Category: Nasional
-
Kuasa Hukum Rismon Tegaskan: Nama JK Tak Pernah Disebut Kliennya
Rismon Sianipar, melalui kuasa hukumnya, membantah menyebut Jusuf Kalla mendanai polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pernyataan yang beredar diklaim hoaks dan rekayasa AI. Sebelumnya, JK membantah keras tudingan Rismon terkait pendanaan kasus ijazah palsu Jokowi sebesar Rp5 miliar.
-
Kebijakan Haji Saudi Makin Ketat, Kemenhaj Waspadai Modus Ilegal yang Mengintai
Kemenhaj dan KJRI Jeddah bekerja sama memperketat pengawasan haji. Masyarakat diimbau waspada penipuan dan modus keberangkatan haji ilegal, seiring kebijakan ketat Arab Saudi. Hanya visa haji resmi yang diakui. Edukasi publik digencarkan demi melindungi jemaah dari praktik haji non-prosedural.
-
DPR RI Kecam Tegas UU Hukuman Mati Tahanan Palestina: Langkah Kontroversial Parlemen Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam pengesahan undang-undang oleh Parlemen Israel. Undang-undang ini membuka jalan bagi hukuman mati tahanan Palestina yang divonis teror. Sukamta menegaskan kebijakan ini pelanggaran serius hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, mempertegas watak represif Israel.
-
Langkah Tegas JK: Rismon Dilaporkan ke Polisi Hari Ini, Kuasa Hukum Buka Suara
Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke polisi Senin (5/4/2026) atas dugaan pencemaran nama baik. JK merasa difitnah mendanai polemik ijazah Jokowi. Kuasa hukum Rismon membantah tudingan tersebut, menyatakan kliennya tidak pernah menyebut nama JK. Mereka mengklaim pernyataan yang beredar merupakan rekayasa AI.
-
Samin Tan: Kejagung Didesak Bongkar Tuntas Jaringan Pejabat Negara yang Terlibat
Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga terlibat korupsi tambang ilegal. Kasus ini menyeret pengusaha Samin Tan, melibatkan kerja sama swasta dan aparatur negara dalam penggunaan dokumen perizinan tidak sah. Transparansi Kejagung penting untuk penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik.
-
MUI Peringatkan Dunia: Aturan Hukum Mati Israel ke Tahanan Palestina, PBB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras undang-undang hukuman mati Israel yang disahkan Knesset. Aturan ini menargetkan tahanan Palestina, termasuk anak-anak. MUI menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera turun tangan. Kebijakan ini dianggap sebagai kekerasan struktural dan isu kemanusiaan universal.
-
JK Laporkan Rismon, Polemik Dana Ijazah Jokowi Memanas
Jusuf Kalla (JK), Wapres ke-10 dan ke-12 RI, melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks. Rismon diduga mencatut nama JK sebagai dalang pendanaan Rp5 miliar dalam polemik ijazah palsu Presiden Jokowi.
-
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rismon Bantah Catut JK, Penyidik Kini Penentu Kebenaran
Pengacara Rismon Sianipar membantah kliennya mencatut nama Jusuf Kalla (JK) sebagai dalang pendanaan isu ijazah palsu Jokowi, mengklaimnya hasil AI. Pengacara JK, Abdul Haji Talaohu, mendesak Bareskrim Polri menguji klaim AI ini. JK melaporkan Rismon atas dugaan pencatutan nama dalam polemik tersebut.
-
Sorotan Tajam Hakim: Perbedaan Seragam 3 Oknum TNI Terdakwa Pembunuhan Kacab Bank Jadi Kunci?
Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyoroti pakaian tiga terdakwa oknum TNI saat sidang dakwaan kasus pembunuhan kepala cabang bank. Senin (6/4/2026), salah satu terdakwa, Serka Frengky Yaru, tampil beda tanpa baret Kopassus dan lengan tidak digulung, memicu pertanyaan hakim.
-
Polemik PBB: Kursi Ketua Umum Diklaim Putra Yusril, Sekjen Akhirnya Bersuara
Kisruh internal Partai Bulan Bintang (PBB) mencuat. Yuri Kemal Fadlullah mengambil alih posisi Ketua Umum PBB melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada 11 Maret 2026. Sekjen DPP PBB Ali Amran Tanjung mempertanyakan legalitas MDP tersebut, yang disebut melanggar AD/ART partai karena diselenggarakan oleh DPW, bukan DPP.