Kementerian Sosial melaporkan 2,15 juta peserta BPJS Kesehatan PBI yang sempat dinonaktifkan telah reaktivasi. Sebanyak 305.864 orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan tingkat pusat. Mensos Saifullah Yusuf menyatakan ini komitmen pemerintah dalam koreksi data dan kesempatan reaktivasi.
Pemerintah menegaskan kuota PBI BPJS Kesehatan 96,8 juta jiwa secara nasional. Anggaran APBN Rp4,06 triliun per bulan atau Rp48,7 triliun per tahun disiapkan untuk tingkat pusat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan peserta PBI warga desil 1-5 DTSEN. Sebanyak 11 juta peserta dinonaktifkan, namun 2,15 juta telah direaktivasi.
BPJS Kesehatan Cabang Pati mengkredensial layanan Cath Lab di RSUD dr R Soetrasno Rembang agar masuk pembiayaan JKN. Layanan ini penting untuk penanganan penyakit jantung dan stroke, meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Sejak 2024, 226 pasien telah memanfaatkan fasilitas ini. Proses kredensial memastikan kesiapan teknis dan administrasi.
776 peserta BPJS PBI di Temanggung yang sebelumnya dinonaktifkan, kembali aktif sepanjang Februari 2026. Reaktivasi ini terjadi setelah pemerintah pusat membuka akses bagi peserta memenuhi kriteria. Dinas Sosial Temanggung memfasilitasi pengajuan reaktivasi. Kebijakan ini sempat menimbulkan keresahan, terutama bagi penderita penyakit kronis. Verifikasi dilakukan pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendesak pemerintah membentuk tim khusus di setiap rumah sakit. Tim ini krusial menyelesaikan kisruh penonaktifan 11 juta kepesertaan BPJS-PBI. Validasi data perlu dilakukan tiga bulan ke depan. Tim satu atap BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial mempermudah klarifikasi langsung bagi pasien di lokasi.
Pemerintah meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai strategi preventif untuk memperkuat pembiayaan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan CKG menargetkan deteksi dini penyakit kronis seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal. Ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan nasional.
Pemerintah mempermudah reaktivasi BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Warga tidak mampu kini dapat mengaktifkan kembali kepesertaan di desa atau kelurahan, bukan hanya Dinas Sosial. Kolaborasi BPJS Kesehatan, Kemensos, dan Kemenkes mempercepat proses ini. Tujuannya memastikan layanan kesehatan masyarakat yang membutuhkan tetap terjamin.