Tag: Beri

JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) bisa memberikan konstruktif kepada pemerintah. Menurutnya, posisi Persaja bukan untuk menekan pemerintah seperti dahulu.

“Dulu kita bisa menekan pemerintah ya dengan Persaja-nya. Tapi kita sekarang tidak, bukan untuk menekan, tetapi setidak-tidaknya bisa memberikan masukan-masukan yang yang konstruktif, yang bisa masukan-masukan yang lebih bagus lagi pada institusi, pada pemerintah tentunya,” ujar ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Burhanuddin pun berharap jaksa tak pasif dalam menyikapi dinamika dan tantangan ke depan. “Berikan masukan, berikan masukan yang lebih membangun,” katanya.

Baca Juga: Akui Sempat Jadi Perdebatan, ST Burhanuddin Tegaskan Peran Jaksa Tetap Dominus Litis di KUHAP Baru

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan, kegiatan ini bukanlah kegiatan rutin belaka. Ia meminta Persaja menjadikan forum munas menjadi momentum merefleksikan diri.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 4 jam kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Banyak hal disampaikan Prabowo, termasuk agar mengurangi kebocoran.

“Tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon satu. Mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, kemudian sampai ke Dirjen, Sekjen maupun Irjen semua kementerian,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media seusai pertemuan.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama satu setengah tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan.

Baca Juga: Prabowo Dijadwalkan Resmikan Pabrik Mobil Listrik di Magelang Besok

“Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan arahan, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini,” katanya.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif dan andal selama satu setengah tahun masa kepemimpinan. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam taklimatnya kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran pemerintahan.

Baca juga: Presiden Prabowo Akan Beri Taklimat ke Seluruh Menteri, Wamen, hingga Eselon 1 di Istana

“Maksud dan tujuan rapat kerja ini, ini adalah kesempatan saya menyampaikan arahan-arahan di, bisa dikatakan tahap satu tahun lebih kita menjalankan mandat kita sebagai mandataris rakyat,” ungkap Prabowo mengawali taklimatnya.

Prabowo mengakui bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, berbagai capaian penting telah berhasil diraih. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu bekerja secara efektif meskipun dihadapkan pada situasi global yang tidak menentu.

Prabowo menyoroti kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai konflik dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada stabilitas global. Namun demikian, ia menilai Indonesia mampu menjaga arah pembangunan dan stabilitas nasional.

Baca juga: Pejabat Negara Mulai Berdatangan ke Istana Jelang Taklimat Presiden Prabowo

Jakarta, Idola 92.6 FM-Belanja negara yang ekspansif pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong pergerakan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga disiplin fiskal sesuai dengan koridor yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

“Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Penyerapan belanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan,” ungkap Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Seperti disampaikan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara triwulan I-2026 mencapai Rp574,9 triliun, naik 10,5 persen secara tahunan (year on year). Penopang utamanya adalah penerimaan pajak yang tumbuh 20,7 persen, menjadi Rp394,8 triliun.

“Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat,” kata Christiantoko.

Sementara pada sisi belanja negara, penyerapan anggaran mencapai Rp815,0 triliun atau meningkat 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, menurut Christiantoko, defisit APBN sebesar 0,93 persen pada triwulan I-2026 ini masih dalam batas wajar. “Jika dicermati secara utuh, angka tersebut justru mencerminkan strategi fiskal yang terukur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengakselerasi belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Defisit berada dalam kendali pemerintah, bukan sesuatu yang terjadi di luar kontrol.

Realisasi belanja negara pada periode Januari-Maret telah mencapai 21,2 persen dari target. Sementara rata-rata realisasi belanja negara pada triwulan I di tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 17 persen. Dari sisi nominal pun penyerapan anggaran naik sampai 31,4 persen.

“Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik,” papar Christiantoko.

Belanja negara untuk program-program strategis meningkat, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Peningkatan realisasi belanja negara juga dipengaruhi faktor musiman, yaitu momen Lebaran.

Pada Lebaran tahun ini, pemerintah mengeluarkan paket stimulus Rp15 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat di bulan suci. Mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, dan Polri.

“Belanja pemerintah yang lebih tinggi menjadi pendorong penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi,” ucap Christiantoko.

Tak kalah penting, ia menekankan, pemerintah tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga disiplin fiskal. Target defisit anggaran yang dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi jangkar utama agar ekspansi fiskal tetap berada dalam koridor yang aman.

“Dengan demikian, defisit sebesar 0,93 persen pada triwulan I-2026 harus dilihat bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur. Selama dikelola secara hati-hati dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan, langkah ini justru berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” tutupnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan kepada semua pihak agar tidak memberi ruang bagi tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” ujar Fahri usai usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4).

Pernyataan Fahri itu merespons komentar provokatif mengenai ajakan menggulingkan Prabowo oleh pengamat sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dalam sebuah acara halalbihalal.

Menurutnya, situasi global yang tidak menentu saat ini menuntut semua pihak untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan di dalam negeri. Bersama-sama dalam bingkai aturan, bukan sebaliknya melakukan hal-hal yang bersifat inkonstitusional.

“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” lanjutnya.

Fahri yang juga komponen aktivis 1998 ini menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanggung jawab tidak hanya berada pada Presiden, melainkan juga pada seluruh cabang kekuasaan negara.

“Dan dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang telah dibangun dengan perjuangan panjang tidak boleh dirusak oleh tindakan yang justru mengarah pada kekacauan.

“Saya kira kawan-kawan itu sepakat, apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot,” tegasnya.

Fahri juga mengajak semua pihak untuk introspeksi dan menjaga persatuan di tengah dinamika global yang menuntut kekompakan nasional.

Terkait kebijakan pemerintah, termasuk langkah efisiensi yang disampaikan Prabowo, Fahri menilai seluruhnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

“Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, yaitu kita adjust lah, kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana,” kata dia. (her/dav)