Mindblown: a blog about philosophy.
-
Usai Dilantik Prabowo, Ombudsman RI Tancap Gas Benahi Internal dan Kawal Asta Cita
Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, menegaskan komitmennya untuk segera menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, Ombudsman periode 2026–2031 akan langsung bergerak cepat merapatkan barisan dan menyelesaikan berbagai agenda yang sempat tertunda. Hal itu dikatakan Hery Susanto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah…
-
Atalia Soroti War Ticket Haji: Keadilan Digital untuk Lansia Dipertanyakan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai wacana war ticket pendaftaran haji prematur. Hal ini mengabaikan keadilan sosial dan berpotensi merusak tata kelola keuangan haji. Atalia menegaskan, skema war ticket merupakan kemunduran reformasi haji dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2019.
-
Kinerja Pemerintah Terbukti, KNPI Soroti Urgensi Persatuan Nasional Saat Ini
loading…Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengajak seluruh elemen bangsa bersatu. Foto/istimewa JAKARTA – Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) menyoroti munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan terhadap pemerintah. Langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menegaskan, demokrasi Indonesia memiliki mekanisme. “Demokrasi…
-
Wujudkan Layanan Kesehatan Yang Optimal Pemprov Jateng Perkuat Sinergi Dengan Bpjs Kesehatan
SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk memastikan layanan dasar kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal. Hal itu mengemuka dalam audiensi yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026). Audiensi tersebut membahas mengenai perkembangan, capaian, dan arah kebijakan strategis pengelolaan…
-
16 Orang Terjaring OTT KPK di Tulungagung Termasuk Bupati Gatut Sunu
loading…Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Sebanyak 16 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026) malam. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. “Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” kata…
-
Pemprov Jateng Terapkan Wfh Ahmad Luthfi Minta Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Tidak Menurun
SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan aturan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), mulai Jumat (10/4/2026). Atas kebijakan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan, agar WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan dan kinerja ASN. “Hari ini sudah dimulai. Jangan sampai karena WFH ini kualitas pelayanan dan kinerja…
-
Ahmad Luthfi Kawal Relokasi Korban Tanah Gerak Jangli Semarang, Prioritas Utama!
SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus melakukan berbagai upaya mencarikan solusi, untuk merelokasi korban bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro, baik terkait status tanah, anggaran, hingga tempat relokasi. “Nanti akan ditindaklanjuti agar ada…
-
Kontroversi Berulang: Saiful Mujani dan Islah Bahrawi Kembali Dilaporkan ke Polisi
Presidium Relawan 08 melaporkan Saiful Mujani, pendiri SMRC, dan Islah Bahrawi ke Bareskrim Polri pada 10 April 2026. Laporan ini terkait dugaan ajakan makar atas pernyataan kontroversial mengenai penggulingan pemerintah. Pasal 193 dan/atau 246 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP menjadi dasar hukum pelaporan. Tindakan ini merespons potensi keresahan publik.
-
Prabowo Minta Hukum Jadi Instrumen Jaga Kekayaan Negara Demi Rakyat Sejahtera
Pemerintah kembali mencatat capaian signifikan dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Melalui penertiban perkebunan dan tambang ilegal oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), negara berhasil mengamankan Rp11,42 triliun sepanjang Januari hingga April 2026. Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut bukanlah hasil kerja yang mudah. Hal itu disampaikannya saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang…
-
Prabowo Ultimatum: Pengusaha Tambang Ilegal 8 Tahun Menjarah, Wajib Dipidanakan!
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya pengusaha tambang nakal yang tetap mengeruk kekayaan alam milik negara, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegangnya telah dicabut sejak delapan tahun lalu. Demikian disampaikan Prabowo saat Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah…
Got any book recommendations?