Tag: Alih
-
Danantara: DSI Fokus Cegah Transfer Pricing dan Under Invoicing, Bukan Ambil Alih Ekspor
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (Persero) atau DSI bukan bertujuan mengambil alih aktivitas ekspor maupun menjadi perantara ekspor sumber daya alam (SDA) yang merugikan pelaku usaha. Hal itu dikatakan Dony dalam siniar Podcast Kaleng-Kaleng dikutip Kamis (11/6). (Foto Dok. Istimewa; Podcast Bukan Kaleng…
-
Krisis Tanggul Silandak: BPBD Jateng Ambil Alih Penanganan Darurat
BPBD Jawa Tengah telah menutup tanggul jebol Sungai Silandak penyebab banjir di Semarang Barat dan Ngaliyan. Koordinasi penanganan lanjutan dan jangka panjang sedang dilakukan. Dua korban jiwa dilaporkan. Gubernur Jateng meminta penanganan cepat dan mitigasi bencana diperkuat. Curah hujan tinggi menjadi pemicu utama.
-
Jutaan Peserta BPJS PBI Reaktivasi: Ini Nasib 1,4 Juta yang Alih Segmen & 388 Ribu Jadi Mandiri
Kementerian Sosial melaporkan 2,15 juta peserta BPJS Kesehatan PBI yang sempat dinonaktifkan telah reaktivasi. Sebanyak 305.864 orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan tingkat pusat. Mensos Saifullah Yusuf menyatakan ini komitmen pemerintah dalam koreksi data dan kesempatan reaktivasi.
-
Gubernur Luthfi Ambil Alih: Dokter Speling Dikerahkan di Wilayah Bencana, Jaminan Obat & Logistik Tanpa Kompromi!
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi fokus pada kesehatan warga terdampak bencana di Purbalingga dan Pemalang. Dokter Spesialis Keliling (Speling) dari RSUD Margono Soekarjo dikerahkan untuk pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis. Layanan ini mencakup dokter umum, spesialis penyakit dalam, dan trauma healing bagi anak-anak. Pendidikan serta percepatan hunian juga menjadi prioritas.
-
Ahmad Luthfi Kunci 1,5 Juta Hektare Lahan Pertanian Jateng: Tiada Toleransi Alih Fungsi
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen menjaga 1,5 juta hektare lahan pertanian. Ini penting untuk swasembada dan ketahanan pangan daerah. Pemprov Jateng tidak menoleransi alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD). Larangan ini diatur tegas dalam regulasi; setiap upaya pembangunan yang mengubah fungsi lahan pertanian akan digagalkan.