Category: Nasional
-
DPR Putuskan: MKMK Tak Berwenang Usut Laporan Adies Kadir Jadi Hakim MK
DPR RI menyepakati Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwewenang menindaklanjuti laporan penetapan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. Komisi III DPR RI menegaskan pemilihan hakim MK adalah mandat konstitusional. MKMK diminta melaksanakan kewenangannya berdasarkan aturan. DPR juga meminta Mahkamah Konstitusi memperjelas tugas dan wewenang MKMK.
-
Tak Goyah! Prabowo Dorong Solusi Palestina Jelang Rapat BoP Krusial
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026). Prabowo menegaskan komitmen Indonesia mewujudkan solusi nyata bagi Palestina dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza. Selain itu, ia juga menyelesaikan perundingan tarif dagang dengan Presiden AS Donald Trump untuk memperdalam kerja sama ekonomi.
-
Sidang Eks Kapolres Bima: Pintu Masuk Bongkar Jaringan Narkoba Besar di Polri?
Kompolnas mendesak Polri membongkar jaringan narkoba yang memasok eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Desakan ini disampaikan dalam sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP). Kompolnas ingin mengungkap pola penyerahan, jenis narkoba, serta pelaku lain demi komitmen Polri memberantas narkoba.
-
Prabowo dari AS Beberkan Penumpasan Besar
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen ciptakan iklim investasi bersih serta menindak penyimpangan di Indonesia. Hal ini disampaikan pada Gala Iftar Business Summit di Washington DC (18/2/2026). Prabowo menutup 1.000 tambang ilegal di hutan lindung. Negara akan menindak pelanggaran korporasi demi kepastian hukum dan tata kelola baik.
-
Prabowo Hadiri Pertemuan BoP Perdana, Pesan Puan Maharani Ini Langsung Jadi Sorotan
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington, Amerika Serikat. Puan Maharani mengingatkan komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ia berharap Prabowo menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Puan yakin Presiden memiliki visi untuk menjalankan politik tersebut.
-
DPR Soroti Pemangkasan RKAB Batu Bara: Pemerintah Wajib Transparan, Ada Apa?
Anggota DPR Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan terkait pemangkasan RKAB batu bara. Ia memahami upaya menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga. Namun, disparitas pemotongan hingga 70% memicu pertanyaan. Kekhawatiran muncul mengenai potensi penghentian operasional perusahaan dan pengurangan tenaga kerja akibat kebijakan ini.
-
KPK Perluas Jeratan: Tiga Korporasi Resmi Tersangka Kasus Rita Widyasari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dugaan korupsi. Kasus ini melibatkan eks Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Korporasi tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Penetapan ini dilakukan pada Februari 2026, terkait penerimaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara.
-
DPR Kunci Revisi UU KPK? Pimpinan Ungkap Tak Ada Usulan Pembahasan
Pimpinan DPR RI menegaskan hingga saat ini tidak ada usulan resmi terkait revisi UU KPK agar dikembalikan ke versi lama. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan pernyataan ini di Kompleks Parlemen, Jakarta. DPR konsisten membiarkan UU KPK yang telah disahkan berjalan sebagaimana mestinya.
-
KPK Perpanjang Lagi Pencegahan Gus Yaqut ke Luar Negeri: Babak Baru Penyelidikan?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri bagi eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz. Keduanya berstatus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Perpanjangan hingga 12 Agustus 2026 ini penting untuk melengkapi proses penyidikan.
-
Membongkar Polemik UU KPK 2019: Kronologi Lengkap dan Dampak Pernyataan Terbaru Jokowi
Polemik revisi UU KPK kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo setuju UU KPK dikembalikan ke versi sebelum 2019. Pernyataan ini memicu perdebatan. Wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi telah ada sejak 2015, dengan kritik potensi melemahkan independensi. DPR mengajukan RUU pada 2019.