Tag: HAM
-
Asfinawati: Ujaran Kebencian dalam HAM Menyangkut Ras hingga Agama Bukan Orang per Orang
loading…Aktivis HAM Asfinawati menjelaskan konsep ujaran kebencian dalam perspektif Hak Asasi Manusia tidak merujuk pada kebencian terhadap individu secara personal. Foto/SindoNews JAKARTA – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Asfinawati menjelaskan konsep ujaran kebencian dalam perspektif Hak Asasi Manusia tidak merujuk pada kebencian terhadap individu secara personal. Konsep tersebut juga diadopsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana…
-
Komnas HAM Diminta Awasi Dugaan Kriminalisasi dan Penahanan Sulaiman
loading…Keluarga Sulaiman alias Acai, mantan Direktur Utama salah satu perusahaan bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (22/6/2026). Foto: Ist JAKARTA – Keluarga Sulaiman alias Acai, mantan Direktur Utama salah satu perusahaan bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kantor Komnas HAM , Jakarta, Senin (22/6/2026). Mereka meminta perlindungan hukum atas dugaan kriminalisasi dan…
-
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
loading…Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Foto: Dok SindoNews/Jonathan JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara ihwal munculnya usulan dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri…
-
Prihatin Kapal TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, DPR: Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM
loading…Sejumlah WNI berhasil diselamatkan dari kapal pengangkut TKI ilegal yang tenggelam di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Foto/Malaysian Maritime Enforcement Agency JAKARTA – DPR menyoroti tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Saat ini 7 orang ditemukan…
-
DPR Sentil Sertifikasi Aktivis HAM: Negara Wajib Lindungi, Bukan Mengatur
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menolak rencana Kementerian HAM membentuk tim asesor status aktivis HAM. Ia menilai kebijakan ini melanggar prinsip kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998. Peran negara seharusnya melindungi, bukan menentukan siapa pembela hak asasi manusia. Sertifikasi aktivis HAM berisiko menciptakan konflik kepentingan.
-
Yusril Tegas: Fungsi Pengawasan Komnas HAM Mutlak, Tak Bisa Diambil Pemerintah.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Ketua Komnas HAM membahas Rancangan Perubahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yusril menekankan penguatan kelembagaan HAM, menegaskan fungsi pengawasan dan penegakan HAM tidak bisa diambil alih pemerintah.
-
Komnas HAM Beberkan Taktik Licik Penyerang Andrie Yunus: Pakai Identitas Segala Usia Demi Samarkan Jejak
Komnas HAM mengungkap dugaan penggunaan identitas anak berusia 5 tahun oleh pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan jejak komunikasi. Hasil investigasi Komnas HAM menemukan setidaknya 14 orang terlibat dalam insiden 12 Maret 2026 tersebut.
-
Komnas HAM Periksa 4 Pelaku Kunci Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Komnas HAM akan memeriksa empat oknum TNI tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Komisioner Saurlin P Siagian menyatakan surat izin pemeriksaan akan dikirim ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Empat tersangka dijerat Pasal 469 dan 467 terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.
-
Legislator PKS: Larangan Jilbab Pegawai RS, Pelanggaran HAM yang Harus Dihentikan!
Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo (PKS) menyoroti pelarangan jilbab pegawai rumah sakit di Jakarta. Aturan seragam dinilai berpotensi diskriminasi dan melanggar HAM karena tidak mengakomodasi muslimah. Yanuar menegaskan, hak beragama harus terjamin dalam ketenagakerjaan. Masalah ini dibahas dalam RDP DPR, namun belum ada kejelasan dari pihak rumah sakit.
-
Kecaman MPR: UU Hukuman Mati Israel untuk Tawanan Palestina, Pelanggaran HAM Fatal?
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam keras kebijakan hukuman mati Israel terhadap rakyat Palestina. Kebijakan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Israel (Knesset) ini dianggap melanggar prinsip hukum internasional dan HAM. HNW menyerukan komunitas internasional bertindak mengoreksi serta menghentikan pelanggaran HAM berkelanjutan di Palestina.