Category: Nasional
-
Lelang 308 Aset Korupsi oleh Kejagung: Berakhir Kamis 21 Mei!
loading…Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi meresmikan kegiatan lelang barang rampasan negara bertajuk BPA Fair 2026. Foto/SindoNews JAKARTA – Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi meresmikan kegiatan lelang barang rampasan negara bertajuk BPA Fair 2026 yang digelar pada hari ini Senin (18/5/2026) hingga Kamis (21/5/2026). Setidaknya, sebanyak 308 aset…
-
Ini Barang Termewah Hasil Rampasan Korupsi dan Pidana di Lelang BPA Fair 2026
loading…Kejagung menggelar lelang hasil rampasan negara dari para tersangka kasus dugaan korupsi hingga pidana dalam BPA Fair 2026 pada 18-21 Mei 2026. Foto/SindoNews JAKARTA – BPA Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menggelar lelang hasil rampasan negara dari para tersangka kasus dugaan korupsi hingga pidana dalam BPA Fair 2026 pada 18-21 Mei 2026. Ada barang termahal…
-
Dolar AS Kian Perkasa, Rupiah Tertekan: Membedah Ancaman Global
loading…Ciplis Gema Qori’ah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Jember. Foto/Dok. SindoNews Ciplis Gema Qori’ahDosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas JemberARUS repatriasi modal meluncur kembali ke asalnya. Gejolak pasar keuangan global mengharuskan pemain keuangan untuk melindungi asetnya (risk-off) yang dibenamkan di emerging market. Artinya greenback – sebutan populer untuk dolar AS kembali menjadi magnet likuiditas…
-
Komdigi Berencana Wajibkan Akun Medsos Cantumkan Nomor HP Pengguna
loading…Menkomdigi Meutya Hafid berencana mewajibkan pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor teleponnya. Foto/SindoNews. JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ) berencana mewajibkan pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor teleponnya. Langkah ini ditempuh agar konten yang dihasilkan dari akun media sosial tersebut bisa teridentifikasi dengan jelas siapa pengguna-nya.Rencana ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital…
-
Meutya Sebut Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Pembentukan Lembaga PDP
loading…Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan, pemerintah dan DPR mulai membahas pembentukan lembaga PDP. Foto/SIndoNews JAKARTA – Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR…
-
Noel Ebenezer Berharap Dituntut Ringan: Capek juga Kita di Dalam Tahanan
loading…Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) berharap jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan serendah-rendahnya terhadap dirinya. Foto: Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Noel) berharap jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan serendah-rendahnya terhadap dirinya dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Harapan itu disampaikan Noel saat…
-
Kejagung Jamin Pendampingan Hukum bagi Pemenang Lelang BPA Fair 2026
loading…Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) Rudi Margono meminta agar Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI memberikan pendampingan hukum kepada pemenang lelang BPA Fair 2026 atas barang yang didapatkannya. Foto: Ari Sandita JAKARTA – Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) Rudi Margono meminta agar Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI memberikan pendampingan hukum…
-
Mudiruna, Kisah Ulama Cahaya dari Rumah Sederhana
loading…Perjalanan hidup KH Helmi Abdul Mubin, pendiri Pesantren Ummul Quro Leuwiliang Bogor, kisahnya kini diabadikan dalam sebuah buku biografi berjudul Mudiruna. Foto/Dok. SindoNews JAKARTA – Tidak semua tokoh besar lahir dari kehidupan yang nyaman. Sebagian justru tumbuh dari ruang-ruang sunyi, dari keterbatasan yang perlahan membentuk keteguhan hati. Begitulah perjalanan hidup KH Helmi Abdul Mubin, pendiri…
-
2 Penyuap di Kasus Sertifikasi K3 Dituntut 3 Tahun Penjara
loading…Jaksa menuntut dua perwakilan PT KEM Indonesia, Temurila dan Miki Mahfud, dengan hukuman tiga tahun penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sertifikasi K3. JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua perwakilan PT KEM Indonesia, Temurila dan Miki Mahfud, dengan hukuman tiga tahun penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).…
-
3 Anggota Kopassus Dituntut 4 hingga 12 Tahun Penjara di Kasus Pembunuhan Kacab Bank
loading…Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut tiga anggota Kopassus dengan pidana penjara 4 hingga 12 tahun penjara, dalam Kasus penculikan dan pembunuhan Kacab Bank, Mohamad Ilham Pradipta. Foto/SIndoNews JAKARTA – Oditurat Militer II-07 Jakarta menuntut tiga anggota Kopassus dengan pidana penjara yang bervariasi, mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara, dalam Kasus penculikan dan pembunuhan Kepala…