Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kasus hukum Kepala Desa dan perangkat desa akibat pengelolaan Dana Desa. Hashim menilai, banyak Kades terjerat bukan karena niat jahat, melainkan ketidakpahaman sistem akuntansi. Masalah administrasi yang tidak sempurna sering menjadi pemicu pidana. Pengelolaan Dana Desa miliaran rupiah per tahun membutuhkan tata kelola presisi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak mengungkap identitas penyelenggara negara yang diduga terlibat korupsi tambang ilegal. Kasus ini menyeret pengusaha Samin Tan, melibatkan kerja sama swasta dan aparatur negara dalam penggunaan dokumen perizinan tidak sah. Transparansi Kejagung penting untuk penegakan hukum dan menjaga kepercayaan publik.
Kemkomdigi membatasi anak dan remaja di media sosial, diapresiasi banyak pihak. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak (PP Tunas) menegaskan keseriusan negara. Namun, orang tua tidak dapat sepenuhnya bergantung pada aturan tersebut. Data NCMEC 2024 mencatat 5.566.015 kasus pornografi anak di Indonesia (2021-2024), menyoroti risiko kejahatan siber.