Kenaikan Harga Pertamax Tak Terbendung, Pengamat UGM: Ini Batas Akhir Kemampuan Pemerintah
loading…
Sejumlah akademisi mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, Rabu (10/6/2026). Ini dinilai langkah realistis di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Sejumlah akademisi mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026). Hal ini dinilai sebagai langkah realistis di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut pada dasarnya mengikuti karakter Pertamax sebagai BBM nonsubsidi yang memang ditentukan oleh mekanisme pasar dan sudah lebih dahulu dilakukan negara lain.
“Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian,” ujar Fahmy, Sabtu (13/6/2026).
Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.
Waktu Luang WNI Tak Berarti? Pelayanan Publik Tutup di Akhir Pekan, Ini Ironinya
Pada suatu momen, saya menyadari satu hal penting bahwa layanan publik yang tetap tersedia di luar waktu kerja amat sangat membantu. Kesadaran itu saya dapatkan ketika mengurus surat kehilangan di kantor polsek. Kita semua tahu, layanan surat kehilangan bisa diakses kapan pun.
Hal itu membuat saya merasa ada banyak jenis pelayanan publik yang seharusnya tidak bisa diliburkan saat akhir pekan. Sebab, kita semua sepakat, kebutuhan kita untuk mengakses pelayanan publik tidak selalu bisa dipenuhi hanya di hari Senin hingga Jumat saja.
Jadi kalau surat kehilangan saja bisa kita dapat layanannya kapan saja, mengapa banyak layanan publik lain yang nggak kalah penting masih dibatasi hanya di hari kerja?
Apabila ditinjau lebih jauh, mengurus sesuatu yang sifatnya layanan publik di hari kerja menimbulkan konsekuensi yang multidimensi. Mulai dari konsekuensi ekonomi, sosial, bahkan psikologis. Sebab, satu-satunya jalan untuk mengurusi berkas macam KK, KTP, SIM, pajak kendaraan, izin usaha, paspor, atau dokumen penting lainnya, kita harus izin kerja terlebih dahulu. Bukankah itu menimbulkan biaya tersendiri bagi kita?
Mungkin bagi karyawan tetap, pegawai BUMN, atau PNS, mengambil cuti sehari masih bisa ditoleransi. Namun, bagaimana dengan pekerja harian, buruh lepas, pekerja toko, atau pekerja informal lainnya yang pendapatannya bergantung pada jam dan hari aktif kerja? Saat mereka ambil cuti, seperti yang saya bilang, ada biaya yang harus ditanggung oleh mereka.
Dalam situasi begitu, pelayanan publik yang hanya menerima layanan pada hari kerja secara nggak langsung menciptakan beban baru dari sisi ekonomi. Itu mengapa, pelayanan publik seharusnya memang nggak hanya dipandang sebagai aktivitas birokrasi yang kaku, tapi juga dipandang sebagai infrastruktur ekonomi.
Normalisasi pelayanan publik buka di akhir pekan
Oleh karena itu, saya merasa pelayanan publik seharusnya tidak libur di akhir pekan. Bukan berarti semua kantor pemerintahan harus buka penuh setiap hari tanpa jeda ya. Fokus perhatiannya lebih pada sistem layanan yang adaptif, mulai dari pemberlakuan shift, rotasi petugas, loket terbatas, antrean secara online (bisa melalui layanan seperti JKN), layanan prioritas, khusus untuk hari Sabtu dan Minggu.
Pemberlakuan seperti ini memberikan ruang yang akomodatif terhadap hak warga untuk mendapatkan layanan publik. Di sisi lain, hak petugas untuk punya waktu jeda pun tetap terpenuhi.
Sekali lagi, tidak semua layanan publik harus buka tiap hari. Saya rasa hanya layanan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar warga saja yang mesti beradaptasi. Administrasi kependudukan mulai dari KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, pindah domisili, dan perubahan data seharusnya lebih mudah diakses dan bisa diberikan layanan tiap hari. Sebab, mayoritas dari dokumen itu sering menjadi dasar untuk mengurus layanan lainnya.
Kemudian, layanan lain seperti BPJS, kepolisian (SKCK), layanan sosial, pengaduan, pajak kendaraan, SIM, hingga soal perizinan usaha idealnya juga bisa diakses saat akhir pekan. Yah, setidaknya bisa dibuka setengah hari. Pemberlakuan dari layanan publik yang dibuka setiap hari pada akhirnya akan punya dampak sosial.
Pertama, hal itu akan mengurangi ketimpangan akses. Soalnya selama ini orang dengan waktu fleksibel lebih mudah mengurus layanan publik dibanding mereka yang waktu kerjanya ketat. Apalagi yang masuk kerjanya penuh 6 hari dalam seminggu.
Kedua, layanan pada akhir pekan juga dapat mengurangi antrean pada hari kerja karena layanan terpecah hingga akhir pekan.
Ketiga, mengurangi praktik percaloan. Banyak orang pake jasa calo karena gak bisa mengakses layanan publik saat hari kerja kan?
Pelayanan publik di akhir pekan itu lumrah dan mungkin dilakukan
Saya kemudian mencari tahu, apakah membuka layanan publik pada akhir pekan adalah hal lumrah?
Ternyata lumrah, Gaes. Di Australia misalnya, Service NSW melalui Haymarket Service Centre tetap membuka layanan terpadu pemerintah negara bagian pada hari Sabtu, tentu dengan waktu yang terbatas. Sementara di Inggris, beberapa layanan administrasi negara juga dapat diakses melaluiPost Office. Di situ warganya dapat mengurus paspor melalui layanan Check & Send pada akhir pekan.
Sementara itu, Jepang membuat sebuah model layanan publik melaluiMy Number Card. Layanan ini membantu warga agar dapat mencetak dokumen resmi seperti resident record, seal registration certificate, dan beberapa dokumen pajak melalui mesin di convenience store. Layanan ini bahkan tersedia pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, dari pagi hingga malam.
Jadi pada intinya, tuntutan warga agar pelayanan publik dibuka saat akhir pekan adalah hal yang lumrah. Ini jadi manifestasi dari harapan warga negara untuk memperoleh akses layanan yang mudah, fleksibel, dan adil.
Namanya pelayanan publik, yang gaji petugasnya saja berasal dari pajak, seharusnya mengikuti ritme dari warganya kan? Bukan malah terbalik dengan memaksa warga yang harus selalu menyesuaikan ritme birokrasi. Apa-apaan, kantor pelayanan publik kok baru dibuka jam 9 dan jam 2 sudah tutup? Gila kali!!! Masak kalah sama warung Madura!
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Jokowi Bakal Perlihatkan Ijazah di Sidang, Pakar Tuntut Akhir Polemik dan Kepastian Hukum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan hadir dalam persidangan pencemaran nama baik Roy Suryo dkk. Jokowi dijadwalkan memperlihatkan ijazah miliknya yang menjadi polemik publik. Kehadiran ini menegaskan kepatuhan pada proses hukum terkait keaslian ijazah Jokowi. Sikap tersebut dipuji pakar hukum sebagai negarawan yang menghormati hukum.
Pemerintah Tegaskan: Harga BBM Stabil dan Stok Energi Aman Hingga Akhir Tahun
Pemerintah memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman dan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil. Dan hingga akhir 2026, pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik. Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai melaporkan perkembangan sektor energi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman dan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil. Dan hingga akhir 2026, pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai melaporkan perkembangan sektor energi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4).
“Kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar,” kata Bahlil, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Bahlil pun mengatakan pemerintah akan mengupayakan agar harga BBM tetap berapa di bawah pasar. “Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar,” lanjut dia.
Bahlil juga menyampaikan, berdasarkan arahan Prabowo, pemerintah telah menindaklanjuti langkah pengamanan pasokan energi nasional termasuk memastikan ketersediaan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri hingga Desember 2026.
“Untuk crude (minyak mentah) satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau,” ujar Bahlil.
Harga BBM subsidi tak naik
Lebih lanjut, selain pasokan minyak mentah, pemerintah juga memastikan stok BBM dan LPG nasional berada di atas standar minimum.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi domestik khususnya BBM subsidi.
Bahlil juga turut menegaskan bahwa pemerintah telah bersepakat, atas arahan Prabowo, untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.
“Harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.
Terkait penguatan ketahanan energi jangka panjang, Bahlil juga melaporkan perkembangan kerja sama energi Indonesia dengan Rusia. Menurutnya, Rusia siap memasok kebutuhan minyak Indonesia.
“Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia. Pihak Rusia juga siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujarnya. (her/dav)
Momen Krusial Pilkades Jateng: 240 Kades Kosong, Ratusan Desa Menanti Pemimpin Baru Akhir Juni
BOYOLALI – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Boyolali bagi Desa yang masa jabatan Kadesnya habis dipastikan bakal dilaksanakan 29 Juni mendatang. Meskipun hingga akhir 2019 ini ada 240 jabatan kades yang habis, namun pelaksanaan Pilkades serentak ini hanya diikuti 229 desa saja. Sebab ada 11 desa yang jabatan kadesnya berakhir pada bulan Desember. “Menurut aturan, pemajuan Pilkades tidak boleh lebih dari enam bulan,” kata Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali, Candra Irawan, belum lama ini di kantornya.
Dari 229 Desa tersebut, menurut Candra yang menggelar Pilkades tahun ini sebagian besar masa jabatannya sudah habis pada 18 April nanti. Sedangkan sisanya, baru habis pada bulan September mendatang. “Kalau masa jabatannya September maka Pilkadesnya dimajukan. Karena tidak lebih dari 6 bulan,” imbuhnya.
Candra menambahkan, Pilkades serentak ini sangat banyak dan menyeluruh di 22 kecamatan menggunakan dua cara, yakni e-voting dan manual seperti biasa. Terdapat 62 desa yang tersebar di 22 kecamatan yang menggunakan system e-voting. Karena selain belum tercukupinya kebutuhan peralatan elektronik untuk e-voting juga ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pelaksanaan e-voting ini belum mencukupi. “Sisanya masih menggunakan cara manual. Desanya mana saja belum kami tentukan,” ujarnya.
Pihaknya menyatakan, pelaksanaanPilkadessecara elektronik di Boyolali dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika pada pelaksanaanPilkadesserentak kali pertama di tahun 2016 lalu, hanya ada 15 desa yang menggunakannya. Sedangkan tahun berikutnya hanya ada lima desa.
Meta Kembangkan AI Kloning Mark Zuckerberg: Pertanda Akhir Era Rapat Konvensional?
Foto: AI Generated
Teknologi.id-Teknologi kecerdasan buatan (AI) kini dimanfaatkan untuk menciptakan representasi digital dari eksekutif perusahaan. Meta saat ini dilaporkan tengah mengembangkan kloningan kecerdasan buatan dari CEO Mark Zuckerberg. Entitas digital ini dirancang untuk mewakili Zuckerberg dalam berinteraksi serta memberikan umpan balik secara langsung kepada para karyawan Meta pada saat ia tidak sempat atau tidak bersedia hadir secara fisik.
Proyek kloning digital ini tengah diprioritaskan oleh perusahaan. Meta tidak menggunakan desain avatar standar, melainkan mengembangkan karakter tiga dimensi (3D) dengan desain visual yang fotorealistis. Karakter yang diotaki oleh sistem AI tersebut diprogram agar mampu berinteraksi melakukan tanya jawab dengan karyawan secara real-time atau langsung.
Pelatihan Langsung oleh Mark Zuckerberg
Foto: Getty Images
Untuk memastikan akurasi kloningan digital tersebut, Meta menerapkan proses pelatihan data yang sangat spesifik. Sumber yang familier dengan pengembangan ini menyebutkan bahwa Zuckerberg terlibat secara langsung dalam melatih sekaligus menguji coba versi kecerdasan buatan dari dirinya tersebut.
Sistem AI ini dilatih dengan menggunakan data dari citra visual dan rekaman suara asli sang CEO. Selain itu, sistem kecerdasan buatan ini juga merekam dan meniru gerak-gerik, intonasi berbicara, hingga berbagai pernyataan publik yang pernah disampaikan oleh Zuckerberg. Langkah ini dilakukan agar karyawan yang berinteraksi dengan AI tersebut tetap merasa terhubung dengan sosok aslinya.
Tidak sebatas meniru tampilan fisik dan gaya bicara, kloningan ini juga dibekali dengan pemahaman terkait operasional perusahaan. Karakter AI tersebut secara khusus mempelajari pemikiran Zuckerberg mengenai strategi terbaru Meta. Tujuannya adalah agar entitas digital tersebut mampu memberikan saran atau masukan strategis kepada karyawan yang bertanya, bukan sekadar memberikan respons sapaan biasa.
Pengembangan kloningan CEO ini juga berkaitan dengan rencana jangka panjang Meta untuk publik. Apabila eksperimen karakter AI Zuckerberg ini berhasil, perusahaan mempertimbangkan untuk mulai mengizinkan para kreator konten dan influencer di platform mereka untuk membuat avatar AI dari diri mereka sendiri.
Rencana tersebut merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya. Pada tahun 2024 lalu, Meta telah memamerkan demonstrasi awal mengenai karakter AI yang dapat dikembangkan oleh kreator. Saat ini, raksasa media sosial tersebut juga sudah mulai memberikan akses kepada kreator di Instagram untuk membuat versi AI dari diri mereka. Versi AI tersebut difungsikan untuk berinteraksi langsung dan membalas komentar-komentar dari para pengikutnya.
Selain kreator, Meta sebenarnya juga memungkinkan pengguna umum untuk membuat chatbot AI yang bisa diatur (custom). Namun, perusahaan telah mengeluarkan kebijakan baru yang membatasi fitur tersebut. Mulai tahun ini, fitur pembuatan chatbot khusus itu tidak dapat lagi diakses oleh pengguna yang masih berusia remaja.
Di luar proyek kloningan untuk rapat karyawan ini, Mark Zuckerberg secara pribadi semakin intensif terlibat dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Ia diketahui menghabiskan waktu sekitar 5 hingga 10 jam setiap minggunya untuk terjun langsung melakukan penulisan kode komputer (coding). Waktu tersebut juga digunakan untuk mengikuti berbagai tinjauan teknis pada proyek-proyek AI Meta lainnya.
Zuckerberg sedang mengembangkan sebuah agen AI personal yang juga berbasis pada dirinya. Namun, agen cerdas ini memiliki fungsi yang berbeda dari kloningan untuk karyawan; agen ini dirancang khusus untuk membantunya menyelesaikan berbagai tugas dan rutinitas sehari-hari. Proyek asisten pribadi ini dipastikan berjalan terpisah dari sistem kloningan yang dikembangkan Meta untuk keperluan rapat internal.
Jaga Pasokan Protein, Kementerian KP Prediksi Produksi Ikan Nasional Capai 10,57 Juta Ton hingga Akhir 2026
Dalam upaya menjaga pasokan protein hewani bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan dan capaian produksi sektor kelautan dan perikanan tetap terjaga. Untuk periode April hingga Desember 2026, total produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja di Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Dalam upaya menjaga pasokan protein hewani bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan dan capaian produksi sektor kelautan dan perikanan tetap terjaga. Untuk periode April hingga Desember 2026, total produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton.
“Prognosa produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026, kami memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari kontribusi produksi ikan tangkap sebesar 5,42 juta ton, serta produksi ikan budidaya sebesar 5,15 juta ton,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja di Komisi IV DPR, Jakarta, Selasa (7/4).
Pemerintah juga memastikan ketersediaan ikan nasional periode April-Juni 2026 dalam kategori aman dengan memantau ketersediaan kota-kota besar seperti Jakarta, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, dan Surabaya.
Trenggono menyatakan di tengah berbagai tantangan global sekalipun, kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional tetap menunjukkan tren positif. Produksi sektor ini tercatat meningkat secara konsisten, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8 persen sepanjang 2025.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional hingga saat ini tetap menunjukkan capaian produksi dan ekspor yang terjaga dengan baik. Di antaranya adalah produksi kelautan dan perikanan Indonesia secara konsisten terus mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8 persen pada tahun 2025,” ujar dia.
Berdasarkan data KKP, pada 2025, total produksi mencapai 26,25 juta ton, yang terdiri dari 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton perikanan tangkap, dan 6,75 juta ton perikanan budidaya.
Dari sisi perdagangan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat (AS), tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, hingga Februari 2026, nilai ekspor kelautan dan perikanan baru mencapai 950 juta dolar AS. Negara tujuan ekspor tertinggi yaitu AS, China, dan ASEAN dengan komoditas terbanyak udang, tongkol/tuna/cakalang, dan cumi/sotong/gurita.
Menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan perubahan iklim, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan pangan, khususnya protein hewani dari sektor perikanan.
“KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” tegas Trenggono. (her/dav)
Kemenkes Rinci Kematian Dokter Cianjur: Diagnosis Akhir Campak dengan Gangguan Jantung
Kementerian Kesehatan menjelaskan kronologi kematian dokter magang AMW (25) di Cianjur pada 26 Maret 2026. AMW meninggal dunia akibat campak dengan komplikasi jantung dan otak setelah menangani kasus campak di RSUD Pagelan. Kemenkes merilis SE kewaspadaan campak bagi tenaga medis.
Akselerasi Ekonomi Jawa Tengah: Proyeksi Tumbuh 5,84% di Akhir 2025, Berlanjutkah?
Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,84% (yoy) pada triwulan IV 2025, melampaui regional dan nasional. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37%. Kinerja positif ini didorong konsumsi rumah tangga, investasi, serta sektor industri pengolahan yang solid. Bank Indonesia terus bersinergi menjaga pertumbuhan berkelanjutan di daerah.
Haris Azhar Desak Restorative Justice: Babak Akhir Kasus Pandji Pragiwaksono?
Pengacara Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar, mendorong penyelesaian kasus dugaan penistaan agama kliennya melalui restorative justice. Haris berharap Polda Metro Jaya memanfaatkan KUHP baru. Pandji menyatakan pertunjukan Mens Rea bertujuan menyoroti penggunaan salat sebagai alat politik, bukan maksud menista. Pendekatan ini mengutamakan fakta seimbang antarpihak.