Tag: Bahas

JAKARTA – Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Wang Lutong mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke China pada pekan depan. Selain Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga telah lebih dahulu berkunjung ke Negara Tirai Bambu tersebut.

“Gubernur Bank Sentral Indonesia sedang mengunjungi China Minggu ini. Dan juga Menteri Keuangan akan mengunjungi China Minggu depan,” kata Dubes Wang sesuai acara bertajuk ‘Alumni Gathering: Indonesia-China Technical Cooperation Program “Silk Road Night Market Reunion” yang digelar di Gedung Krida Bhakti, Kemensesneg, Jakarta, Kamis (11/6/2026) malam.

Hanya saja, Dubes Wang tak mengungkap lebih lanjut terkait kunjungan Gubernur BI dan Menkeu Purbaya ke negaranya tersebut. Pasalnya, Dubes Wang menyampaikan hal itu ketika menjawab pertanyaan awak media ihwal QRIS sebagai sistem pembayaran digital milik Indonesia yang bisa berlaku di China.

Baca juga: China Bakal Bangun Pusat Padi dan Sekolah Vokasi di Papua

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah bersama DPR RI menggelar rapat koordinasi guna membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), hingga sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif, termasuk pengelolaan ekspor SDA oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI di bawah Danantara.

“Kami melakukan koordinasi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara maupun tata kelola sektor SDA yang berada di bawah Kementerian ESDM,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Selain itu, DPR dan pemerintah juga membahas langkah-langkah percepatan investasi melalui penyederhanaan regulasi perizinan.

“Kemudian kami juga berdiskusi mengenai bagaimana membuat aturan untuk mempercepat proses perizinan investasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target.

“Kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan,” kata Prasetyo.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Mempererat dan memperkuat kerja sama antara Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas aspek teknis terkait sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk implementasi regulasi baru mengenai tata kelola ekspor SDA.

“Kita berkoordinasi untuk membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa mulai 1 Juni 2026 pemerintah memberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam di bawah DSI.

Prasetyo pun meminta dukungan masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

“Kami meminta dukungan seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan terbuka bagi semua pihak, demi kepentingan bangsa dan negara kita,” pungkasnya. (her/dav)

JAKARTA – Komisi III DPR RI menyoroti secara khusus keterlibatan anggota Polri aktif dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Hal ini mencuat saat Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar untuk membahas RUU Polri .

Sorotan itu dikemukakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman . Dia meminta pendapat pakar terkait sisi etika jika ada anggota Polri aktif yang terlibat dalam Ormas.

Berangkat dari hal itu, dia tak ingin justru keterlibatan anggota Polri di ormas justru akan menimbulkan persoalan sosial yang terjadi ke depannya.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Bahayanya RUU Polri

“Misalnya dia aktif menjadi ormas ini, apakah ormas lainnya yang warga negara Indonesia juga tidak merasa jeleous-lah kurang lebih gitu, ya. Tidak merasa diperlakukan tidak adil,” kata Habiburokhman dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Karena itu, Habiburokhman meminta pandangan kepada pakar terkait apakah keterlibatan anggota Polri aktif dalam ormas itu perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Polri yang saat ini tengah dilakukan pembahasan.

“Nah, ini bisa nggak nih kita sikapi dengan pengaturan undang-undang ini Prof? Jadi netralitas itu bukan sekadar politik praktis,” ujarnya.

Bogor, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Turki, Hakan Fidan, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).

Prabowo menyambut kedatangan Hakan Fidan di pendopo kediamannya. Keduanya tampak berbincang dalam suasana ramah tamah, saling bersalaman, dan melempar senyum hangat.

Pertemuan berlangsung akrab dan hangat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas kemitraan strategis antara Indonesia dan Turki yang telah terjalin erat dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdoğan, beserta seluruh jajaran Pemerintah Turki atas dukungan dan kerja sama yang diberikan dalam proses pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Prabowo menilai dukungan dan komitmen Pemerintah Turki terhadap Indonesia menunjukkan hasil nyata dari hubungan diplomatik yang erat dan telah berjalan sangat baik antara kedua negara.

Selain itu, Prabowo dan Menlu Turki juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di Timur Tengah di tengah berbagai dinamika yang menjadi perhatian dunia, khususnya di Iran dan Palestina.

Indonesia dan Turki kembali menegaskan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina. (her/dav)

JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) . Pemerintah juga ingin revisi ini memperkuat pengawasan internal Korps Bhayangkara.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat Raker bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Apresiasi Komisi Reformasi Polri, Gus Falah: DPR Siap Bahas RUU Polri

Dia mengatakan, UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 4 mengamanatkan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

“Amanat konstitusional ini menjadi landasan utama bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kelembagaan Polri agar mampu mengemban tugas pokoknya secara profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks,” ujar Supratman.

JAKARTA – Pemerintah dan DPR sudah mulai membahas terkait kesiapan pembentukan lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini sesuai yang diamanatkan dalam UU PDP.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid usai menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

“Tadi kesiapan yang kita bahas juga mengenai lembaga PDP,” kata Meutya.

Baca juga: Soal Perjanjian Transfer Data RI-AS, Komisi I DPR Desak Pembentukan Lembaga PDP Independen

Meutya menyampaikan saat ini pemerintah terus berkoordinasi di internal, khususnya antara Komdigi, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Kementerian PAN-RB.

JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping diyakini membahas sejumlah hal besar hingga konflik yang terjadi belakangan ini. Termasuk di antaranya membahas Taiwan dan perang Iran.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin di acara Interupsi yang disiarkan iNews TV bertajuk ‘Perang AS-Iran Memanas, China Bergabung?’, Kamis (14/5/2026).

Menurut Tabrani, pertemuan tersebut juga membahas soal tarif hingga perang dagang yang sudah terjadi antara kedua negara tersebut.

Baca juga: Xi Sebut Hubungan China-AS Relasi Bilateral Terpenting di Dunia

“Sejauh yang bisa kita rekam agenda ekonomi termasuk masalah penetuan tarif China dan Amerika 10 terakhir terlibat perang dagang cukup keras, lalu qda masalah Taiwan dan Iran,” kata Tabrani.

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru merespons penyerahan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Hal itu merupakan sesuatu yang positif bagi perbaikan Polri ke depan.

Dia menilai langkah KPRP sejalan dengan sikap Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri. Politikus yang akrab disapa Gus Falah itu mengingatkan hasil KPRP itu akan diputuskan oleh Presiden dalam bentuk penyerahan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode ini.

Baca juga: Ini 6 Rekomendasi Komisi Reformasi Polri yang Diserahkan ke Prabowo, Apa Saja?

“DPR dalam fungsi legislasi tentu akan membahas hal ini, pelibatan publik pun akan kita buka seperti proses pembahasan UU selama ini di Komisi III DPR RI,” ujar Gus Falah, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan catatan dari proses pengawasan Komisi III DPR terhadap Polri tentu menjadi salah satu dasar dalam melakukan pembahasan revisi UU Polri. Dengan demikian, peran dan kedudukan Polri ke depannya menjadi lebih sempurna sebagai pelayan dan pelindung ketertiban masyarakat dengan memperhitungkan perubahan zaman yang semakin cepat.

“Kami siap membahas revisi UU Polri yang memang menjadi agenda legislasi DPR RI periode ini. Catatan publik bagi perbaikan dan penguatan internal Polri kami butuhkan untuk memperkaya proses pembahasan ini nanti di DPR,” kata politikus PDIP itu.

(jon)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini, Senin (20/4/2026). Berdasarkan pantauan, Brian tiba lebih dulu pukul 13.50 WIB.

Tak berselang lama, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono juga tiba di Istana. Saat dikonfirmasi apa yang akan dibahas, Menteri Brian mengaku belum mengetahui materi yang dibahas.

Baca juga: Prabowo Panggil Mendiktisaintek Brian Yuliarto ke Istana Bahas Teknologi Pengelolaan Sampah

“Saya belum, cuma mungkin tentang Giant Sea Wall. Tapi nanti saya lihat dulu ya,” kata Brian, Senin (20/4/2026).

Sebelumnya, proyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) kini memasuki tahap penyusunan master plan. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan perencanaan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo dengan tujuan mempercepat pengerjaan megaproyek untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah dan risiko banjir rob di wilayah pesisir.

(jon)