Tag: Demo

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026). Sebagai mantan aktivis, Yusril mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian itu.

Namun, di satu sisi ia juga mengapresiasi mahasiswa UBK yang telah jujur kepada publik terkait kesalahan yang telah dia lakukan.

Baca juga: Ketua BEM FH UBK yang Bertemu Gibran Ngaku Terima Uang Rp20 Juta, Wamensesneg: Nanti Saya Monitor Dulu

“Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu tapi ya kita menghargai juga mereka berterus terang, mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” kata Yusril saat diwawancarai di Ombudsman RI, Selasa (23/6/2026).

Ia mengungkapkan, dirinya sangat mendukung gerakan mahasiswa termasuk kebebasan berekspresi mereka. Menurut Yusril, gerakan mahasiswa adalah gerakan hati nurani dan moral yang dilakukan.

“Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai satu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani, gerakan moral,” ungkap dia.

Jakarta, Idola 92.6 FM- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari menanggapi protes mahasiswa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ia menegaskan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax dan Pertamax Green ini tidak lepas dari kondisi global. Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” ujar Qodari, Sabtu (13/6).

Menurutnya, Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Karena itu, berbagai kebijakan disiapkan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Qodari mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo,” kata Qodari.

Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, menurutnya, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

“Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tapi kita cuma bisa produksi 600 ribu,” katanya.

Untuk mengurangi kebergantungan tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

“Nah, ada macam-macam strategi yang dikerjakan oleh Pak Prabowo,” ujar Qodari.

Dipengaruhi perkembangan geopolitik

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, ikut memengaruhi harga minyak global.

Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz membuat setiap ketegangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi dunia. Meski demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia.

“Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan nggak naik, tetap,” ujar dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan reformasi besar terhadap struktur ekonomi Indonesia, di tengah munculnya berbagai tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6) kemarin.

Qodari mengatakan langkah-langkah yang dilakukan Prabowo saat ini justru berfokus pada pembenahan sistem ekonomi yang selama bertahun-tahun dinilai hanya menguntungkan kelompok elite tertentu.

“Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo,” ujar Qodari.

Ia menilai sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian untuk menyentuh persoalan-persoalan yang sebelumnya dianggap sulit disentuh. Salah satu contohnya adalah penegakan hukum dalam tata niaga minyak.

Qodari menyinggung kasus yang menjerat pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid yang selama bertahun-tahun dianggap tidak tersentuh proses hukum.

“Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti langkah pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang telah menindak jutaan hektare kebun sawit ilegal. Penertiban tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam yang belum pernah dilakukan secara masif oleh pemerintahan sebelumnya.

“Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektare. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya,” imbuhnya.

Qodari menegaskan perubahan yang dilakukan Prabowo tidak hanya menyasar kelompok elite, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Ia menyebut Presiden berulang kali mengkritik kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum merata karena manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi, sementara kelas menengah justru mengalami penyusutan.

“Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen itu semu karena yang kaya berlipat dua sampai tiga kali lipat, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah,” tegasnya.

Menurut Qodari, salah satu pembenahan yang dilakukan pemerintah adalah mendorong penyaluran kredit perbankan agar tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar, tetapi juga menjangkau lebih banyak pelaku ekonomi produktif.

Di sektor pertanian, Qodari mengatakan pemerintah telah memperbaiki nilai tukar petani melalui kebijakan harga pembelian gabah yang lebih menguntungkan petani.

Sementara untuk nelayan, pemerintah disebut memperkuat fasilitas produksi melalui pembangunan kampung nelayan, penambahan armada, pembangunan pabrik es, hingga penyediaan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

Qodari menegaskan berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki struktur ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang,” pungkasnya. (her/dav)

JAKARTA – Said Iqbal resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal menegaskan bahwa buruh tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi meskipun dirinya kini bergabung dalam pemerintahan.

Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh itu pun menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak yang konstitusi yang diatur dalam undang-undang.

“Demonstrasi adalah, sebagaimana Presiden berulang ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang lakukan demonstrasi, baik KSPI dan serikat buruh lain harus sesuai dengan prosedur di undang-undang,” kata Said seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Baca Juga: Alasan Said Iqbal Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden

Said pun membeberkan bahwa isu utama yang disuarakan buruh setiap tahun dalam demo adalah isu mengenai upah. Dia berharap dengan keberadaannya di kabinet, terlebih menjadi penasihat untuk Presiden Prabowo Subianto, aspirasi dari serikat dan kelompok buruh akan ia sampaikan langsung.