KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan: Sorotan Tajam Pekan Depan
loading…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Foto: Dok SindoNews/Jonathan Simanjuntak
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Sebab, KPK menyatakan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan pada pekan depan.
“Selanjutnya penyidik menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya pada pekan depan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Budi mengungkapkan, kubu Fuad menyatakan akan kooperatif untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan tersebut. “Kami meyakini, saksi akan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut,” ujarnya.
Jadi Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, Hasan Nasbi: Siap Kerja Sama dengan Komdigi dan Bakom
Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait guna meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah kepada publik. Hal itu dikatakan Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Hasan Nasbi resmi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait guna meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah kepada publik.
Hasan menyampaikan bahwa perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Untuk memperkuat lagi bidang komunikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat,” ujar Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).
Hasan menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam komunikasi pemerintah adalah memastikan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, sekaligus menangkal misinformasi yang beredar di masyarakat.
“Termasuk juga nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hasan juga membuka peluang untuk memberikan dukungan dalam aspek strategi komunikasi hingga substansi pesan yang disampaikan pemerintah. Ia menilai, koordinasi yang kuat antarlembaga akan menjadi kunci agar komunikasi publik berjalan lebih efektif dan terarah.
“Jadi, kalau mungkin nanti akan ada di Bakom, ada di Komdigi, kita mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal yang sifatnya mungkin ke substansi,” katanya.
Selain itu, Hasan juga membuka ruang komunikasi dengan insan pers. Ia memastikan siap menjalin hubungan yang lebih intens dengan media ke depan.
“Ketemu dengan teman-teman media kita juga insya Allah siap. Nanti kita sering ketemu,” ujar dia. (her/dav)
Zulkifli Hasan Pasang Target 80 Juta Penerima MBG: Ambisi Besar untuk Jutaan Warga
Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 80 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Juni 2026. Saat ini, 60 juta orang telah terjangkau. Zulkifli Hasan mengapresiasi pengelolaan SPPG Kalikajar 001 Wonosobo atas kebersihan dan higienitasnya. SPPG diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa.