Category: Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pelantikan Kepala BGN dan Wakil BGN di dalam Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Profil Nanik S Deyang, Kepala BGN Pengganti Dadan Hindayana

Pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN dan dua wakilnya itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN Periode Tahun 2024-2029.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan Nanik S Deyang dan dua wakilnya Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak akan mengganggu kontrak bisnis yang telah berjalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026, DSI bakal menjadi perantara tunggal ekspor SDA mulai 1 Juni 2026 untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan penunjukan DSI sebagai perantara tunggal telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dengan tujuan memastikan seluruh transaksi ekspor sumber daya alam dilakukan secara wajar. Adapun masa transisi berlangsung selama enam bulan, yakni hingga 31 Desember 2026.

“Untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember, DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal. Ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki,” ujar Dony dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Dony, praktik under invoicing ataupun transfer pricing berpotensi mengurangi nilai penerimaan negara dari kegiatan ekspor. Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh transaksi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat Indonesia juga nanti tentu dapat mengamati dan mencermati karena memang sudah menjadi komitmen Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Dony menegaskan kehadiran DSI tidak akan mengubah ataupun mengganggu hubungan bisnis yang selama ini telah terjalin antara perusahaan eksportir dan para pembeli di luar negeri. Seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati sebelumnya tetap berjalan normal.

“Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan. Tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki. Selama tidak terjadi hal-hal yang kita hindari yaitu under invoicing dan transfer pricing, semuanya berjalan sebagaimana biasanya,” tegas Dony.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, DSI saat ini tengah mengembangkan sistem digitalisasi yang memungkinkan seluruh transaksi ekspor SDA dapat dipantau secara lebih terbuka dan terukur.

Dony pun meminta para pelaku usaha tidak khawatir terhadap implementasi kebijakan tersebut. Ia menyatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memperbaiki tata kelola ekspor tanpa mengganggu kegiatan usaha yang telah berjalan.

“Buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember 2026,” tutupnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah bersama DPR RI menggelar rapat koordinasi guna membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), hingga sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor SDA oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI di bawah Danantara.

“Kami melakukan koordinasi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara maupun tata kelola sektor SDA yang berada di bawah Kementerian ESDM,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Selain itu, DPR dan pemerintah juga membahas langkah-langkah percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan.

“Kemudian kami juga berdiskusi mengenai bagaimana membuat aturan untuk mempercepat proses perizinan investasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target.

“Kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan,” kata Prasetyo.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Mempererat dan memperkuat kerja sama antara Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas aspek teknis terkait sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk implementasi regulasi baru mengenai tata kelola ekspor SDA.

“Kita berkoordinasi untuk membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa mulai 1 Juni 2026 pemerintah memberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam di bawah DSI.

Prasetyo pun meminta dukungan masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

“Kami meminta dukungan seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan terbuka bagi semua pihak, demi kepentingan bangsa dan negara kita,” pungkasnya. (her/dav)

Tabanan, Idola 92.6 FM-Perjalanan Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, menjadi kisah perubahan yang penuh harapan.

Pernah mengalami perundungan dan kehilangan kepercayaan diri, kini ia berhasil bangkit, menemukan kembali semangat hidup, serta menata masa depan dengan lebih optimistis.

Gede Bagus menuturkan bahwa titik balik dalam hidupnya dimulai ketika ia bergabung dengan SRMP 17 Tabanan. Dukungan dari teman-teman, guru, dan wali asuh menjadi faktor penting yang membantunya pulih dari pengalaman pahit yang pernah dialami.

“Semuanya dimulai sejak saya masuk sekolah di sini. Teman-teman, guru, dan wali asuh sangat mendukung saya. Dari situlah saya mulai membangun kembali kepercayaan diri,” ujarnya.

Perlahan, ia kembali berani berbicara, berinteraksi dengan lingkungan baru, dan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Kepercayaan yang diberikan kepadanya pun terus tumbuh hingga akhirnya ia dipercaya menjadi anggota tim anti-perundungan di sekolah.

“Sampai sekarang saya dipercaya menjadi salah satu anggota tim anti-perundungan,” tambahnya.

Menurut Gede Bagus, kehadiran Sekolah Rakyat membawa perubahan besar dalam kehidupannya, terutama dalam membentuk kedisiplinan, karakter, dan pola pikir yang lebih positif.

“Yang paling terasa adalah kedisiplinannya. Saya bangga menjadi bagian dari Sekolah Rakyat karena di sini saya mendapatkan pendidikan yang baik dan bimbingan yang berkualitas. Hidup saya sekarang menjadi lebih terarah,” katanya.

Ia juga mengingat pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak mudah menyerah saat menghadapi hinaan atau ejekan, serta selalu membalas perlakuan buruk dengan kesantunan dan kebaikan.

“Walaupun ada yang menghina atau mengejek, jangan dihiraukan. Balaslah dengan kesantunan dan kebaikan. Terima kasih, Pak Presiden,” ucapnya mengingat pesan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Gede Bagus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo atas hadirnya Sekolah Rakyat yang telah memberinya kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki masa depan.

“Untuk Pak Presiden, saya sangat berterima kasih. Tadi saya tidak bisa menyampaikan semuanya karena berada di depan banyak orang. Namun, saya sangat berterima kasih dan berharap suatu saat bisa bertemu lagi untuk menyampaikan terima kasih secara langsung,” ungkapnya.

Memiliki cita-cita menjadi seorang programmer, Gede Bagus mengaku tertarik pada dunia teknologi dan komputer. Ia pun membayangkan masa depan ketika berhasil mewujudkan impiannya tersebut.

“Cita-cita saya ingin menjadi programmer. Saya sangat menyukai dunia komputer dan teknologi,” ujarnya.

Kelak, ketika berhasil meraih cita-citanya, ia ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, para guru, dan semua pihak yang telah berkontribusi menghadirkan Sekolah Rakyat.

“Yang pertama tentu ibu dan orang tua saya, guru-guru saya, serta para menteri yang telah membangun Sekolah Rakyat,” katanya.

Terkait fasilitas di SRMP 17 Tabanan, Gede Bagus menilai seluruh kebutuhan siswa telah terpenuhi dengan baik, mulai dari asrama, perlengkapan pribadi, makanan bergizi, hingga sarana belajar.

“Saat bangun tidur, kami sudah difasilitasi kasur, bantal, dan perlengkapan kebersihan diri. Makan tiga kali sehari dengan dua kali makanan ringan. Seragam, sepatu, dan alat tulis juga tersedia lengkap,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Gede Bagus berharap program Sekolah Rakyat dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak Indonesia yang membutuhkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

“Harapan saya, semakin banyak Sekolah Rakyat dibangun agar bisa membantu lebih banyak orang,” tutupnya. (her/dav)

JAKARTA – Gempa M7,7 mengguncang wilayah Pantai Selatan Mindanao, Filipina, Senin 08 Juni 2026 pukul 06.37.42 WIB. Gempa ini berpotensi tsunami di 25 wilayah Indonesia.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7,7. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,80° LU ; 125,14° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 Km arah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Peringatan Dini Tsunami di Sulut, Gorontalo, Sulteng, Malut, Kaltim Pasca Gempa M7,7

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini berpotensi tsunami di 25 wilayah Indonesia dimana dengan status siaga di antaranya di Minahasa, Bolaangmongondow, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaud, Kepulauan Minahasa, Toli-toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung.

Sementara, status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau.

Hingga pukul 07.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 1 aktivitas gempabumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M6.7.

(cip)

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menunda pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlangsung pada hari ini, Senin (8/6/2026). Penundaan tersebut lantaran Korlantas Polri tengah fokus jelang Hari Bhayangkara.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho membenarkan penundaan tersebut. “Kita tunda, Polri konsen Hari Bhayangkara,” kata Agus.

Meski ditunda, Polri tetap mengimbau masyarakat untuk terus disiplin dalam berlalu lintas. Pengguna jalan dihimbau mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari.

Baca juga: Korlantas Gelar Operasi Patuh mulai 8 Juni, Pelanggaran Pelat Nomor Bakal Jadi Target

Sebelumnya, sejatinya Operasi ini digelar selama dua minggu, terhitung mulai Senin 8-21 Juni 2026. “Pelaksanaan operasi patuh yang akan digelar secara serentak. Ini adalah operasi kewilayahan. Pelaksanaan operasi akan berlangsung mulai dari 8- 21 Juni. Dengan mengusung tema tentang Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang berkeselamatan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, Rabu, 3 Juni 2026.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

FUNDAMENTAL perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 2026 kian menghadapi tekanan yang semakin kompleks, baik dari sisi sektor keuangan maupun fiskal. Indikasi pelemahan tersebut tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya kehati-hatian pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi.

Tekanan eksternal yang berasal dari ketidakpastian geopolitik global, tingginya suku bunga negara maju, serta arus keluar modal dari pasar negara berkembang turut memperbesar risiko terhadap stabilitas makroekonomi nasional. Dalam kondisi demikian, kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan mutlak menjadi tantangan utama bagi otoritas moneter maupun fiskal.

Salah satu indikator yang menunjukkan meningkatnya tekanan ekonomi adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang pada Juni 2026 telah menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026 demi menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan tekanan inflasi impor, serta mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Meskipun langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, konsekuensi yang muncul ialah meningkatnya biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan dan dunia usaha yang berpotensi menahan laju ekspansi investasi maupun konsumsi masyarakat dalam jangka pendek.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk dicermati mengingat kredit perbankan yang masih tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan pada April 2026 berisiko mengalami perlambatan seiring meningkatnya biaya pembiayaan dan melemahnya permintaan kredit dari sektor riil.

Pada saat yang sama, tekanan dari sisi moneter berlangsung beriringan dengan tantangan fiskal yang tak kalah berat. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga daya beli masyarakat, mendukung berbagai program prioritas nasional, serta menyediakan ruang antisipasi terhadap potensi dampak perlambatan ekonomi global, sementara kapasitas fiskal semakin terbatas akibat meningkatnya kebutuhan belanja dan tekanan terhadap penerimaan negara.

Situasi tersebut diperumit oleh kondisi pasar keuangan yang menunjukkan kehati-hatian tinggi, tercermin dari volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang lebih aman, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap berbagai perkembangan global. Artinya, kondisi perekonomian saat ini menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam perumusan kebijakan ekonomi.

JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal membenarkan dirinya akan dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Said mengatakan pelantikan ini akan dilaksanakan pukul 16.30 WIB di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). “Jam 16.30 dilantik di istana,” ujar Said saat dihubungi awak media.

Said membeberkan dirinya telah dihubungi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengenai kabar pelantikan ini. “Ditelpon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy,” katanya.

Baca juga: Presiden KSPI: Said Iqbal Akan Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan

Kemudian, Said memastikan akan dilantik Presiden Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan. Dia menjelaskan kedudukannya setingkat menteri sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 tahun 2024.

JAKARTA – Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi memimpin acara serah terima jabatan (sertijab) kepemimpinan Komandan Pasukan Khusus Anti Teror Aspek Laut atau Detasemen Jalamangkara ( Dandenjaka ) TNI Angkatan Laut. Upcara tersebut digelar di Gedung Aminullah Ibrahim Kesatrian Marinir Hartono Cilandak Jakarta Selatan.

“Pergantian komandan pasukan elite Indonesia ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/486/III/2026,” bunyi keterangan resmi di laman IG Marinir, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan keputusan tersebut, Kolonel Marinir Rino Rianto yang sebelumnya menjabat Komandan Detasemen Jalamangkara menyerahkan tugas dan jabatannya kepada Panglima Korps Marinir, selanjutnya Kolonel Marinir Rino Rianto mendapat kepercayaan mengemban jabatan baru sebagai Wakil Komandan Pasmar 1 berpangkat Brigadir Jenderal TNI Marinir.

Baca juga: Cerita Komandan Denjaka Ditelepon Prabowo Selamatkan Kapal Eks Danjen Kopassus Mogok di Selat Sunda

Pergantian kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi organisasi guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas satuan.