Tag: BUMN

Bangkalan, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami kerugian. Langkah ini menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut diungkapkan Prabowo saat pidato Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6). Presiden mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak.

“Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya seribu lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240. Tidak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.

Menurut Presiden, keberadaan BUMN yang tidak produktif turut membebani keuangan negara karena tetap harus membayar gaji direksi dan komisaris dalam jumlah besar.

Prabowo menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp 50 juta per bulan atau lebih. Mirisnya dalam BUMN, sejumlah direksi dan komisaris tetap menerima remunerasi meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.

Karena itu, Prabowo mengatakan langkah penataan BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar,” kata Prabowo.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola BUMN melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap negara yang mencapai Rp600–700 triliun setiap tahun.

Menurut Dony, anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebutkan bahwa secara konsolidasi, BUMN justru membukukan laba yang sangat besar.

“BUMN itu untung. Tahun 2025 itu (untung) Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Itu bohong. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun,” ujar Dony saat menjadi pembicara dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng, dikutip pada Kamis (11/6).

Dony menyampaikan, laba tersebut bahkan berpotensi meningkat apabila proses penyehatan dan efisiensi perusahaan-perusahaan negara terus berjalan.

“Kalau yang rugi ini kita tutup, berarti untung kita menjadi Rp355 triliun. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat, kita enggak rugi. Sudah pasti. Tapi untungnya belum maksimal,” katanya.

Dony menuturkan, selain menghasilkan laba ratusan triliun rupiah, BUMN juga memberikan kontribusi besar kepada penerimaan negara melalui berbagai kewajiban perpajakan dan setoran lainnya.

“Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600–700 triliun setiap tahun. Jadi BUMN kita itu besar,” ungkapnya.

Dony menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Danantara dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas dan nilai ekonomi BUMN sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

“Makanya Presiden (Prabowo) berharap dengan adanya Danantara ini jauh menjadi lebih besar lagi,” ujarnya.

Untuk mencapai target kontribusi yang lebih tinggi, termasuk menuju angka Rp800 triliun per tahun, Dony mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui transformasi menyeluruh di lingkungan BUMN.

Dony memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan, mulai dari konsolidasi perusahaan, penyederhanaan jumlah entitas usaha, hingga pembangunan peta jalan baru yang lebih terarah.

“Kita mengurangi dulu jumlah perusahaan kita. Kita melakukan konsolidasi dalam perusahaan kita. Kita membangun roadmap yang baru. Kita membangun competitive advantage daripada perusahaan kita,” jelasnya.

Selain memperkuat struktur bisnis, Danantara juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Dony, peningkatan kualitas talenta menjadi faktor kunci agar BUMN mampu bersaing di tingkat global.

“Kita mengembangkan human capital-nya. Termasuk juga kita sekarang men-standarisasi kualifikasi daripada orang yang menjadi Direktur BUMN,” ungkapnya

Ia menegaskan bahwa seluruh calon direksi BUMN ke depan harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui proses seleksi yang lebih ketat. “Kita tetapkan mereka harus melewati Basic Competency Assessment,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dony menyebut transformasi BUMN saat ini merupakan upaya paling fundamental yang pernah dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional.

“Saya sangat optimistis bahwa kita bisa melakukan ini. Dan dengan keyakinan penuh, kita akan membuat BUMN-BUMN kita menjadi lebih baik lagi. Tidak ada pilihan,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama transformasi tersebut adalah meninggalkan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang dan memastikan BUMN mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju.

“Saya ingin sekali meninggalkan BUMN-BUMN kita dalam keadaan yang bagus. Dan tidak perlu saya yang dikenang. Tetapi paling tidak Danantara berhasil untuk mewujudkan mimpi dan harapan banyak rakyat Indonesia,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah melalui Danantara tengah melakukan penataan BUMN. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan saat ini pihaknya tengah melakukan perampingan BUMN dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Dia juga menjamin, efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegas Dony dalam Podcast Bukan Kaleng-Kaleng, ditulis Kamis (10/6).

Ia menjelaskan proses streamlining atau perampingan BUMN ditargetkan rampung pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian.

Dony menyebutkan, dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp20 triliun.

Danantara pun melakukan perhitungan terkait opsi tanpa PHK. Hasilnya, penghematan yang diperoleh dari konsolidasi jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung.

“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2–3 triliun,” jelasnya.

Dengan potensi efisiensi yang mencapai puluhan triliun rupiah, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK. Sebab, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan.

“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” kata Dony.

Ia menegaskan seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Menurutnya, para pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari restrukturisasi korporasi.

“Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka,” ungkapnya.

Efisiensi BUMN Hemat Rp50 Triliun

Dony mengungkapkan perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun. Pasalnya, Danantara menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang selama ini menimbulkan inefisiensi besar.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.

Salah satu contoh yang disebutnya adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Menurut Dony, merger tersebut dilakukan karena ketiga perusahaan berada dalam rantai bisnis yang saling terkait.

Hasilnya, Danantara berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi yang selama ini membebani perusahaan.

“Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar USD600–700 juta dari hasil merger ini,” ujarnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Dalam sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu.

Menurut Dony, apabila seluruh proses streamlining selesai dilakukan dan jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, maka Danantara akan memperoleh penghematan langsung sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.

“Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun,” pungkasnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria menegaskan struktur kelembagaan Danantara dirancang berbeda dengan skema pengelolaan investasi seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Sejak awal pembentukan, Danantara telah menerapkan pemisahan tegas antara pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan aktivitas investasi guna memitigasi risiko.

Dony mengatakan kekhawatiran sebagian masyarakat yang membandingkan Danantara dengan 1MDB muncul karena adanya konsolidasi aset BUMN yang disertai fungsi investasi dalam satu entitas. Namun, ia menegaskan Danantara telah didesain dengan mekanisme tata kelola yang berbeda melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi.

“Dari awal mendesain Danantara, (kita) itu sudah berpikir harus terjadi pemilahan risiko antara pengelolaan BUMN dengan investasi. Karena yang namanya investasi itu bisa gagal, bisa menghasilkan,” kata Dony dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng, dikutip Kamis (11/6).

Menurutnya, tanpa pemisahan tersebut, kegagalan investasi berpotensi berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Anda bisa bayangkan kalau kemudian kita berinvestasi dan investasinya gagal, bisa menyeret BUMN-nya. Karena itu dari awal kita sudah mendesain itu, kita pecah,” ujar Dony.

Dony menjelaskan Danantara memiliki dua pilar utama. Pertama, Danantara Asset Management yang berfungsi sebagai konsolidator dan pengelola portofolio BUMN.

Kedua, Danantara Investment Management yang berperan sebagai lengan investasi untuk menempatkan dana pada proyek-proyek produktif.

“Danantara Asset Management sebagai konsolidator BUMN-BUMN, dan Danantara Investment Management sebagai investment arm-nya,” lanjutnya.

Pengelolaan BUMN jadi kunci

Ia menambahkan, sumber dana yang digunakan untuk investasi bukan berasal dari aset pokok BUMN, melainkan dari dividen yang dihasilkan perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah pengelolaan Danantara Asset Management.

“Yang diinvestasikan adalah dividen. Jadi, dividen yang dihasilkan oleh Danantara Asset Management diinvestasikan untuk hal yang produktif, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Dony.

Karena itu, Dony menekankan keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kualitas pengelolaan BUMN. Semakin baik kinerja perusahaan-perusahaan negara, semakin besar pula dividen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Artinya apa? Pengelolaan BUMN ini menjadi kata kunci utama untuk keberlanjutan Danantara. Kalau kita keliru mengelola BUMN-nya, Danantara-nya pasti gone. Karena kunci yang diinvestasikan adalah hasil pengelolaan BUMN-nya,” kata dia. (her/dav)

Bogor, Idola 92.6 FM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan taklimat atau pengarahan kepada 400 peserta angkatan pertama Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (24/5).

P3MD merupakan wadah pembinaan calon pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diinisiasi Prabowo bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Program ini tidak hanya membekali kemampuan profesional peserta, tetapi juga karakter kepemimpinan dan integritas yang kuat.

P3MD dirancang sejalan dengan visi Prabowo dalam membangun tata kelola BUMN yang lebih baik melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.

Program ini menjadi salah satu upaya Prabowo dalam menyiapkan kader-kader terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN di masa mendatang.

Fokus utama program ini adalah mencetak pemimpin dengan kapasitas intelektual, kemampuan pengambilan keputusan, serta komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pendidikan dalam program ini berlangsung selama sembilan bulan dan dibagi ke dalam tiga fase utama. Pada tahap awal, peserta akan menjalani pelatihan pembentukan karakter dan kedisiplinan selama tiga bulan.

Lebih lanjut, peserta mendapatkan pembekalan manajerial serta strategi pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan. Tahapan terakhir diisi dengan program magang selama dua bulan di kementerian, lembaga pemerintah, dan perusahaan BUMN.

Melalui program ini, pemerintah ingin menyiapkan generasi baru pemimpin BUMN yang mampu menghadapi tantangan global, mendorong transformasi perusahaan negara, serta memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

Seleksi ketat

Salah satu peserta, Zhirazzi Dimas Prasetyo, dari PT Bank Negara Indonesia (BNI), mengaku bangga menjadi bagian dari program pengembangan calon pemimpin nasional tersebut.

“Ya, saya merasa bangga menjadi salah satu peserta dari 400 total yang ada,” ujar Zhirazzi.

Ia menjelaskan, proses seleksi P3MD berlangsung sangat ketat dengan jumlah pendaftar mencapai 6.000 orang sebelum akhirnya disaring menjadi 400 peserta terbaik.

Zhirazzi mengungkapkan, pesan Presiden Prabowo mengenai pentingnya mental ideologi. Hal itu menjadi yang paling membekas selama mengikuti taklimat di Hambalang.

Erlin Shofiana, peserta dari PT Pupuk Indonesia, mengaku antusias dan bangga dapat terlibat dalam program ini. Menurutnya, P3MD menjadi wadah pengembangan kepemimpinan sekaligus penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kita harap (program ini) terus dikawal sampai dengan output yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” tuturnya.

Aizna Syachkalita, peserta dari PT Pupuk Kalimantan Timur, optimistis program ini bertujuan jangka panjang, yakni dalam mempersiapkan kemandirian bangsa, khususnya melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul. (her/dav)

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026. Pembekalan tersebut diberikan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini.

Program PFLP ini merupakan inisiatif strategis yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo untuk mencetak kader-kader pemimpin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada angkatan pertama ini, sebanyak 400 peserta terpilih akan menjalani pendidikan intensif selama sembilan bulan.

“PFLP dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tata kelola BUMN yang baik melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki best heart and best mind,” tulis keterangan Sekretariat Presiden, Minggu (24/5/2026).

Baca juga: Prabowo: Daripada Bangun Kantor Baru, Lebih Baik Buat Program yang Ciptakan Lapangan Kerja

Pendidikan bagi para calon pemimpin perusahaan BUMN ini terbagi ke dalam tiga fase utama. Tahap pertama adalah pembentukan karakter dan disiplin selama tiga bulan. Tahap kedua mencakup penguatan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di Danantara Corporate University selama empat bulan.

Foto: Pexels.com

Teknologi.id– Di tengah persaingan geopolitik teknologi global yang kian memanas, isu kedaulatan digital telah bergeser dari sekadar wacana menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola aset-aset vital serta hajat hidup orang banyak, ketergantungan pada teknologi luar negeri bukan lagi sekadar masalah biaya lisensi, melainkan risiko nyata terhadap keamanan data nasional.

Memasuki tahun 2026, Sagara Technology terpilih sebagai mitra strategis (software house) kepercayaan BUMN untuk mengembangkan sistem berbasisArtificial Intelligence(AI) yang dirancang khusus untuk memperkuat kedaulatan nasional. Kepercayaan ini didasari oleh kebutuhan mendesak akan solusi teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga memiliki integritas dalam menjaga kerahasiaan negara.

Baca juga:Sagara: Software House yang Membuat Korporasi Listed RI Naik Level AI

Ancaman Ketergantungan Teknologi dan Risiko Keamanan Data

Masalah krusial yang dihadapi BUMN saat ini adalah banyaknya sistem operasional inti yang masih sangat bergantung pada ekosistem perangkat lunak asing. Ketergantungan ini sering kali menimbulkan kendala serius, mulai dari proses kustomisasi sistem yang lamban hingga risiko adanya celah keamanan (backdoor) yang dapat mengancam data strategis negara.

Di sisi lain, percepatan adopsi AI global memaksa instansi pemerintah untuk bergerak lebih gesit agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumsi teknologi, tetapi juga pemain kunci dalam ekonomi digital dunia. Tanpa adanya kendali penuh atas infrastruktur digital sendiri, kedaulatan data nasional berada dalam posisi yang sangat rentan.

Dampak Lemahnya Kemandirian Digital pada Sektor Publik

Ketidaksiapan dalam membangun sistem mandiri berakibat pada inefisiensi birokrasi dan layanan publik yang sering kali dianggap kurang responsif. Tanpa sistem AI yang dikembangkan secara lokal, data-data sensitif mengenai potensi sumber daya alam, distribusi energi, hingga logistik nasional rentan dipetakan oleh pihak luar demi kepentingan ekonomi mereka sendiri.

Hal ini secara langsung dapat melemahkan daya tawar Indonesia di kancah internasional. Kemandirian digital bukan lagi tentang isolasi teknologi, melainkan tentang kemampuan bangsa untuk mengelola informasinya sendiri demi kesejahteraan rakyat. Di titik inilah transformasi digital BUMN memerlukan mitra yang memahami konteks lokal dan regulasi nasional secara mendalam.

Baca Juga:UpSkilling Dirimu Sebelum Digantikan AI, Coba Cara Ini

Membangun Otak Digital Bangsa di Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan momentum krusial di mana pemerintah menargetkan integrasi layanan digital nasional melalui berbagai platform AI terpadu. Urgensinya adalah memastikan bahwa seluruh “otak” di balik sistem informasi modern ini dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa agar selaras dengan nilai-nilai nasional.

Dengan target adopsi AI yang mencapai 92% untuk produktivitas nasional, BUMN membutuhkan mitra yang tidak hanya memiliki kapabilitas teknis setara standar global, tetapi juga komitmen terhadap swasembada teknologi. Dibutuhkan solusifit-for-purposeyang memahami struktur birokrasi dan kebutuhan lapangan di Indonesia, memastikan teknologi yang dibangun dapat dioperasikan secara amanah sesuai dengan Pedoman Etika AI Nasional.

Penjaga Kedaulatan Digital Sektor BUMN

Sagara Technology dipercaya menjadi mitra strategis BUMN karena dedikasinya dalam membina talenta digital lokal yang kompetitif. Melalui pendekatanBackend Intelligence, Sagara membangun platform AI yang mampu mengolah data birokrasi kompleks menjadi aset ekonomi aktif yang memberikan wawasan prediktif bagi pengambil kebijakan. Sagara memastikan bahwa sistem yang dibangun bersifat modular, aman, dan sepenuhnya berada di bawah kendali negara tanpa adanya ketergantungan pada infrastruktur luar yang latensinya tinggi.

Manfaat Strategis Sagara bagi Kedaulatan Nasional:

• Kemandirian Sistem (Anti-Vendor Lock-in),Membangun arsitektur dari nol yang dapat dikelola sepenuhnya oleh tim internal BUMN tanpa ketergantungan pada lisensi asing yang mahal.

• Keamanan Data Strategis,Menjamin seluruh data tetap berada di dalam negeri (data residency) sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

• AI untuk Efisiensi Birokrasi,Memangkas rantai administrasi yang panjang menjadi sistem otomatis yang cerdas, transparan, dan akuntabel.

• Pemberdayaan Talenta Lokal,Memberikan kesempatan bagi talenta digital muda Indonesia untuk mengerjakan proyek dengan skala dampak nasional yang nyata.

Mewujudkan Indonesia Emas melalui Kemandirian Digital

Kepuasan terbesar tim Sagara adalah saat melihat teknologi yang dikembangkan oleh talenta lokal mampu membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat, cepat, dan akurat bagi kesejahteraan rakyat luas. Sudah saatnya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang teknologi. Jangan biarkan masa depan digital instansi Anda bergantung pada pihak luar. Sagara Technology siap menjadi mitra strategis Anda dalam membangun sistem AI yang tangguh, aman, dan berdaulat demi kedaulatan bangsa. Mari bersama mewujudkan kemandirian teknologi untuk Indonesia yang lebih maju.

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News

(GD/AY)

Foto: Pexels.com

Teknologi.id – Memasuki tahun 2026, narasi kedaulatan digital Indonesia telah bergeser dari sekadar wacana menjadi sebuah keharusan strategis. Peluncuran berbagai platform kecerdasan buatan (AI) terintegrasi di sektor-sektor krusial menandai babak baru bagi lanskap industri tanah air. Namun, di balik ambisi besar transformasi digital pada level perusahaan skala besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), muncul sebuah tantangan fundamental yang sering terabaikan: bagaimana mengelola ledakan data masif menjadi kebijakan yang presisi tanpa mengorbankan keamanan dan integritas sistem.

Kini, kebutuhan infrastruktur teknologi tidak lagi cukup hanya dengan digitalisasi administrasi di permukaan. Korporasi pelat merah dan perusahaanenterprisedihadapkan pada urgensi implementasi AI yang mendalam. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa canggih aplikasinya, melainkan seberapa cerdas dan amanah sistembackendyang menopangnya dalam menerjemahkan visi organisasi menjadi dampak nyata bagi masyarakat.

Infrastruktur Berdensitas Tinggi: Bottleneck yang Mengancam Akselerasi

Masalah utama yang menghambat proyek transformasi digital nasional saat ini terletak pada kesiapan infrastruktur dalam menangani beban kerja AI yang sangat berat. Banyak sistem warisan (legacy systems) di instansi besar masih beroperasi pada rak berdensitas rendah yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Infrastruktur lama ini terbukti gagap dalam memproses analitik tingkat lanjut danreal-time processing.

Akibatnya sangat destruktif:downtimepada layanan publik yang krusial, mulai dari logistik hingga kesehatan menjadi risiko yang menghantui setiap hari. Tanpa sistem yang mumpuni, digitalisasi bukan lagi menjadi solusi, melainkan beban finansial yang menghambat efisiensi operasional dan merusak kepercayaan publik.

Baca juga:Dari Fresh Graduate ke Developer Senior, Bisa 2 Tahun Bersama Sagara Technology

Risiko Kedaulatan Data dan Inefisiensi yang Tersembunyi

Ketidaksiapan sistem yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan menciptakan celah inefisiensi yang lebar. Lebih dari itu, ketergantungan pada infrastruktur luar negeri tanpa adanya interkoneksi privat berlatensi rendah membawa risiko besar pada kedaulatan data nasional.

Tanpa dukunganBackend Intelligenceyang mumpuni, data birokrasi dan operasional hanya akan menjadi tumpukan informasi pasif yang tidak memiliki nilai tambah ekonomi. Di titik inilah terlihat jelas bahwa transformasi digital bukan sekadar soal strategi di atas kertas, tetapi soal siapa yang mampu mengamankan aset paling berharga bangsa: data yang diolah oleh tangan-tangan ahli di dalam negeri.

Urgensi Talenta: Menutup Celah Adopsi AI di Angka 92%

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2026, tingkat adopsi AI di Indonesia telah menyentuh angka 92% untuk produktivitas nasional. Angka yang impresif ini sayangnya kontradiktif dengan realita di lapangan kerja. Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar dengan kebutuhan sekitar 9 juta talenta digital hingga 2030 yang baru terpenuhi sebagian.

Urgensi saat ini adalah mempercepat implementasi AI dalam layanan pemerintah secara efektif. Kebutuhan akanexecutive dashboardyang interaktif untuk memantau kebijakan publik di sektor kesehatan dan pendidikan menuntut kehadiran tenaga ahli yang mampu menjembatani kompleksitas teknologi dengan kebutuhan strategis negara.

Sagara Technology: Arsitek di Balik Layar Transformasi Nasional

Menyadari bahwa model pengembangan tradisional sering kali gagal memenuhi ekspektasi skalaenterprise, Sagara Technology hadir sebagai mitra strategis melalui unitBackend Intelligence. Sagara tidak hanya membangun perangkat lunak, tetapi menciptakan ekosistem digital yang mampu mengolah data birokrasi yang kompleks menjadi wawasan prediktif yang akurat.

Melalui dukungan talenta digital Indonesia yang memahami regulasi serta konteks geografis lokal, Sagara memastikan setiap solusi yang dibangun mendukung ketahanan digital nasional. Ini bukan lagi sekadar hubungan vendor-klien yang transaksional, melainkan kemitraan jangka panjang untuk memastikan inovasi berjalan amanah sesuai dengan Peta Jalan AI Nasional.

Keunggulan Strategis Backend Intelligence Sagara:

1. Pemodelan Prediktif & Analitik AI:Mengubah data mentah menjadi visualisasi interaktif yang memudahkan pengambilan keputusan strategis.

2. Infrastruktur Berdensitas Tinggi:Desain sistem yang tangguh untuk mendukung beban kerja AI danHigh-Performance Computing(HPC) dengan latensi rendah.

3. Kedaulatan Data Mutlak:Menjamin data tetap berada dalam batas wilayah nasional melalui interkoneksi privat yang aman dari gangguan internet publik.

4. Otomatisasi Layanan Publik:Mempercepat digitalisasi ratusan layanan publik dengan kecepatan proses yang meningkat drastis.

Baca juga:Upskilling Sagara untuk Era AI, Siap Kerja Sebelum AI Mengambil Alih

Membangun Kedaulatan Digital dengan Kepastian Teknis

“Dalam membangun solusi AI untuk skala nasional, tantangan terbesarnya adalah memastikan etika dan perlindungan data terjaga tanpa mengorbankan inovasi,” ungkap tim arsitek solusi Sagara Technology.

Fokus utama Sagara adalah membantu para pengambil kebijakan menyingkap pola ekonomi dan peluang baru yang sebelumnya tersembunyi di balik tumpukan data manual. MelaluiBackend Intelligenceyang presisi, setiap data yang diolah menjadi langkah nyata dalam memperkuat fundamental digital organisasi.

Dunia digital tidak akan menunggu mereka yang ragu untuk melangkah. Perusahaan dan instansi yang berani mengambil inisiatif lebih dulu bersama partner strategis akan memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih kokoh di masa depan. Jangan biarkan potensi instansi Anda terhambat oleh keterbatasan infrastruktur masa lalu atau keraguan dalam eksekusi.

Sagara Technology siap mendukung BUMN dan korporasi besar dalam menavigasi masa depan teknologi melalui implementasi AI yang bertanggung jawab. Sekarang adalah saatnya untuk mengamankan masa depan digital instansi Anda dan bersama-sama memperkuat pilar produktivitas nasional dengan teknologi yang dibangun oleh dan untuk bangsa sendiri.

#SelaluBersamaTalentaDigitalIndonesia

Baca Berita dan Artikel lainnya diGoogle News.

(GD/AY)