Tag: hingga

JAKARTA – Komandan Satuan Bravo (Dansatbravo) 90 Pasgat Kolonel Pas Y Made Suarsono memimpin upacara serah terima jabatan Wakil Komandan Satuan Bravo (Wadansatbravo) 90 Pasgat, Komandan Detasemen 902/Aksi Khusus (Danden 902/Aksus), dan Kepala Seksi Intelijen (Kasiintel) Satbravo 90 Pasgat. Upacara sertijab sejumlah perwira menengah pasukan elite TNI AU tersebut di gelar Mako Satbravo 90 Pasgat, Jumat, 12 Juni 2026.

Dalam upacara tersebut, jabatan Wadansatbravo 90 Pasgat diserahterimakan kepada Letkol Pas Arisandi Fonataba. Dia sebelumnya menjabat sebagai Danden 902/Aksus.

Kehadiran Wadansat yang baru diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas satuan serta mendukung peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan operasional Satbravo 90 Pasgat.

Baca juga: Mengenal Satuan Bravo 90, Pasukan Elite TNI AU

Sedangkan, jabatan Danden 902/Aksus diserahterimakan dari Letkol Pas Arisandi Fonataba kepada Mayor Pas Azep Agung Belagara. Pergantian jabatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan personel dan regenerasi kepemimpinan guna menjaga kesinambungan organisasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas satuan.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

“Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun,” jelas Dwi dalam konferensi pers, Rabu (17/6).

“Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor,” imbuhnya.

Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita,” jelas dia.

Ia melanjutkan bahwa kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut memengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, ia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.

“Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan,” jelaskan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.

“Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak,” pungkas dia. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Program ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus mempercepat renovasi 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH) di berbagai daerah.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen pembiayaan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan dua langkah strategi percepatan tambahan guna memastikan target program dapat tercapai lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami juga ingin menyampaikan dua upaya percepatan tambahan yang sedang dijalankan,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6).

Langkah pertama adalah penguatan dukungan anggaran untuk program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurut Qodari, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengajukan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2026 guna mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

“Kementerian PKP mengajukan usulan penambahan 50.000 unit BSPS senilai Rp1,19 triliun, sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas RTLH. Usulan ini telah disampaikan Menteri PKP kepada Menteri Keuangan pada 18 Mei 2026,” jelasnya.

Langkah kedua, lanjut Qodari, dilakukan melalui pemetaan karakteristik wilayah secara lebih detail agar program perumahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Menteri PKP telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menyusun basis data perencanaan yang lebih akurat. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menekankan tiga langkah utama yang perlu dipercepat pemerintah untuk memperkuat kepercayaan pasar dan menjaga ketahanan ekonomi nasional, yakni menderegulasi perizinan, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, serta menjaga stabilitas iklim usaha.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat di Ruang Sidang Kabinet, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo kembali mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi dan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kemudahan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

“Supaya iklim investasi dan ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif,” ujar Prasetyo.

Selain deregulasi, Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada percepatan program hilirisasi dan industrialisasi nasional. Prasetyo menyebut arahan tersebut secara khusus ditujukan kepada Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang juga tergabung dalam Satuan Tugas Hilirisasi dan Industrialisasi.

Menurut Prasetyo, penguatan nilai tukar dan ketahanan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekspor dan impor Indonesia. Karena itu, hilirisasi dan industrialisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

“Kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi,” katanya.

Ia menjelaskan hilirisasi dan industrialisasi memiliki dua manfaat strategis. Pertama, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor. Kedua, menciptakan produk bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan kekayaan dan pendapatan negara.

Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti mulai tumbuhnya kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia, termasuk terhadap instrumen pendanaan global yang diterbitkan Danantara. Karena itu, pemerintah ingin memastikan berbagai program strategis berjalan lebih cepat agar momentum positif tersebut dapat terus terjaga.

Prabowo menilai stabilitas menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha dan pasar. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku ekonomi, dan dunia usaha untuk bersama-sama menjaga stabilitas serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kemitraan dengan Jerman di sektor ketenagakerjaan demi memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia (WNI). Prabowo ingin WNI yang bekerja di Jerman juga bisa mengisi industri teknologi tinggi.

“Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi,” kata Prabowo usai menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6).

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa, Jerman dikenal sebagai salah satu pemimpin global dalam bidang inovasi, riset, dan teknologi tinggi. Karena itu, kerja sama ketenagakerjaan antar kedua negara berpotensi besar untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyambut baik penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan antara Indonesia dan Jerman. Program ini menyediakan jalur yang resmi, etis, dan terstruktur bagi perawat Indonesia untuk bekerja maupun mengikuti program magang di fasilitas kesehatan di Jerman.

Selain sektor ketenagakerjaan, kedua negara juga terus memperkuat kerja sama ekonomi. Salah satunya melalui program Partnering in Business with Germany yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk meningkatkan kapasitas manajerial serta memperluas akses ke rantai pasok global dan pasar Eropa.

Prabowo pun berharap Jerman dapat terus mendorong penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yakni perjanjian kemitraan ekonomi strategis antara Indonesia dan Uni Eropa yang bertujuan meningkatkan akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi.

“Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa. Sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Steinmeier menyampaikan dukungan penuh Jerman terhadap penyelesaian perjanjian IEU-CEPA yang telah dirundingkan selama bertahun-tahun.

“Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa CEPA itu yang perundingan terselesaikan sesudah waktu yang lama, akhirnya juga ditandatangani. Dan dengan itu sampai 60% atau 90% dari bea cukai ditiadakan. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasikan perjanjian ini. Dan perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar,” kata Steinmeier. (her/dav)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan satu orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah tersebar di Jakarta hingga Bandung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik saat ini berfokus mencari dokumen dan barang bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. “Lokasi penggeledahan pada beberapa saat yang lalu memang masih berlangsung. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, terus ada di beberapa tempat lain,” kata Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Syarief menjelaskan, penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan dari lokasi penggeledahan. Sejauh ini, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perbuatan para tersangka.

Baca juga: Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi

“Apa yang kami dapatkan di situ adalah kami masih fokus pada dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka untuk melengkapi alat bukti yang ada,” ujarnya.

Menurut Syarief, lokasi yang digeledah terdiri dari kantor dan kediaman para tersangka. Khusus di Bandung, penggeledahan dilakukan di rumah salah satu tersangka. “Ada kantor, ada kediaman,” katanya.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp200 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rp100 juta disita dari salah satu tersangka Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta dan sisanya dari Mulyono selaku perantara pengondisian hasil audit BPK.

Selain uang, turut disita mobil Mitsubishi model SUV dan beberapa barang bukti elektronik (BBE). Uang hingga foto mobil yang disita turut ditampilkan saat konferensi pers pengumuman tersangka.

“Barang bukti yang ditampilkan ini total ada sekitar Rp200 juta,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Gelar OTT, KPK Tangkap 5 ASN BPK