BPJPH mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam percepatan sertifikasi halal. Upaya ini memperkuat ekosistem halal di Jawa Tengah. Dengan 576.000 target sertifikat tahun ini, Jawa Tengah optimistis memimpin nasional dalam produk halal, mendukung pariwisata dan ekonomi syariah. Mandatori halal tahap kedua berlaku Oktober 2026.
Puluhan UKM desa wisata Purbalingga menerima sertifikasi halal gratis. Ini bagian dari pengembangan pariwisata ramah muslim, kolaborasi Dinporapar Purbalingga. Tujuannya meningkatkan nilai jual produk lokal, memberi kepastian bagi wisatawan, serta mendorong kunjungan dan pertumbuhan ekonomi desa wisata.
MUI menyoroti kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berpotensi mengecualikan sertifikasi halal produk pangan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengajak masyarakat menghindari produk AS tanpa sertifikasi halal. Ia menegaskan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia tidak dapat dinegosiasikan, berlaku untuk semua produk impor.
Mutual Recognition Agreement (MRA) memastikan produk Amerika Serikat di Indonesia memiliki dua label halal. BPJPH menetapkan label halal AS akan berdampingan dengan label halal Indonesia, menjadikan proses registrasi produk impor lebih efisien.
DPR menyoroti kesepakatan dagang Indonesia-AS yang melonggarkan sertifikasi halal produk Amerika Serikat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko meminta kesepakatan tersebut dikaji ulang. Indonesia berkomitmen menjamin produk halal bagi konsumen muslimnya, sesuai aturan BPJPH. Potensi risiko hukum dan agama dikhawatirkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi halal sebagai prioritas pembangunan 2027. Langkah ini bertujuan menarik wisatawan mancanegara, khususnya dari Timur Tengah, melalui destinasi ramah muslim. Wakil Gubernur Taj Yasin menegaskan pentingnya kebersihan lingkungan serta keberlanjutan ekosistem untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Tengah.