Category: Nasional
-
Imlek 2026: Lebih dari Perayaan, Bagaimana Momen Ini Mendorong Kepedulian Sosial Nasional?
Perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2026 bertema “Harmoni Imlek Nusantara” memperkuat kepedulian sosial dan karakter kebangsaan. Kegiatan kolaboratif ini menampilkan keberagaman tradisi Imlek di Indonesia, seperti Grebeg Sudiro dan Cap Go Meh. Melalui Gerakan Berbagi Cahaya, perayaan ini mendorong solidaritas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial ekonomi.
-
Wamenkomdigi Ungkap: Media Dihantam Dua Disrupsi Dahsyat, Industri Pers Terhuyung
Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan industri media menghadapi dua disrupsi signifikan. Disrupsi pertama adalah internet, mendorong migrasi media tradisional ke ranah digital. Pernyataan ini disampaikan dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026, membahas tantangan industri media.
-
KPK Bongkar Setoran Fantastis Rp7 Miliar/Bulan untuk Pejabat Bea Cukai
KPK mengungkap setoran bulanan Rp7 miliar bagi pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Dana dari PT Blueray Cargo ini diduga meloloskan barang impor palsu. Penyelidikan terus mendalami aliran uang. Enam tersangka ditetapkan, termasuk Direktur P2 DJBC, terkait dugaan suap importasi barang.
-
Aceh Genjot Pemulihan Pascabencana: Rumah Lansia dan Guru Jadi Sorotan Utama Perbaikan.
Personel TNI terus membersihkan dan memperbaiki rumah warga lansia di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor. Hingga Jumat (6/2), prajurit TNI aktif membantu membersihkan lumpur dan memperbaiki kerusakan di berbagai wilayah. Fokus bantuan ini adalah pemulihan kondisi sosial kemanusiaan pascabencana di Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Bireuen.
-
TNI Menjangkau: Dokter dan Nakes Susuri Rumah Warga Terdampak Bencana, Pastikan Kesehatan Terjamin
TNI menyediakan pelayanan kesehatan keliling di Sumatera Utara pascabencana banjir untuk mencegah penyebaran penyakit. Dokter dan nakes TNI memberikan pengobatan gratis bagi warga terdampak, menjangkau rumah-rumah di Tapanuli Tengah. Ini memastikan pemulihan kesehatan masyarakat. Sinergi TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat.
-
Bukan Kesejahteraan, Integritas Hakim Jadi Sorotan Utama di Balik Penangkapan Pimpinan PN Depok oleh KPK
Komisi Yudisial (KY) menyesalkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi. KY menilai korupsi adalah persoalan integritas hakim, bukan kesejahteraan. KY berkomitmen mendukung penegakan hukum KPK dan akan menindak pelanggaran Kode Etik.
-
Pandji Pragiwaksono Ambil Sikap: Dialog Terbuka Demi Redakan Polemik Penistaan Agama
Komika Pandji Pragiwaksono menyatakan kesiapan berdialog dengan para pelapor dugaan penistaan agama. Hal ini terkait program Mens Rea, di mana Pandji merasa ada kesalahpahaman makna pernyataannya. Ia selalu membuka ruang dialog. Polisi telah meminta keterangan dua pembuka program tersebut. Pandji sebelumnya juga berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai persoalan serupa.
-
Pengamat Peringatkan: Dinamika Politik Indonesia Memanas Jelang 2027
Pengamat politik Hendri Satrio memprediksi dinamika politik Indonesia akan memanas pada 2027-2028. Pemanasan ini terjadi karena semua pihak mulai mempersiapkan diri jelang Pemilu 2029. Hendri Satrio menjelaskan kondisi politik Indonesia saat ini masih stabil. Namun, periode 2027-2028 akan menjadi fokus perhatian.
-
Haris Azhar Desak Restorative Justice: Babak Akhir Kasus Pandji Pragiwaksono?
Pengacara Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar, mendorong penyelesaian kasus dugaan penistaan agama kliennya melalui restorative justice. Haris berharap Polda Metro Jaya memanfaatkan KUHP baru. Pandji menyatakan pertunjukan Mens Rea bertujuan menyoroti penggunaan salat sebagai alat politik, bukan maksud menista. Pendekatan ini mengutamakan fakta seimbang antarpihak.
-
Bukan Otoritas Menteri! Pakar Hukum Tegaskan: Polisi Adalah Alat Negara.
Pakar hukum Profesor Henry Indraguna menegaskan wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah kesalahan fatal desain tata negara. Hal ini berbahaya bagi demokrasi dan membuka ruang intervensi politik. Polri, sebagai alat negara di bawah Presiden, menjaga independensi penegakan hukum sesuai konstitusi dan Undang-Undang Kepolisian.