Tag: Benahi

JAKARTA – Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim, menegaskan bahwa kecepatan bertindak dari aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat krusial. Sebab, kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 menyangkut hak mendasar anak-anak Indonesia yang menjadi sasaran utama program strategis nasional tersebut.

Langkah cepat Kejagung dalam melakukan penahanan terhadap tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai momentum penting. Tindakan hukum tersebut dipandang bukan sekadar penindakan terhadap individu, melainkan instrumen korektif untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai jalurnya.

“Ya, saya kira langkah ini patut diapresiasi. Publik selama ini menyuarakan kegelisahan yang cukup besar terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, terutama karena program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, ketika ada respons cepat dari aparat penegak hukum, saya melihat ini sebagai jawaban awal atas ekspektasi publik,” kata Abdul Hakim kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi MBG, Berperan Atur Mitra dan Titik Dapur

Menurut Abdul Hakim, penegakan hukum yang transparan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menjaga agar niat mulia sebuah program negara tidak tercederai oleh tindakan oknum tertentu di lapangan. “Ada satu peribahasa yang menurut saya relevan dalam konteks ini, yaitu road to hell is paved with good intentions. Maksudnya, niat baik saja tidak cukup apabila tidak diikuti tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, dan mekanisme akuntabilitas yang berjalan,” ungkapnya.

Dia berpendapat bahwa program MBG sejak awal lahir dari tujuan yang sangat mulia, yakni memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. “Namun sebesar apa pun niat baik sebuah program, jika ada celah penyimpangan yang dibiarkan, maka tujuan mulia tersebut justru bisa tercederai,” ujarnya.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dilantik Nanik Sudaryati Deyang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memantapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan efektivitas program, memperkuat kualitas layanan, serta memastikan bantuan gizi tepat sasaran tanpa membebani keuangan negara. Nanik mengatakan ada empat langkah yang dilakukan.

Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembangunan titik layanan dan dapur baru. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menata kembali distribusi dapur yang saat ini dinilai belum merata.

“Agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6).

Dia mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang tercatat di BGN. Pihaknya akan menghentikan sementara penambahan dapur baru untuk melakukan evaluasi dan penataan kebutuhan di setiap daerah.

“Kita akan tata. Apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Artinya, kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya,” ujarnya.

Langkah kedua adalah melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. BGN akan memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan intervensi gizi. BGN akan meninjau kembali jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.

“Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” jelasnya.

Langkah ketiga adalah memperkuat pengawasan kualitas layanan. Nanik menegaskan pihaknya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, bukan hanya meningkatkan kuantitas penerima manfaat, tapi juga memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai standar.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Sehingga, kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading,” katanya.

Langkah keempat adalah mencari skema pembiayaan alternatif untuk anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN berupaya mengurangi ketergantungan pada APBN dengan menggandeng investor, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga membuka peluang hibah.

“Kami coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar yang misalnya berinvestasi. Masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” ujar Nanik.

Mencari pola terbaik

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa berbagai langkah evaluasi yang dilakukan BGN merupakan bagian dari upaya mencari pola terbaik dalam pelaksanaan program MBG, terutama untuk wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.

“Tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem,” kata Prasetyo Hadi.

Menurutnya, sejumlah alternatif sedang dikaji oleh jajaran pimpinan baru BGN, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program di daerah tertentu.

“Salah satunya misalnya ada usul atau ide untuk yang tadi saudara sebutkan, dalam melibatkan kantin-kantin sekolah. Tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru,” ujarnya.

Prasetyo Hadi menegaskan evaluasi yang dilakukan tidak berarti seluruh sistem yang sudah berjalan akan dirombak total. Menurutnya, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kondisi yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula.

“Semua di-review, tapi bukan berarti akan diganti atau semua dirombak total. Kalaupun ada catatan-catatan, ada masalah, sesungguhnya itukan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Sehingga, penanganannya masing-masing tentu berbeda” tegasnya.

Dia menegaskan tujuan utama seluruh evaluasi tersebut adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

“Terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kepada adik-adik usia di bawah lima tahun, itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.(her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru untuk mencegah praktik kecurangan ekspor atau under invoicing. BUMN baru ini diberi nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Rosan mengatakan, platform nasional untuk tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia ini mengusung konsep “one platform, multiple benefit”. BUMN ini akan menitiberatkan transparansi transaksi komoditas ekspor guna memastikan hasil sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.

“Platform yang kami sudah set up, saya bilangnya: It’s one platform, multiple benefit. The world is happy, Indonesians are happier,” ujar Rosan dalam acara konferensi pers bertema Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Bamus/Ruang KK 2 DPR/MPR RI, Rabu (20/5).

Rosan menjelaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Rosan mengatakan, pemerintah masih menemukan praktik under-invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan, royalti, devisa, hingga distorsi perdagangan nasional.

Sebagai tahap awal implementasi, pemerintah akan menerapkan mekanisme pelaporan transaksi ekspor mulai Juni hingga Desember 2026. Dalam periode tersebut, eksportir diwajibkan melaporkan transaksi secara komprehensif kepada pemerintah mulai dari nilai, volume, hingga harga komoditas.

“Dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan indeks pasar, indeks market yang ada di dunia,” katanya.

Rosan menegaskan, keberadaan platform tersebut bertujuan menciptakan keterbukaan secara menyeluruh baik dari sisi pembeli maupun penjual sesuai harga pasar global.

“Justru keberadaan kami ini membawa keterbukaan terhadap semua pihak secara menyeluruh, baik dari segi pembeli, penjual, sesuai dengan harga pasar yang ada,” tutur Rosan.

Dimulai dengan tiga komoditas ekspor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (BUMN Ekspor) nantinya akan mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas sumber daya alam di Indonesia.

Untuk tahap awal, ada tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Tahap berikutnya dilakukan terhadap seluruh komoditas sumber daya alam strategis.

“Nah, pelaksanaan dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan melakukan penyesuaian terhadap perubahan proses transaksi ekspor antara eksportir dan pembeli atau buyer di luar negeri,” kata Airlangga.

Untuk tahap awal, lanjut dia, transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan pembeli, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan BUMN Ekspor.

“Ini akan berlaku selama tiga bulan dan kita akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan,” kata Airlangga.

Tahap berikutnya, ekspor komoditas strategi dilakukan oleh BUMN Ekspor. Artinya, seluruh proses transaksi ekspor, kontrak, pengiriman barang, sampai pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia. “Dan ini direncanakan per 1 September 2026,” ujar dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat langsung dalam membantu pemerintah daerah membenahi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan penataan kota, melalui program ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, usai pertemuannya dengan Presiden di Istana Negara, Senin (4/5) sore.

“Bapak Presiden telah memberi petunjuk dan arahan beberapa waktu lalu bahwa kampus-kampus itu, terutama bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah seperti penanganan sampah, kerapian,” ujar Brian.

Ia menjelaskan bahwa terkait program ASRI dari Presiden, pemerintah daerah dapat dibantu dan didukung oleh kampus-kampus, peneliti, serta para guru besar di bidang terkait, seperti arsitektur untuk penataan dan keindahan taman, teknik lingkungan, serta teknik mesin untuk pengelolaan sampah, dan bidang lainnya.

Presiden menekankan pentingnya peran kampus sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan di daerah.

Lebih lanjut, Brian memaparkan bahwa ke depan setiap daerah, baik provinsi maupun kabupatebn/kota diharapkan memiliki dukungan tim dari perguruan tinggi. “Nantinya menjadi seperti asisten untuk kepala daerahnya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Tadi itu yang ditanyakan kepada kami,” lanjut Brian.

Sebagai tindak lanjut, Kemdiktisaintek akan melakukan konsolidasi dengan kampus-kampus di Indonesia agar dapat berperan lebih terstruktur dalam membantu pemerintah daerah.

“Jadi, nanti kami akan segera mengonsolidasikan kampus-kampus supaya misalnya kampus A, ITB, atau UI, UGM, dan seluruh kampus, beberapa kampus itu nanti membentuk tim sebagai istilahnya memberi masukan ya. Untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di daerah. Sehingga, itu sesuai juga sejalan dengan program kami, Kemdiktisaintek Berdampak,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, menegaskan komitmennya untuk segera menjalankan tugas pengawasan pelayanan publik usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan, Ombudsman periode 2026–2031 akan langsung bergerak cepat merapatkan barisan dan menyelesaikan berbagai agenda yang sempat tertunda.

“Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kami dilantik oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan kami sebagai anggota merangkap Ketua Ombudsman Republik Indonesia,” kata Hery Susanto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4).

Dirinya bersama sembilan anggota Ombudsman RI akan segera merapatkan barisan untuk merampungkan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah lama ditunggu masyarakat.

“Pelantikan ini memakan waktu hingga dua bulan. Selama dua bulan tersebut, proses menjadi terhambat, dan sekarang telah terselenggara. Oleh karena itu, kami siap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan kami,” ujar Hery.

Ia menegaskan, langkah awal yang menjadi prioritas Ombudsman adalah pembenahan internal lembaga. Menurutnya, sejumlah aspek mendasar masih perlu diperkuat agar fungsi pengawasan berjalan optimal.

“Prioritas pertama adalah pembenahan internal. Ada banyak hal di internal Ombudsman yang harus diperbaiki, di antaranya struktur, SDM, dan anggaran, karena Ombudsman masih dirasa berjarak dengan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hery menekankan pentingnya mendekatkan peran Ombudsman dengan agenda strategis pemerintah, khususnya program Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.

Ia menilai masih banyak program pemerintah yang belum sepenuhnya tersampaikan dan dirasakan masyarakat.

“Oleh karena itu, kami akan mendekatkan program-program pemerintah, yaitu Asta Cita, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap program-program unggulan seperti pendidikan gratis, sekolah rakyat, hingga makan bergizi gratis akan menjadi bagian penting dalam kerja Ombudsman ke depan.

“Dengan demikian, perlu pengawasan Ombudsman karena masih banyak program Asta Cita yang belum tersampaikan kepada masyarakat, seperti pendidikan gratis, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan lain sebagainya,” lanjutnya.

“Oleh karena itu, program-program pemerintah ini akan kami dekatkan dengan masyarakat agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Diperlukan pula pendampingan dari Ombudsman agar program pemerintah yang baik dapat benar-benar dirasakan masyarakat,” sambung Hery.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo resmi melantik sembilan anggota Ombudsman RI periode 2026–2031. Susunannya adalah Hery Susanto sebagai Ketua, Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua, serta Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan sebagai anggota. (her/dav)