Tag: Beberkan

JAKARTA – Pengacara Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, Krisna Murti mengatakan, kliennya membeberkan tentang dugaan proyek fiktif pengadaan kamera CCTV dan sidik jari dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (18/6/2026). Sony menjalani pemeriksaan selama 9 jam.

“Ada lebih menarik, tadi Pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara. Sebelum Pak Sony masuk, itu ada kontrak yang namanya CCTV dengan pengadaan sidik jari,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, pengadaan CCTV tersebut harusnya ada di 1 Satuan Pelayanan Pemunuhan Gizi (SPPG) dengan jumlah CCTV yang terpasang 5 unit. BGN melakukan outsourcing kepada sebuah vendor dengan pengadaan yang totalnya mencapai Rp300 miliar lebih.

Baca juga: Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung 9 Jam, Daftar Nama terkait Jual Beli Titik SPPG Bertambah Jadi 41 Orang

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan serangkaian stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Semester II 2026.

Menurutnya, paket insentif tersebut difokuskan pada dua momen strategis, yakni libur panjang sekolah pada Juni–Juli dan periode Natal serta Tahun Baru (Nataru).

Pemerintah ingin memanfaatkan kedua momentum tersebut untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan demikian, konsumsi domestik dan sektor pariwisata diharapkan dapat tumbuh lebih kuat pada paruh kedua tahun ini.

“Memasuki semester II 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis yaitu libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal serta Tahun Baru di penghujung tahun,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Qodari memaparkan rincian paket stimulus tersebut. Untuk periode libur sekolah pada Juni–Juli 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp190,5 miliar untuk memberikan diskon tarif transportasi darat dan laut dengan target penerima manfaat mencapai 3,07 juta orang.

Melalui anggaran tersebut, pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen untuk transportasi kereta api dan kapal laut, serta diskon 100 persen atas tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan feri.

Pada periode yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp472,7 miliar dengan target penerima manfaat sekitar 2,3 juta penumpang.

Sementara itu, pada periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,4 miliar untuk stimulus tarif transportasi nonudara dengan target sekitar 2,87 juta pengguna.

Di periode yang sama, pemerintah juga akan menyiapkan anggaran sebesar Rp722 miliar dalam bentuk insentif PPN DTP bagi transportasi udara yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,7 juta penumpang.

Menurut Qodari, stimulus tersebut dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh industri transportasi dan pariwisata.

“Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong konsumsi domestik secara lebih luas: memperkuat ritel, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri,” pungkasnya. (her/dav)

Teknologi.id – Tarif Transjakarta yang selama ini dipatok Rp3.500 untuk hampir seluruh rute berpotensi mengalami perubahan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru yang disesuaikan dengan jarak tempuh perjalanan dan kualitas layanan.

Jika kebijakan ini diterapkan, era tarif flat Rp3.500 yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade akan segera berakhir. Penyesuaian tarif dinilai perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik sekaligus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Tarif Transjakarta Rp3.500 Dinilai Sudah Tidak Relevan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menilai tarif Rp3.500 untuk seluruh perjalanan sudah tidak lagi sesuai, terutama untuk rute-rute jarak jauh yang melayani kawasan Jabodetabek.

Menurutnya, tarif yang sama untuk perjalanan pendek maupun perjalanan panjang tidak mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya.

Salah satu contoh yang disorot adalah rute Transjabodetabek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2). Rute tersebut saat ini masih dikenakan tarif Rp3.500 selama masa uji coba.

Padahal, jika dibandingkan dengan moda transportasi lain yang melayani tujuan serupa, tarifnya jauh lebih tinggi.

Tarif Transjakarta Tidak Pernah Naik Selama 21 Tahun

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta telah bertahan di angka Rp3.500 sejak tahun 2005.

Selama kurun waktu tersebut, berbagai biaya operasional mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang pada 2005 berada di kisaran Rp800 ribu kini telah meningkat menjadi sekitar Rp6 juta.

Artinya, terjadi kenaikan UMP hingga sekitar tujuh sampai delapan kali lipat, sementara tarif Transjakarta tetap tidak berubah selama lebih dari dua dekade.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah mempertimbangkan penyesuaian tarif.

Tarif Rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta Diperkirakan Rp10.000-Rp15.000

Fokus utama evaluasi tarif saat ini adalah layanan Transjabodetabek SH2 yang menghubungkan Blok M dengan Bandara Soekarno-Hatta.

Rute ini mulai beroperasi pada 12 Maret 2026 dan sejak awal diberlakukan tarif promosi Rp3.500 selama masa uji coba tiga bulan.

Setelah masa uji coba berakhir, pemerintah tengah memfinalisasi tarif permanen yang diperkirakan berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.

Besaran tarif final masih menunggu keputusan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Baca juga:Siap-Siap Mahal! Tarif Ojol Bakal Disesuaikan Ikuti Kenaikan BBM & UMR

Transjakarta Berpotensi Terapkan Tarif Berbasis Jarak

Selain kenaikan tarif, Pemprov DKI Jakarta juga sedang mengkaji penerapan sistem tarif berbasis jarak atau distance based fare.

Skema ini memungkinkan tarif perjalanan dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh penumpang, mirip dengan sistem yang saat ini diterapkan pada KRL Commuter Line.

Melalui sistem tersebut, penumpang yang melakukan perjalanan lebih jauh akan membayar tarif lebih tinggi dibandingkan pengguna yang hanya menempuh jarak pendek.

Pemerintah menilai sistem ini lebih adil karena biaya yang dibayarkan penumpang dapat menyesuaikan penggunaan layanan secara nyata.

Apakah Tarif Transjakarta Naik untuk Semua Rute?

Untuk saat ini, wacana penyesuaian tarif masih difokuskan pada layanan Transjabodetabek dan rute-rute khusus yang memiliki jarak perjalanan cukup panjang.

Belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif untuk seluruh koridor Transjakarta di dalam wilayah Jakarta.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan tarif yang nantinya diberlakukan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak mengurangi daya tarik transportasi umum.

Kapan Tarif Baru Transjakarta Diumumkan?

Pemerintah menyatakan keputusan final mengenai tarif baru Transjakarta akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh proses kajian selesai.

Jika disetujui, kebijakan ini akan menjadi perubahan besar dalam sistem tarif Transjakarta setelah lebih dari 20 tahun menggunakan tarif flat Rp3.500.

Dengan skema baru tersebut, diharapkan layanan Transjakarta dapat tetap berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong lebih banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.

Baca Berita dan Artikel yang lain diGoogle News.

(dwk)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Jelang puncak haji yang berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pemerintah memberi perhatian pada penyiapan konsumsi hingga pembentukan Tim Khusus Mina.

Puncak haji akan berlangsung pada 8 hingga 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau pada 25 hingga 30 Mei 2026.

Puncak haji di Armuzna menjadi fase terpenting dan terberat dalam ibadah haji. Di fase ini jemaah melakukan wukuf (berdiam diri di Arafah), mabit (bermalam di Muzdalifah dan Mina), dan melempar jumrah (di Mina).

Konsumsi siap santap

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI Maria Assegaff mengatakan konsumsi menjadi salah satu yang menjadi perhatian jelang puncak haji.

Maria menjelaskan, fase Armuzna merupakan periode yang sangat padat dan membutuhkan kesiapan layanan yang cepat, aman, dan terukur, termasuk dalam penyediaan makanan bagi jemaah.

“Karena itu, layanan konsumsi harus dipastikan berjalan baik. Bagi kami, konsumsi bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi bagian penting dari ikhtiar menjaga kesehatan dan stamina jemaah agar dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk,” ujar Maria, dikutip Selasa (19/5).

Pemerintah menyiapkan skema katering ready to eat atau makanan siap santap untuk mendukung layanan konsumsi jelang, selama, hingga pasca-puncak haji. Skema ini dipilih dengan mempertimbangkan kecepatan distribusi, kemudahan konsumsi bagi jemaah, daya tahan makanan di tengah mobilitas tinggi, serta pemenuhan standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.

“Makanan siap santap ini disiapkan dengan cita rasa nusantara agar lebih sesuai dengan selera jemaah Indonesia. Selain aman dan higienis, kami ingin makanan yang diterima jemaah juga familiar dan nyaman dikonsumsi,” jelas Maria.

Selama fase Armuzna, jemaah haji Indonesia akan memperoleh total 15 porsi makanan dengan cita rasa nusantara yang disediakan oleh pihak syarikah. Selain itu, disiapkan enam porsi makanan pada fase pra-Armuzna pada 7 dan 8 Dzulhijjah, serta pasca-Armuzna pada 13 Dzulhijjah, atau bertepatan dengan 24, 25, dan 30 Mei 2026.

Bentuk Tim Khusus Mina

Jelang puncak haji, pemerintah juga membentuk Tim Khusus (Timsus) Mina. Tim yang dibentuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi ini bertugas mengoptimalkan layanan pelindungan serta pembinaan bagi jemaah haji, khususnya lansia dan yang sakit.

Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Muzdalifah dan Mina (Satop Armuzna) dan Pelindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, Harun Arrasyid Usman, menjelaskan tim ini beranggotakan personel Pelindungan Jemaah (Linjam) yang berpengalaman karena telah bertugas minimal satu kali pada operasional haji sebelumnya.

“Rekan-rekan ini diberangkatkan pada 8 Dzulhijjah malam dan langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah. Dengan skema ini, tenaga mereka dinilai masih fresh untuk langsung memberikan bantuan maksimal saat jemaah haji tiba,” ujar Harun usai mengecek jalur pergerakan dari Mina menuju Jamarat, Minggu (17/5).

Harun memaparkan, tugas pokok Timsus Mina meliputi pengawasan, penyambutan, serta pemantauan pergerakan jemaah haji yang baru tiba dari Muzdalifah menuju Jamrah Aqobah.

Selain itu, mereka juga bersiap menyambut jemaah haji yang mengambil skema murur atau melintas dari Arafah. Fase kedatangan di Mina merupakan waktu yang sangat krusial karena berpotensi memicu kepadatan dan kelelahan fisik yang tinggi.

Jaga kesehatan dan atur tenaga

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak berpesan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.

“Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jemaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Dahnil juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jemaah.

“Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jemaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar,” kata dia. (her/dav)

GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia kini semakin dihormati oleh banyak negara karena berhasil mencapai swasembada pangan . Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti keberhasilan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis, terutama beras dan jagung, tanpa bergantung pada impor sejak tahun lalu.

“Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, banyak sekali kita, kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar,” ujar Prabowo.

Baca juga: Cadangan Beras Hampir Tembus 5 Juta Ton, Bukti Nyata Perkuat Ketahanan Pangan

Pada tahun lalu, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras setelah produksi nasional mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik sebesar 31 juta ton. Capaian tersebut membuat Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras sepanjang 2025.

Sementara itu, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Juni 2026 yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indonesia diproyeksikan mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Lihat video: Usai dari Miangas, Prabowo Sambangi Gorontalo Tinjau Kondisi Pesisir

Jakarta, Idola 92.6 FM-Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan akan menempuh tujuh langkah penting untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seluruh langkah tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/5).

“Kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden merestui, dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah stabil ke depan,” ujar Perry.

Pertama, Perry mengatakan bahwa BI akan terus melakukan intervensi melalui pasar spot dan transaksi derivatif valuta asing (Domestic Non-Deliverable Forward/DNDF) di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, cadangan devisa Indonesia, yang pada akhir Maret tercatat sebesar USD 148,2 miliar, masih sangat memadai sebagai amunisi untuk melaksanakan intervensi tersebut.

Kedua, Perry mengatakan bahwa BI dan pemerintah akan mengandalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik kembali arus modal asing. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan pada akhirnya memperkuat nilai tukarnya terhadap dolar AS.

Ketiga, BI juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year-to-date sebesar Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi. Koordinasi antara fiskal dan moneter sangat erat,” lanjut dia.

Keempat, untuk menjaga fondasi kekuatan rupiah, BI dan Kementerian Keuangan akan memastikan likuiditas perbankan tetap lebih dari cukup serta menjaga pertumbuhan uang primer (M0) tetap tinggi. Menurutnya, pertumbuhan uang primer terakhir mencapai 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kelima, Perry mengatakan bahwa BI akan melanjutkan kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tunai di pasar domestik dari sebelumnya USD 100 ribu per orang per bulan menjadi USD 50 ribu per orang per bulan. Bahkan, BI juga akan mempersiapkan kebijakan di mana pembelian Dolar AS di atas USD 25 ribu harus memakai underlying.

Keenam, BI akan memperkuat pasar intervensi offshore non-deliverable forward (NDF) untuk mengendalikan nilai tukar di luar negeri serta memperbolehkan bank domestik untuk menjual NDF offshore di luar negeri.

“Sehingga nanti pasokan (valuta asing) lebih banyak dan itu akan memperkuat stabilisasi dan nilai tukar Rupiah,” jelasnya.

Ketujuh, BI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Bu Friderica Widyasari, Ketua OJK, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” tutup dia. (her/dav)