Category: Nasional

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tersangka Andri Mulyono selaku Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal tak hanya melakukan kongkalikong dengan pejabat pembuat komitmen (PPK). Andrijuga melakukan penggelembungan harga atau mark up dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi persnya yang digelar di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Kejagung Tetapkan Penyedia Motor Listrik MBG Andri Mulyono Jadi Tersangka

“Bahwa Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark-up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut,” kata Syarief.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Andri Mulyono, Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Andri Mulyono keluar Gedung Jampidsus mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, lengkap borgol yang mengikat kedua tangannya.

Dengan wajah lesunya, Andri menuju mobil tahanan didampingi oleh tim penyidik. Tak ada sepatah katapun yang disampaikannya kepada awak media. Dia terlihat pasrah dengan langkah yang cepat masuk ke dalam mobil tahanan.

Baca juga: Kejagung: Tersangka Andri Mulyono Mark up Pengadaan Motor Listrik BGN

“Saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Dirdik Jampidus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi persnya, Jumat (12/6/2026) malam.

Kasus ini bermula pada awal tahun 2025 ketika Andi Mulyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan profil PT Yasa Arta Trimanunggal guna mendapatkan proyek pengadaan barang dan logistik di lingkungan BGN.

Pasca-pertemuan tersebut, Andri Mulyono mendapatkan informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik.

JAKARTA – Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dianggap tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Baca juga: Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi

Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P mengatakan, kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN patut diapresiasi. Hal itu karena menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

“Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai,” ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Nanik S Deyang Merapat ke Istana, Mau Lapor Efisiensi Anggaran MBG

Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting adalah lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Trubus, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. “Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, maka yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang,” katanya.

Selain persoalan tata kelola, Trubus menyoroti validitas data penerima manfaat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, belum adanya basis data yang benar-benar akurat dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap aliran uang dan rumah mewah yang diterima mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Aliran dana miliaran rupiah hingga rumah mewah tersebut diduga imbalan atau gratifikasi untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Ardito Muwardi menjelaskan, Hery menerima uang Rp875 juta dari Direktur Utama PT Toshida Indonesia (THSI) Laode Sunarwan Oda melalui Lukman Malanuang. Selain itu, ada juga uang senilai Rp200 juta dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri Tjia Peng Tjoan melalui Lukman Malanuang.

Baca juga: Breaking News! Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto

“Dari Agung Winarno berupa rumah terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung senilai Rp2,2 miliar. Kemudian dari Agung Winarno melalui Edi Sugandi sebesar Rp1 miliar dan dari Agung Winarno sebesar Rp525 juta,” ujar Ardito dikutip Jumat (12/6/2026).

Hery juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Wakil PT Mitra Kumala Energi Muhammad Rozai melalui Agung Winarno sebesar Rp50 juta.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menuturkan dalam kasus ini diduga ada 14 pihak yang memberikan uang untuk Hery mengeluarkan LHP.

“Semua (pemberi gratifikasi) di bidang tambang. Kita dalami. Pasti kita dalami, karena ada perusahaan yang langsung ya, ada perusahaan yang tidak langsung (memberi suap) kepada yang bersangkutan,” katanya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Sentimen positif terhadap perekonomian Indonesia kembali terlihat di pasar keuangan. Pada pembukaan perdagangan Jumat (12/6), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sama-sama menguat, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

IHSG dibuka di zona hijau dengan kenaikan 81,33 poin atau 1,38 persen ke level 5.967 pada pukul 09.50 WIB.

Penguatan tersebut menjadi sinyal bahwa pelaku pasar merespons positif berbagai perkembangan ekonomi dan kebijakan yang ditempuh pemerintah serta otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Di saat yang sama, rupiah juga menunjukkan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda berada di level Rp17.937 per dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Jumat pagi.

Posisi tersebut menguat 51 poin atau sekitar 0,29 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp17.988 per dolar AS.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penguatan rupiah tidak terlepas dari respons positif investor terhadap bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

“Pasca kenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen, serta penguatan imbal hasil SRBI dan SBN, investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan tersebut,” ujar Ramdan, Jumat (12/6).

Menurutnya, respons tersebut tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) setelah lelang SRBI pada 10 Juni 2026.

Selain itu, investor asing juga mulai kembali masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN), terutama pada tenor pendek dan menengah.

“Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah,” katanya.

Ramdan menambahkan, sejalan dengan perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah terus menguat dan kembali berada di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Kondisi ini menunjukkan meningkatnya keyakinan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika pasar keuangan global.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global maupun domestik serta menjaga daya tarik instrumen keuangan nasional untuk mendukung aliran masuk modal asing.

“Berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, baik melalui intervensi di pasar offshore maupun domestik, juga akan terus dilakukan secara konsisten dan terukur,” tegas Ramdan.

Penguatan yang terjadi secara bersamaan pada pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi indikasi bahwa kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Di tengah ketidakpastian global, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6).

“Kami menyampaikan bahwa harga BBM bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dari dampak gejolak ekonomi dan kenaikan harga energi.

“Makanya, BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan untuk menjaga daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Bahlil kemudian menegaskan bahwa hanya BBM nonsubsidi yang harganya disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Kendati demikian, ia menyebut bahwa PT Pertamina (Persero) dan pelaku usaha hilir migas lainnya telah memperhitungkan penyesuaian harga tersebut secara bijak.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga menegaskan bahwa harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami penyesuaian.

Namun menurutnya Pertamina perlu melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi berdasarkan dinamika geopolitik global dan harga minyak di pasar internasional, sembari tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya,” jelasnya dalam keterangan video.

Ia melanjutkan bahwa di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina, dengan dukungan penuh dari pemerintah, tetap berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi,” imbuh Simon. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan papan digital di sekolah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, berbagai kajian menunjukkan program tersebut memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran siswa, hingga capaian akademik.

Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti usai menghadiri rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).

Mu’ti mengatakan bahwa MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penguatan pendidikan karakter yang telah diintegrasikan ke dalam berbagai modul pembelajaran.

“Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah dan juga terhadap capaian akademik,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, hingga 10 Juni 2026 cakupan penerima manfaat MBG terus meningkat dan telah menjangkau mayoritas siswa di Indonesia. Berdasarkan data Kemendikdasmen, sebanyak 80,7 persen siswa telah menerima manfaat program tersebut.

“Dan karena itu, kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7 persen murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian murid, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik,” katanya.

Selain program MBG, pemerintah juga terus mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP) ke berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Abdul Mu’ti menjelaskan, sepanjang 2025 pemerintah telah menyalurkan sebanyak 288.865 unit IFP yang kini telah digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Interactive Flat Panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pembahasan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari infrastruktur pendidikan hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.

“Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan, baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan gurunya,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, Presiden juga meminta agar segera dibentuk tim khusus untuk mengkaji dan memperbarui buku ajar bagi seluruh peserta didik agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah.

“Termasuk beliau diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar,” katanya. (her/dav)