Tag: Haji
-
Kemenhaj Tegas: Musim Haji Ini Tanpa Furoda
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan tidak ada penyelenggaraan Haji Furoda pada musim haji 2026. Keputusan ini merujuk kebijakan Arab Saudi yang tidak akan menerbitkan visa haji Furoda. Kemenhaj menegaskan hanya visa haji yang diakui legal. Pihaknya akan mencegah masyarakat tertipu tawaran ilegal dan berpeluang menggandeng aparat penegak hukum.
-
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan biaya haji tahun 2026 turun hingga Rp2 juta di tengah kenaikan harga avtur global. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah melindungi rakyat. Hal itu dikatakan Prabowo dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden…
-
Efisiensi Biaya Haji Dikebut, Prabowo Perintahkan Bentuk Perusahaan Patungan Garuda Indonesia–Saudia Arabia dan Bikin Terminal Khusus
Presiden Prabowo Subianto mendorong penurunan biaya haji dan efisiensi layanan penerbangan jemaah Indonesia. Pemerintah jajaki perusahaan patungan Garuda Indonesia-Saudia Airlines. Targetnya, biaya haji 2026 turun Rp2 juta, antrean haji maksimal 26 tahun, serta terminal khusus haji di Arab Saudi.
-
Kemenhaj Sebut Kenaikan Harga Avtur untuk Haji 2026 Ditanggung APBN
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menginformasikan kenaikan harga avtur penerbangan jemaah haji Indonesia ditanggung pemerintah. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo Subianto memutuskan biaya tidak dibebankan. Kenaikan avtur maskapai Garuda dan Saudia Airlines, dengan total Rp1,77 triliun, akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
-
Konflik Timteng Memicu Biaya Haji Melonjak, Presiden Perintahkan: Jemaah Tak Boleh Dibebani!
loading…Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar jemaah haji tak dibebankan biaya tambahan. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar jemaah haji tak dibebankan biaya tambahan. Hal itu jika biaya penyelenggaraan ibadah haji…
-
KPK Lacak Asrul Azis Taba di Arab Saudi: Mampukah Tersangka Korupsi Kuota Haji Diekstradisi?
KPK umumkan tersangka baru kasus korupsi kuota haji, Asrul Azis Taba (ASR). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan ASR terdeteksi di Arab Saudi. KPK mendesak Komisaris PT Raudah Eksati Utama itu segera kembali ke Indonesia untuk penyidikan.
-
Penahanan Gus Alex Diperpanjang 40 Hari, Babak Baru Kasus Kuota Haji
KPK memperpanjang penahanan Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selama 40 hari. Mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas ini menjalani penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi perpanjangan penahanan. Langkah ini guna melengkapi berkas penyidikan.
-
KPK Bongkar Kasus Kuota Haji: Agen Perjalanan Hadapi Maraton Pemeriksaan Saksi Pekan Depan
KPK akan periksa saksi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pekan depan. Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan akan dilakukan di Jakarta dan daerah asal PIHK untuk melengkapi penyidikan.
-
Cegah Haji Ilegal: Kemenag Gandeng Imigrasi, Pengawasan Diperkuat Total!
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat peran strategisnya mencegah praktik haji ilegal jelang musim haji 2026. Sinergi dengan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ditingkatkan. Ini memastikan jemaah haji Indonesia berangkat melalui prosedur resmi serta terlindungi dari praktik ilegal. Pengawasan menyeluruh diterapkan di pusat dan daerah.
-
Kebijakan Haji Saudi Makin Ketat, Kemenhaj Waspadai Modus Ilegal yang Mengintai
Kemenhaj dan KJRI Jeddah bekerja sama memperketat pengawasan haji. Masyarakat diimbau waspada penipuan dan modus keberangkatan haji ilegal, seiring kebijakan ketat Arab Saudi. Hanya visa haji resmi yang diakui. Edukasi publik digencarkan demi melindungi jemaah dari praktik haji non-prosedural.