Tag: Gus

NTT – Calon Ketua Umum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menggelar silaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungannya tersebut, Gus Salam didampingi Masyayikh Pesantren Ploso, Kediri.

Silaturahmi berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, digelar pada Minggu, 7 Juni 2026. “Menjadi pengurus NU di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan pilihan. Tapi, panggilan suci dari nurani terdalam bagi mereka yang ditempa oleh alam,” ujar Gus Salam, Kamis (11/6/2026).

Dia mengatakan, NU di ujung timur Indonesia dituntut tumbuh seperti pohon kelor. Akarnya harus lebih dalam, batangnya lebih kuat, karena angin dan tantangannya jauh lebih keras.

Baca juga: Generasi Hijau dari Lereng Merapi: Pemuda Boyolali Pimpin Masa Depan Peternakan Berkelanjutan

Menurut dia, berjam’iyyah NU di wilayah berbatasan dengan Timor Leste itu, tidak pernah mudah. Tiga tantangan utama yakni geografis, perbatasan, dan ideologis selalu mengadang.

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf ( Gus Ipul ) menegaskan tidak ada zona aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pengadaan barang dan jasa tahun 2026.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) secara hybrid di Kantor Kemensos, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran sekaligus cara berpikir baru seluruh jajaran Kemensos. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pelaku pelanggaran.

Baca juga; Silmy Karim Cs Ditahan KPK, DPR Bakal Minta Penjelasan Kemenimipas

JAKARTA – Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur mengungkapkan kunci program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa meroket. MBG adalah salah satu program paling mulia Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gus Lilur mengatakan, program tersebut seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin. Tetapi, lanjut dia, ketika anggaran makan dipotong, ketika dapur tidak layak tetap beroperasi, ketika pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.

Karena itu, kata Gus Lilur, MBG harus segera diselamatkan dari para “copet” anggaran yang merusak idealisme program ini. “MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).

Baca juga: Evaluasi MBG Diperketat, 1.512 SPPG di Jawa Dihentikan Sementara

Gus Lilur mengutip Al-Qur’an Surat Al-Insan ayat 8 Wa yuth‘imûnath-tha‘âma ‘alâ ḫubbihî miskînaw wa yatîmaw wa asîrâ (Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.) Menurut Gus Lilur, ayat tersebut memberikan pesan yang sangat jelas: makanan untuk orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan haruslah makanan yang baik, disukai, dan layak.

Karena itu, ia menilai siapa pun yang mengurangi jatah makan anak-anak miskin dalam program MBG telah melakukan pelanggaran moral yang sangat serius. “Al-Qur’an menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya. Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al-Qur’an. Dan melanggar Al-Qur’an bagi saya adalah melanggar prinsip,” tegasnya.

Gus Lilur mengatakan, publik melihat sendiri bahwa berbagai kasus keracunan MBG di sejumlah daerah bukan lagi kejadian kecil yang bisa dianggap sekadar kekeliruan teknis. Anak-anak mengalami mual, muntah, diare, pusing, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Pada saat yang sama, kata dia, muncul pula temuan bahwa sebagian dapur belum memenuhi standar higiene sanitasi, belum memiliki kelengkapan sertifikasi, atau tidak diawasi dengan disiplin sebagaimana mestinya.

Menurutnya, jika dapur MBG dikelola secara asal-asalan, tanpa pengawasan gizi yang kuat, tanpa standar kebersihan yang ketat, dan tanpa rasa tanggung jawab moral terhadap anak-anak, maka program yang semestinya menjadi kebanggaan Presiden bisa berubah menjadi beban politik bagi Presiden. “Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” ujarnya.

Gus Lilur juga menyoroti adanya kekeliruan pemahaman di masyarakat mengenai posisi mitra dan SPPG. Menurutnya, banyak orang mengira SPPG adalah mitra. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Mitra adalah pihak yang berkewajiban membangun dapur, melengkapi alat dapur, menyediakan sarana-prasarana, menyediakan berbagai peralatan pendukung, serta mengganti atau memperbaiki peralatan jika terjadi kerusakan.

Berdasarkan informasi yang diterima NBI dari pemilik SPPG, modal yang disediakan mitra untuk membangun dan menyiapkan dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dapur tersebut kemudian disewakan kepada BGN dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari kerja. Selain itu, mitra juga masih harus membayar lisensi kepada yayasan dengan besaran sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

“Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” kata Gus Ipul.

Dia mengungkapkan datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Baca juga: Gus Ipul Bentuk Tim Khusus Dalami Isu Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, Dipimpin Agus Jabo

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru merespons penyerahan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Hal itu merupakan sesuatu yang positif bagi perbaikan Polri ke depan.

Dia menilai langkah KPRP sejalan dengan sikap Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri. Politikus yang akrab disapa Gus Falah itu mengingatkan hasil KPRP itu akan diputuskan oleh Presiden dalam bentuk penyerahan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode ini.

Baca juga: Ini 6 Rekomendasi Komisi Reformasi Polri yang Diserahkan ke Prabowo, Apa Saja?

“DPR dalam fungsi legislasi tentu akan membahas hal ini, pelibatan publik pun akan kita buka seperti proses pembahasan UU selama ini di Komisi III DPR RI,” ujar Gus Falah, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan catatan dari proses pengawasan Komisi III DPR terhadap Polri tentu menjadi salah satu dasar dalam melakukan pembahasan revisi UU Polri. Dengan demikian, peran dan kedudukan Polri ke depannya menjadi lebih sempurna sebagai pelayan dan pelindung ketertiban masyarakat dengan memperhitungkan perubahan zaman yang semakin cepat.

“Kami siap membahas revisi UU Polri yang memang menjadi agenda legislasi DPR RI periode ini. Catatan publik bagi perbaikan dan penguatan internal Polri kami butuhkan untuk memperkaya proses pembahasan ini nanti di DPR,” kata politikus PDIP itu.

(jon)