Diskomdigi Jateng)
