Tag: Dana
-
Rp 600 Miliar Tiap Hari: Dana MBG Hidupkan Roda Ekonomi Petani
Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguntungkan petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Perputaran uang dari MBG mencapai Rp 600 miliar per hari bagi mereka, menggerakkan ekonomi pedesaan. Kebutuhan komoditas pertanian meningkat, berdampak positif pada kesejahteraan petani, serta mendukung penurunan kemiskinan dan kesenjangan di desa.
-
Kopdes Merah Putih Tak Bebani APBN, Justru Optimalkan Dana Desa untuk Ekonomi Rakyat
Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu dikatakan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, Rabu (15/4). (Foto Dok.…
-
Wabup Magelang Peringatkan: Transparansi Dana Desa Mutlak, Akuntabilitas Tak Bisa Ditawar.
MUNGKID – Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan dilakukan secara hati-hati. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama Forkopimda di Aula Kecamatan Dukun, Selasa (14/4/2026). Rakor tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, hingga legislatif, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang…
-
Bareskrim Buru Aset Rp2,4 T: Menguak Jejak Penipuan Dana Syariah Indonesia
Bareskrim Polri, melalui Dit Tipideksus, sedang melacak aset tersangka kasus penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan Rp2,4 triliun. Penyidik berkoordinasi dengan PPATK dan JPU untuk menelusuri serta mengamankan harta kekayaan tersembunyi. Langkah ini bertujuan memaksimalkan pemulihan kerugian korban, termasuk koordinasi dengan LPSK demi restitusi.
-
Bupati Gatut Sunu: Dana Pemerasan Digelontorkan untuk Sepatu Branded dan THR Pejabat
KPK mengungkap aliran uang pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terhadap pejabat Pemkab. Hasil penyelidikan KPK menunjukkan dana tersebut digunakan untuk pembelian sepatu pribadi hingga Tunjangan Hari Raya (THR) Forkopimda. Gatut Sunu dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
-
KPK Dalami Skandal Pemotongan Anggaran Kejari HSU: Dana Internal Diduga Mengalir ke Mantan Kajari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemotongan anggaran internal di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (Kejari HSU). Penelusuran ini dilakukan melalui pemeriksaan jaksa Aganta Haris Saputra pada 8 April 2026. Aganta diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan oleh tersangka di internal Kejari HSU.
-
Vonis Arief Pramuhanto Diperberat Tanpa Bukti Aliran Dana, Keluarga Minta DPR Turun Tangan
Istri Arief Pramuhanto, Shakuntala Dewi, melayangkan pengaduan resmi ke Komisi III DPR RI pada 31 Maret 2026. Pengaduan terkait vonis korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Direktur Utama Indofarma tersebut. Dewi menyoroti kejanggalan proses hukum dan lemahnya pembuktian kerugian negara.
-
KPK Geledah Rumah Ono Surono, Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Bupati Bekasi
KPK geledah rumah Ono Surono, Anggota DPRD Jawa Barat dan Ketua DPD PDIP Jabar, Rabu (1/4/2026). Penggeledahan terkait dugaan suap proyek Pemkab Bekasi yang jerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. KPK selidiki dugaan penerimaan uang oleh Ono Surono.
-
Razman Nasution Ungkap Dugaan Dana Rp50 Miliar di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi
Ketua Umum Kami Jokowi-Gibran, Razman Nasution, mengaku mendapatkan informasi adanya aliran dana Rp50 miliar. Dana ini diduga bertujuan agar isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo bisa bergulir luas. Razman menyebut dua bohir serta keterlibatan mantan pejabat dalam pendanaan tersebut. Isu ijazah palsu Jokowi menjadi sorotan publik yang terus berlanjut.
-
PPATK & APH Ditantang Audit Dana Asing: Bongkar Pembiayaan Narasi Antinegara
Dosen Komunikasi Politik Syurya Muhammad Nur mendesak aparat penegak hukum dan PPATK mengaudit aliran dana asing untuk kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Audit ini krusial guna memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan demi melemahkan negara. Ada indikasi program-program dibiayai dana hibah untuk membentuk narasi alternatif dan memengaruhi opini publik menjelang agenda politik nasional.