Category: Nasional
-
Razman Nasution Ungkap Dugaan Dana Rp50 Miliar di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi
Ketua Umum Kami Jokowi-Gibran, Razman Nasution, mengaku mendapatkan informasi adanya aliran dana Rp50 miliar. Dana ini diduga bertujuan agar isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo bisa bergulir luas. Razman menyebut dua bohir serta keterlibatan mantan pejabat dalam pendanaan tersebut. Isu ijazah palsu Jokowi menjadi sorotan publik yang terus berlanjut.
-
Ijazah Jokowi dan Isu Rp50 Miliar: Roy Suryo Tegas Sebut Hoaks!
Pakar Telematika Roy Suryo menepis isu aliran dana miliaran rupiah terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Isu, yang disebarkan melalui YouTube, menyebutkan angka bervariasi dari Rp5 M hingga Rp55 M. Roy meminta Rismon membuktikan klaim aliran dana tersebut. Kanal YouTube penyebar isu kini tidak aktif.
-
KPK Bongkar Kasus Kuota Haji: Agen Perjalanan Hadapi Maraton Pemeriksaan Saksi Pekan Depan
KPK akan periksa saksi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pekan depan. Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan akan dilakukan di Jakarta dan daerah asal PIHK untuk melengkapi penyidikan.
-
Revisi White Paper Jokowi: Rismon Sianipar Terbitkan Mei, Andi Azwan Beberkan Rencana
Rismon Sianipar, tersangka ijazah palsu Jokowi, akan merevisi buku “Jokowi’s White Paper”. Ketum Joman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mengumumkan ini di iNews TV (2/4/2026). Buku tersebut, hasil penelitian Rismon, Roy Suryo, dan Dokter Tifa, kini akan diperbarui. Rismon menempuh jalur restorative justice, sehingga status tersangkanya resmi gugur.
-
MLFF Siap Diuji: Kesiapan Matang Sistem Tol Tanpa Berhenti Terungkap
Pemerintah akan melakukan uji coba kembali sistem pembayaran jalan tol nirhenti nirsentuh (MLFF). Kepala BPJT Wilan Oktavian menyatakan MLFF sempat mengalami stagnasi. BPKP merekomendasikan uji coba kembali karena terdapat klaim berbeda. BPJT rencanakan pengujian end-to-end, mencakup proses mengunduh aplikasi hingga pembayaran benar-benar diterima Badan Usaha Jalan Tol. Roatex siapkan TOR.
-
Panglima TNI Genjot Intelijen: 2 Brigjen Pilihan Duduki Kursi Strategis BIN di Mutasi 2026
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk dua Brigjen TNI mengisi jabatan strategis di Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukan ini memperkuat fungsi intelijen, bagian dari mutasi 35 perwira TNI Maret 2026. Mutasi jabatan merupakan hal biasa untuk pembinaan karier dan kebutuhan organisasi TNI.
-
RUU Masyarakat Adat: Imperatif Konstitusi, Pengesahan Mendesak di Parlemen
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta menegaskan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat. RUU ini telah dibahas lebih dari 16 tahun. Pengesahan RUU Masyarakat Adat penting sebagai pemenuhan amanat konstitusi. Pertemuan dihadiri perwakilan masyarakat adat dan koalisi sipil di DPR.
-
Bupati Sugiri Sancoko di Pusaran Korupsi: Sidang Segera Dimulai, Apa yang Terungkap?
Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko segera disidang terkait dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. KPK telah melimpahkan perkara ini ke PN Ponorogo. JPU menunggu penetapan jadwal sidang perdana bagi Sugiri, Sekda Agus Pramono, dan Direktur RSUD Yunus Mahatma.
-
PPATK & APH Ditantang Audit Dana Asing: Bongkar Pembiayaan Narasi Antinegara
Dosen Komunikasi Politik Syurya Muhammad Nur mendesak aparat penegak hukum dan PPATK mengaudit aliran dana asing untuk kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Audit ini krusial guna memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan demi melemahkan negara. Ada indikasi program-program dibiayai dana hibah untuk membentuk narasi alternatif dan memengaruhi opini publik menjelang agenda politik nasional.
-
Ketua DPR: WFH ASN, Ujian Kritis Produktivitas Pelayanan Publik
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kebijakan pemerintah terkait WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun Puan menekankan pentingnya menjaga produktivitas pelayanan publik. Fleksibilitas kerja ASN harus memastikan layanan tetap cepat dan responsif bagi masyarakat. Efektivitas WFH ASN akan diuji dari kecepatan pelayanan.