Category: Nasional
-
Marcella Santoso: Jaksa Desak 17 Tahun Penjara dalam Kasus Suap & Pencucian Uang
Jaksa penuntut umum secara resmi menuntut advokat Marcella Santoso dengan hukuman 17 tahun penjara. Tuntutan ini diajukan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus tersebut terkait dugaan suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Marcella juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider 150 hari kurungan serta uang pengganti Rp21,6 miliar.
-
Asep Guntur Resmi Pimpin Deputi Penindakan KPK: Ini Wajah Baru Strategi Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK Setyo Budiyanto resmi melantik tiga pejabat baru pada Rabu (18/2/2026). Asep Guntur Rahayu kini Deputi Penindakan dan Eksekusi. Aminuddin menjabat Deputi Pencegahan dan Monitoring, sedangkan Ely Kusumastuti mengisi posisi Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK. Pelantikan ini memperkuat jajaran pimpinan.
-
Bongkar Tuntas Paket Sembako dan Gamis di Pasar Murah Pemerintah: Warga Ungkap Kualitas dan Jumlahnya yang Padat Banget!
Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi Pasar Murah di Silang Monas, Jakarta. Acara ini menyediakan 100.000 kupon belanja sembako gratis senilai Rp500.000 bagi warga. Masyarakat antusias menerima paket berisi beras, ayam, telur, dan sarden. Perum Bulog dan ID FOOD mendistribusikan sembako tersebut. Kegiatan Pasar Murah Prabowo menarik ribuan warga.
-
Kejutan Pasar Murah Pemerintah: Warga Mendadak Dapat Motor Listrik Gratis!
Petugas PPSU Gunawan dan warga Jakarta Selatan Diana memenangkan motor listrik di Pasar Murah Presiden Prabowo Subianto. Acara di Monas, Jakarta, menyediakan 100.000 kupon belanja sembako dan 300.000 porsi makanan gratis dari UMKM. Gunawan juga menerima sembako dan baju muslim.
-
Riset Terbaru Ungkap: Uang Beredar Lebaran 2026 Melonjak ke Rp 1.370 T, Indikator Daya Beli Nasional
Likuiditas ekonomi Indonesia naik signifikan jelang Lebaran 2026. Uang tunai beredar mencapai Rp 1.370 triliun, naik 10,4% dari 2025, mencerminkan daya beli masyarakat. Arus mudik juga masif, dengan kenaikan penumpang di semua moda transportasi. Sinkronisasi likuiditas dan mobilitas ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Sawit Indonesia di Simpang Jalan: Untung Ekonomi atau Selamatkan Lingkungan Global?
Indonesia kembali menjadi produsen kelapa sawit terbesar dunia, 46 juta metrik ton atau 58% produksi global. Dominasi ini menggerakkan pasar minyak nabati global, menopang jutaan pekerja dan dinamika sosial ekonomi nasional. Namun, petani kecil hadapi keterbatasan modal, teknologi, fluktuasi harga, dan konflik lahan.
-
Bantah Keras Jokowi Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Rakyat Tak Bodoh!
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritik pernyataan mantan Presiden Joko Widodo terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Cucun membantah klaim Jokowi bahwa revisi tersebut murni inisiatif DPR. Ia menegaskan, DPR tidak mungkin merevisi UU KPK tanpa peran pemerintah atau Surat Presiden. Proses legislasi seluruhnya selalu melibatkan Supres.
-
Ariyanto Bakri Dijerat 17 Tahun Penjara: Tuntutan Berat dalam Skandal Suap Hakim
Advokat Ariyanto Bakri dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp600 juta oleh JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tuntutan ini terkait suap hakim demi vonis lepas terdakwa korporasi pada kasus CPO dan TPPU. Ariyanto juga dituntut diberhentikan dari profesi advokat. Advokat Marcella Santoso menerima tuntutan serupa.
-
Mensesneg Turun Tangan: Dalami Dugaan Penebangan Hutan Penyebab Banjir Parah Guci Tegal
Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi mendalami penyebab banjir bandang Guci, Tegal. Dugaan penebangan hutan di hulu menjadi fokus investigasi. Kementerian Kehutanan diminta meninjau wilayah Guci. Koordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Tegal terus berjalan untuk penanganan bencana.
-
Jokowi Bantah Revisi UU KPK, Saut Situmorang: Perppu, Mengapa Tak Jadi Pilihan?
Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi mengenai revisi UU KPK 2019. Saut berpendapat Jokowi seharusnya mengeluarkan Perppu jika menolak revisi tersebut. Ia menegaskan, tanpa tanda tangan Presiden pun UU tetap berjalan. Sikap Jokowi dianggap Saut tidak menjawab pelemahan KPK dan dampak pemecatan 57 pegawai.