Tag: DPR
-
Prabowo Pilih Skema Pemilihan Kapolri Tetap Libatkan DPR Lewat Fit and Proper Test
loading…Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Foto/BPMI Setpres JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tetap akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Keputusan ini diambil usai Presiden…
-
DPR Sentil Sertifikasi Aktivis HAM: Negara Wajib Lindungi, Bukan Mengatur
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menolak rencana Kementerian HAM membentuk tim asesor status aktivis HAM. Ia menilai kebijakan ini melanggar prinsip kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. Peran negara seharusnya melindungi, bukan menentukan siapa pembela hak asasi manusia. Sertifikasi aktivis HAM berisiko menciptakan konflik kepentingan.
-
DPR Soroti: Avtur Melonjak, Tiket Pesawat Justru Tak Perlu Naik?
Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah pemerintah menyikapi kenaikan harga avtur. Pemerintah menaikkan fuel surcharge serta memangkas PPN tiket pesawat dan meniadakan bea masuk suku cadang. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban maskapai dan dinilai mampu mengimbangi kenaikan biaya avtur.
-
Great Institute: UU PPRT Disahkan Bukti Hadirnya DPR Melindungi Pekerja Domestik Terpinggirkan
loading…Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto. Foto: Istimewa JAKARTA – Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026) menandai tonggak penting dalam sejarah perlindungan tenaga kerja domestik di Indonesia. Setelah bertahun-tahun masuk dalam agenda legislasi tanpa kepastian, regulasi ini akhirnya memperoleh legitimasi politik…
-
BBM Nonsubsidi Meroket Tak Terkendali: DPR Angkat Bicara Soal Beban Rakyat
Kenaikan harga BBM nonsubsidi secara drastis dikritik Anggota DPR Mufti Anam. Kebijakan Pemerintah via Pertamina ini dinilai memberatkan rakyat, padahal sebelumnya sempat ada narasi harga BBM tidak akan naik. Kritik DPR menyoroti dampak kenaikan bahan bakar ini terhadap masyarakat.
-
DPR Serukan Gerak Cepat: Krisis Kepercayaan Vaksin Anak Ancam Kesehatan Publik
Kepercayaan pada vaksin menurun, mengancam anak Indonesia. IDAI peringatkan penyakit seperti campak dan polio muncul kembali. Cakupan imunisasi dasar lengkap turun dari 94% (2022) menjadi 87% (2024). Target 2025 belum tercapai. Cakupan 14 antigen masih jauh dari ambang aman herd immunity 95%.
-
Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi: Benarkah Harga Kebutuhan Pokok Aman? DPR Angkat Bicara
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim merespons kenaikan harga BBM nonsubsidi RON tinggi. Ia berharap kebijakan ini tidak berdampak pada harga kebutuhan pokok masyarakat. Rivqy menilai kenaikan harga BBM, meski mendadak, sulit dihindari pemerintah akibat tekanan sektor energi global. Komunikasi kebijakan dan transparansi kondisi riil BBM nasional sangat ditekankan.
-
Kursi Kosong Ombudsman: DPR Tunda Pembahasan Pengganti Hery Susanto
Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031, Hery Susanto, ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (16/4/2026). Ia menjadi tersangka kasus dugaan suap Rp1,5 miliar dari petinggi PT TSHI, perusahaan nikel. Komisi II DPR belum membahas pengganti Hery Susanto yang baru menjabat enam hari, menghormati proses hukum yang berjalan.
-
Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditangkap Kejagung, DPR Terkejut
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa hari setelah dilantik. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menghormati proses hukum atas tersangka korupsi tata kelola nikel ini dengan asas praduga tak bersalah. Komisi II meminta Ombudsman segera konsolidasi internal demi memastikan fungsi lembaga berjalan baik.
-
Ironi FHUI: Pelecehan Verbal Disorot Selly DPR, Calon Praktisi Hukum Kok Tak Paham Aturan?
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyikapi pelecehan daring oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terhadap 27 korban. Pelaku melanggar UU TPKS Pasal 4 dan 5, terancam hukuman penjara 9 bulan atau denda Rp10 juta. Aparat penegak hukum diminta menyelidiki transparan dan akuntabel. Kampus wajib berpihak pada korban.