Mindblown: a blog about philosophy.
-
Uji Forensik Emas Batangan: Polri Telusuri Otak Pencucian Uang Tambang Ilegal
Bareskrim Polri menguji emas batangan yang disita dari penggeledahan toko emas. Ini terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dirtipidesus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyatakan pengujian guna menentukan kualitas dan jumlah total emas. Empat boks emas disita.
-
Kematian Siswa MTs di Tangan Oknum Brimob: Sahroni Desak Usut Tuntas, Evaluasi Nasional Mendesak!
Oknum Brimob Maluku, MS, ditetapkan tersangka penganiayaan siswa MTs AT (14) hingga tewas setelah dihantam helm. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti insiden ini sebagai evaluasi menyeluruh jajaran kepolisian, tidak sejalan pesan Kapolri. Kapolda Maluku memastikan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pelaku dipercepat.
-
Christina Glorya Purba Nahkodai Perindo Jambi: Tantangan & Strategi ke Depan
Partai Perindo menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SKDPP) kepada Ketua DPW Perindo Jambi Christina Glorya Purba pada 23 Februari 2026. Penyerahan oleh Sekjen DPP Ferry Kurnia Rizkiyansyah ini bertujuan memperkuat kepengurusan dan memajukan Kota Jambi. Christina berencana membentuk DPD-DPD serta jaringan baru.
-
PDIP: THR Wajib H
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pemerintah menggeser batas waktu pembayaran THR Idulfitri menjadi H-14. Usulan ini bertujuan melindungi daya beli pekerja dari lonjakan harga pangan dan inflasi musiman menjelang hari raya. Edy menilai skema H-7 tidak relevan serta mempersulit penegakan hukum oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
-
Ketika Pemerintah Digugat PMH: Sejauh Mana Kewenangan Pengadilan?
Eman Achmad Sulaeman membahas kepastian hukum penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam Sidang Promosi Doktor Unpad. Penelitian ini mengulas kompetensi absolut Pengadilan Negeri menangani onrechtmatige overheidsdaad. Hasilnya, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perbuatan melawan hukum pemerintah yang merugikan hak perseorangan atau harta kekayaan warga.
-
Gugatan Eks Pegawai KPK Dikabulkan: KIP Perintahkan BKN Ungkap Penuh Hasil TWK
Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini mengabulkan gugatan dua eks pegawai KPK, membatalkan klasifikasi informasi dikecualikan oleh BKN.
-
Perjanjian Transfer Data RI
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti ketentuan transfer data pribadi lintas negara pada perjanjian tarif resiprokal RI-AS. Transfer data adalah keniscayaan ekonomi digital modern, namun kedaulatan digital dan perlindungan hak warga negara wajib diperkuat. Sukamta menekankan pembangunan tata kelola data nasional kredibel demi melindungi data individu.
-
Setahun Agustina
Kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin genap setahun, pembangunan kesehatan di Semarang melonjak. Warga makin terlindungi, anak-anak tumbuh sehat, dan angka kemiskinan turun signifikan. Program Semarang Sehat serta perluasan jaminan kesehatan UHC menjamin akses layanan bagi 228.859 warga. Penanganan stunting menjadi prioritas kota.
-
Bantuan Bencana Sumatera: Pendataan Dipercepat, Ini Detailnya.
Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, mempercepat pendataan. Ini memastikan bantuan tepat waktu bagi penyintas bencana Sumatera. Pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi krusial. Rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi digelar Senin di Jakarta.
-
Mandat KIP: Hasil TWK Wajib Dibuka! Ini Tanggapan Resmi KPK
KPK menanggapi putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan pembukaan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) eks pegawai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan menghormati putusan KIP. Gugatan ini diajukan eks pegawai KPK yang diberhentikan. KPK berposisi sebagai pihak terkait dalam sengketa informasi mengenai hasil TWK tersebut.
Got any book recommendations?