Tag: Baru
-
Kemendagri & KEPP Otsus Papua Pacu Kakao: Mendorong Kekuatan Ekonomi Baru di Yapen, Jayapura, Mansel
Kementerian Dalam Negeri dan KEPP Otsus Papua berkolaborasi merealisasikan kebijakan Papua Produktif. Mereka mendorong pengembangan dan investasi komoditas kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen, Jayapura, serta Manokwari Selatan. Ini bagian dari Otsus Papua untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Tujuannya mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan komoditas lokal produktif.
-
CEO JETE di Fortune 40 Under 40: Era Baru Brand Lokal Indonesia di Panggung Dunia
Jhonny Thio Doran, CEO JETE dan Doran Group, masuk daftar 40 Under 40 Fortune Indonesia. Ia diakui atas dampak ekonomi, menciptakan 1.000+ lapangan kerja. Brand lokal JETE bersaing global, berencana ekspansi 200+ gerai ritel dan jangkauan global tahun 2026.
-
Analisis Promo THR 2026: Diskon 50% dan Strategi Baru Bayar Tiket Pakai DP.
Tiket.com hadirkan program Tiket Hari Raya (THR) untuk Ramadan/Lebaran 2026. Tawarkan diskon hingga 50% dan cashback Rp700 ribu, program ini fasilitasi mobilitas mudik dan wisata. Fitur baru Tiket DP memungkinkan pelanggan mengunci harga tiket pesawat dengan uang muka 25%, menjamin kursi terkonfirmasi.
-
Era Baru Kodim 0509 Kabupaten Bekasi: Letkol Inf Michael Ronald, Perwira Kopassus, Resmi Jabat Dandim
Letkol Inf Michael Ronald resmi menjabat Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi. Serah terima jabatan (sertijab) dilaksanakan di Makodim 0509/Kabupaten Bekasi pada Jumat, Februari 2026. Ia menggantikan Letkol Arh Sabdo Aji Wibowo. Michael Ronald sebelumnya Danyon SAT 71.2 Kopassus dan kini bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan wilayah tersebut.
-
Haedar Nashir Tegaskan: Struktur Baru Polri, Masalah Baru Menanti?
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti wacana perubahan struktur Polri. Ia berpendapat perubahan struktural tidak selalu menyelesaikan masalah. Posisi Polri di bawah presiden pasca-Reformasi merupakan pertimbangan matang. Muhammadiyah menyarankan perbaikan internal dan good governance. Haedar percaya Presiden Prabowo Subianto mampu mengatasi masalah.
-
Kekuatan Baru Komnas HAM: Pigai Ungkap Rencana Pembentukan Unit Penyidikan
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan memiliki unit penyidik. Pembahasan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait undang-undang baru mendukung ini. Komnas HAM nantinya akan memiliki wewenang tambahan, beroperasi layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini memperkuat peran dan fungsi Komnas HAM ke depan.
-
Prabowo Resmikan Era Baru: Perpres Sekolah Unggul Garuda, Misi Cetak SDM Sains
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda pada 20 November 2025. Perpres ini wujud komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. SMA Unggul Garuda menyiapkan SDM unggul di sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Lulusan diharapkan kompeten di bidang tersebut, mendukung pembangunan nasional.
-
PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Slamet Ariyadi, Kubu Fathan Subchi IKA PMII Ajukan Kasasi: Babak Baru Sengketa?
PB IKA PMII kubu Fathan Subchi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ini dilakukan untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Slamet Ariyadi. Sekretaris Jenderal menegaskan SK Menkum RI kepengurusan Fathan Subchi tetap sah dan belum inkrah.
-
Panglima TNI Tetapkan 3 Danrem Baru Februari 2026: Simak Posisi Strategis yang Akan Dijabat
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk tiga Danrem baru. Ini bagian mutasi dan rotasi 99 Pati TNI AD Februari 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/159/II/2026, ditandatangani 3 Februari 2026. Brigjen TNI Khabib Mahfud adalah salah satu Danrem yang ditunjuk.
-
Jeratan STNK Belum Cukup, Kini Parkir Tahunan Membayangi: Analisis Beban Baru Rakyat.
Pemerintah mewacanakan integrasi biaya parkir tahunan ke pembayaran STNK mulai 2027. Proposal ini menetapkan motor Rp365 ribu dan mobil Rp730 ribu, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan ketertiban lalu lintas. Namun, integrasi retribusi parkir ke pajak kendaraan ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan dan potensi beban baru bagi pemilik kendaraan.