Tag: Dorong

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan negaranya ingin memperbarui kerja sama segitiga ekonomi Singapura-Johor-Riau atau “Sijori” bersama Indonesia dan Malaysia. Hal ini demi memperkuat investasi, konektivitas, hingga pengembangan ekonomi digital dan hijau di kawasan.

“Kami juga sedang mencari peluang agar Singapura dan Indonesia bisa bekerja lebih erat bersama Malaysia, misalnya melalui pembaruan kerja sama Singapore-Johor-Riau Island yang dulu kami sebut sebagai Sijori,” ujar Vivian usai mengikuti pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (12/5).

Sijori adalah bentuk kerja sama ekonomi yang digagas Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kepulauan Riau yang masuk dalam area Sijori adalah Batam, Bintan, dan Karimun (BKK).

Penguatan konektivitas di Sijori lewat fiber optik, sektor energi, dan infrastruktur fisik sudah sejak lama jadi pembahasan demi meningkatkan nilai tambah ekonomi lewat investasi.

Ia pun menilai sejumlah proyek bilateral antara Indonesia dan Singapura saat ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia mencontohkan pengembangan Nongsa Digital Park di Batam serta Kendal Industrial Park di Jawa Tengah.

“Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek ini terus berkembang dengan baik dan kami juga melihat prospek pertumbuhan yang sangat baik, terutama di sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau,” katanya.

Berangkat dari hal tersebut, Vivian mengatakan Singapura membuka peluang kerja sama lebih luas untuk membangun keterlibatan (engagements) ekonomi dengan berbagai provinsi di Indonesia. Ia menilai kolaborasi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia berpotensi memberikan manfaat besar bagi ketiga negara sekaligus memperkuat integrasi kawasan ASEAN.

“Ini adalah kemitraan yang saya yakini dapat memberikan manfaat luar biasa bagi ketiga negara,” ujar dia.

Selain investasi industri dan digital, Singapura juga berharap adanya peningkatan investasi di sektor konektivitas transportasi, proyek digital, hingga realisasi ASEAN Power Grid atau jaringan listrik terintegrasi ASEAN.

Vivian secara khusus menyoroti besarnya potensi energi Indonesia, mulai dari tenaga surya, panas bumi, hingga hidroelektrik.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor energi, baik tenaga surya, panas bumi, maupun hidroelektrik. Bahkan saya melihat Indonesia sebagai negara adidaya di sektor energi,” ucapnya.

Menurut Vivian, tantangan utama saat ini adalah memastikan arus investasi dapat masuk sehingga proyek-proyek strategis tersebut dapat direalisasikan. Vivian menilai potensi energi Indonesia dapat saling melengkapi dengan posisi Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur.

“Kami percaya perkembangan ekonomi Indonesia dan potensi energi Indonesia yang melimpah akan melengkapi peran Singapura sebagai pusat regional untuk teknologi dan pembiayaan infrastruktur. Ini akan menjadi bentuk sinergi yang sangat berarti bagi kedua negara,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Menlu RI Sugiono mengatakan kedua negara sepakat memperluas kerja sama di bidang agribisnis dan teknologi. Baik Indonesia maupun Singapura berkomitmen untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Dalam kerja sama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan kawasan industri Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal. Serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama,” Kata Sugiono. (her/dav)

JAKARTA – Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ( Peradi-SAI ) mendorong lahirnya advokat yang memiliki spesialisasi kompetensi guna menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern. Paradigma advokat “serba bisa” sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

“Tidak masanya lagi era sekarang advokat serba bisa. Datang, semua perkara bisa dikerjakan. Itu sudah tidak bisa lagi,” kata Ketua Umum Peradi-SAI, Harry Ponto dalam Rakernas Peradi-SAI, Jumat (8/5/20026) sore. Baca juga: Peradi Profesional Usung Standar Baru Profesi Advokat di Era Hukum Modern

Menurutnya, perkembangan teknologi yang melaju cepat. Kompleksitas persoalan hukum pun menuntut advokat memiliki pendalaman pada bidang-bidang tertentu agar dapat memberikan layanan hukum yang profesional dan berkualitas.

Hal tersebut menjadi fokus utama Rakernas pertama di bawah kepemimpinan Harry Ponto yang diselenggarakn di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 8–10 Mei 2026. Rakernas ini mengusung tema ‘Menjadi Advokat dengan Spesialisasi Kompetensi yang Profesional dan Berintegritas di Era Modern.’

Harry menjelaskan, spesialisasi bukanlah bentuk pembatasan bagi advokat, melainkan upaya memperdalam kompetensi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin spesifik. “Spesialisasi justru membuat advokat makin dalam memahami bidang tertentu. Ini yang dibutuhkan sekarang,” ujarnya.

Ia menekankan, profesionalisme harus berjalan seiring dengan integritas. Menurut dia, kecerdasan dan kemampuan teknis seorang advokat tidak akan berarti tanpa dibingkai etika profesi yang kuat. “Sekalipun pintar dan cerdas, semua itu harus dibatasi dalam bingkai etika yang benar,” jelasnya.

Sebagai wujud konkret dorongan spesialisasi tersebut, Rakernas Peradi-SAI menghadirkan format seminar multi-tema yang disebut pertama kali diterapkan dalam forum advokat di Indonesia. Dalam waktu bersamaan, peserta dapat memilih berbagai ruang diskusi sesuai minat dan bidang spesialisasi. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari perkembangan hukum acara pidana, kepailitan dan restrukturisasi lintas negara, hingga bisnis dan investasi yang berkembang seiring perubahan lanskap ekonomi nasional.

JAKARTA – Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengajak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus (Task Force) untuk mengantisipasi kejahatan transnasional . Hal ini dilakukan lantaran Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dalam melakukan kejahatan transnasional.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko mengatakan kejahatan transnasional ini biasanya berupa penipuan, love scamming, investasi online hingga judi online. Adapun kejahatan transnasional yang dimaksud yakni para pelaku datang ke Indonesia melakukan kejahatan daring dan mengincar korban-korban yang juga berasal dari luar Indonesia.

“Tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk men-highlight bahwa fenomena ini sudah berkembang sangat cepat dan perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force,” ujar Untung, Sabtu (9/5/2026).

Baca juga: 275 WNA Jadi Tersangka Judi Online usai Penggerebekan di Hayam Wuruk Jakbar

Untung menuturkan Interpol Indonesia juga sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) terkait negara-negara mana yang memiliki catatan kejahatan transnasional. Menurutnya, hal ini dilakukan agar tidak ada warga negara asing yang masuk Indonesia demi melakukan kejahatan.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong penyelesaian damai antara Thailand dan Kamboja menyusul meningkatnya ketegangan di perbatasan kedua negara tersebut. Penegasan Prabowo mengenai penyelesaian secara damai dalam sesi retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, berlangsung tertutup.

Dalam sesi tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa masalah perbatasan adalah tantangan yang juga dihadapi oleh banyak negara anggota ASEAN. Namun, penyelesaian atas persoalan tersebut sejatinya dapat dicapai melalui dialog dan perundingan bersama.

Baca juga: Naik Maung Garuda, Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-48 ASEAN

“Kita cari jalan-jalan dan solusi-solusi bersama terkait berbagai permasalahan di perbatasan dengan dialog, dengan negosiasi, dengan bekerja sama,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono di sela-sela perhelatan KTT ke-48 ASEAN dikutip Sabtu (9/5/2026).

Prabowo juga mengajak Thailand dan Kamboja mempererat kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Hal tersebut tetap dapat dilakukan meski sengketa perbatasan tengah diproses melalui jalur hukum internasional.

“Daripada kita mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kita, biarlah urusan legal itu terus berjalan, tapi di saat bersamaan, kenapa kita tidak mencari hal-hal yang positif yang bisa kita kerjasamakan,” katanya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian damai dalam berbagai isu kawasan, termasuk situasi antara Thailand dan Kamboja serta perkembangan di Myanmar.

TANGERANG – MUKISI ke-6 International Islamic Healthcare & Expo (IHEX) 2026 yang digelar di Ballroom Novotel Tangerang, Rabu (6/5/2026), menegaskan komitmen dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis nilai syariah yang inklusif dan dapat diterapkan di berbagai jenis rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menuturkan pendekatan religius dalam pelayanan kesehatan selaras dengan nilai dasar bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Baca juga: Raja Salman Tinggalkan Rumah Sakit Arab Saudi

“Setiap sendi kehidupan bernegara, termasuk pelayanan kesehatan tidak boleh terlepas dari nilai religius. Karena itu, kami menyambut baik upaya sertifikasi rumah sakit syariah yang dilakukan MUKISI bersama MUI,” ujarnya.

Sertifikasi rumah sakit syariah bukanlah konsep eksklusif untuk rumah sakit berbasis Islam semata, melainkan terbuka bagi semua. Prinsip halalan thoyyiban dalam layanan kesehatan dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus mendorong penguatan ekosistem halal, termasuk melalui sertifikasi produk farmasi. Saat ini, sekitar 24 ribu produk farmasi telah tersertifikasi halal dan jumlah tersebut akan terus bertambah.

Ketua Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) Masyhudi mengungkapkan saat ini terdapat 40 rumah sakit yang telah tersertifikasi syariah, termasuk empat di antaranya milik pemerintah. Selain itu, sekitar 77 rumah sakit lainnya tengah dalam proses sertifikasi.

BALIKPAPAN – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat inovasi dan kinerja dalam menangani isu-isu strategis nasional. Khususnya pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran.

Hal tersebut disampaikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantam Timur, pada Selasa 5 Mei 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. “Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang diangka 2,42 persen, itu one of the best,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Baca juga: Wamendagri: Kepemimpinan Adaptif dan Inovatif di Daerah Sangat Penting

Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40% masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ucapnya.

Tito menegaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif dan penguatan sistem evaluasi kinerja.