Category: Nasional
-
Tragedi Berulang di Lebanon: Personel RI Gugur, Pemerintah Beri Hormat Pahlawan
Pemerintah Indonesia berduka atas gugurnya Praka Rico Pramudia, anggota Pasukan Perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Praka Rico meninggal setelah dirawat intensif akibat luka berat dari insiden akhir Maret 2026 di Lebanon Selatan akibat serangan tank Israel. Indonesia mengutuk keras serangan ini dan mendesak PBB investigasi menyeluruh.
-
Soroti Potensi Pelanggaran, Pemerintah Tegaskan Jangan Ada Pungutan Biaya Tambahan ke Jemaah Haji
Demi meningkatkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah, pemerintah menegaskan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak memungut biaya tambahan kepada jemaah haji. Pemerintah bakal menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Hal itu dikatakan Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi…
-
Stop Tergiur! Pemerintah Peringatkan Bahaya Haji Ilegal Tanpa Antre, Ini Risiko Fatalnya
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur penawaran haji tanpa antre yang dipastikan ilegal. Ibadah haji hanya bisa dilakukan dengan visa haji resmi Arab Saudi. Berhaji tanpa visa resmi akan dikenai sanksi tegas. Kementerian Haji dan Umrah membentuk Satgas dan mengajak masyarakat melaporkan indikasi penipuan haji ilegal melalui aplikasi Kawal Haji.
-
Terhempas PHK, Suranto Justru Temukan Jalan Sukses di Dapur MBG
Suranto (50), warga Karanganyar, bangkit dari PHK. Ia kini bekerja di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Program ini memberi Suranto kesempatan kerja, membantu mengatasi tekanan ekonomi. MBG membuka peluang bagi pekerja terdampak PHK dan masyarakat rentan di Karanganyar tanpa batasan usia.
-
Wajah Baru SMPN 3 Kunduran: Revitalisasi Pemerintah Tingkatkan Standar Kenyamanan Belajar
Program revitalisasi SMP Negeri 3 Kunduran, Blora, menunjukkan hasil signifikan. Delapan ruang, termasuk kelas dan aula, telah diperbaiki. Fasilitas pendidikan yang lebih baik ini menciptakan lingkungan belajar nyaman bagi siswa. Proyek juga melibatkan pekerja lokal, mendukung perekonomian daerah.
-
Pemerintah Revitalisasi SMPN 3 Jiken: Ini Dampak Nyata Bagi Ekonomi dan Peluang Kerja Warga
Proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Jiken di Blora, Jawa Tengah, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Perbaikan fisik sekolah ini meliputi pembongkaran dan pembangunan 14 ruangan, termasuk atap, jendela, pintu, dan lantai. Inisiatif ini meningkatkan fasilitas pendidikan serta mendukung ekonomi warga sekitar secara langsung.
-
Terbebani Biaya, Ibu Ini Bangkit! Asrama Gratis Sekolah Rakyat Selamatkan Pendidikan Anaknya
Ibu Sawinah, warga Pati, menghadapi keterbatasan ekonomi. Anaknya, Bayu Laksono, kini dapat melanjutkan pendidikan SMP berkat Sekolah Rakyat. Program ini, gagasan Prabowo Subianto, menyediakan asrama dan perlengkapan sekolah gratis. Ini meringankan beban keluarga serta meningkatkan kemandirian Bayu. Pendidikan kini terjamin.
-
Dapur MBG Jadi Magnet Keuntungan, Omzet Perajin Tempe Jaktim Meroket.
Pabrik tempe “Super Raos” Kramat Jati, Jakarta Timur, mencatat peningkatan pendapatan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai awal 2025. Mereka rutin menyuplai tempe ke dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Matraman dan Condet, Jakarta Timur. Program ini dinilai membantu pelaku usaha lokal.
-
Mahfud MD Ungkap Krusial Kasus Andrie Yunus: Peradilan Militer Sah, Tapi Indikasi Sipil Jadi Penentu
Mahfud MD menyatakan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus ini secara resmi ditangani peradilan militer, sebab empat tersangka semua militer. Namun, ada indikasi keterlibatan sipil dan pelaku lain. Mahfud menyarankan peradilan koneksitas sesuai Pasal 170 KUHAP bila terbukti ada campuran militer dan sipil.
-
Mahfud MD Luruskan Kontroversi: Pernyataan Saiful Mujani Bukan Makar
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pernyataan Saiful Mujani bukan tindakan makar. Mahfud meyakini pernyataan Saiful tidak memenuhi unsur makar menggulingkan pemerintah, sesuai Pasal 193 KUHP. Ia menjelaskan, makar harus bertujuan mengubah susunan pemerintah secara terstruktur. Klarifikasi ini penting.