Tag: HOAKS

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang menepis informasi mengenai pembagian keuntungan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Nanik menegaskan informasi yang tersebar ialah hoaks.

Nanik juga membantah narasi viral terkait pernyataan dirinya terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Nanik menyebut tidak pernah menyampaikan pernyataan mengenai Dadan.

“Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan,” ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Baca juga: Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi

Nanik menilai menyebut banyak pihak tidak bertanggung jawab yang kerap mencatut nama pejabat publik untuk membangun narasi provokatif. Hal ini, kata dia, berpotensi menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa keberadaan pers sangat penting sebagai benteng pertahanan dalam melawan hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi di masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

“Kami memandang rekan-rekan pers sebagai benteng pertahanan melawan hoaks dan disinformasi,” kata Fifi dalam sambutannya di acara Fun Walk yang digelar Dewan Pers bersama Insan Pers dalam rangka ‘World Press Freedom 2026’, Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, para jurnalis memegang peran kunci penting dalam rangka menjaga kebenaran di tengah arus informasi yang semakin cepat dan belum tentu terverifikasi. “Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi,” ujarnya.

Baca juga: Komaruddin Hidayat: Pers Masih Jadi Rujukan Utama Masyarakat di Tengah Ledakan Informasi

Oleh karena itu, kata Fifi, Pemerintah bersama insan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kualitas informasi yang beredar di ruang publik.

“Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi,” tuturnya.

(rca)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti ancaman penyebaran hoaks dan manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara. Hal tersebut disampaikan dalam taklimat kepada jajaran menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden mengungkapkan, perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan penyebaran disinformasi dilakukan secara masif, bahkan oleh segelintir pihak.

“Sekarang teknologi AI, kecerdasan buatan, dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1.000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal yang dari 1.000 ini bisa diperbanyak lagi,” ujar Presiden, Rabu (8/4).

Presiden menilai kondisi tersebut membuat kelompok kecil sekalipun mampu menciptakan kegaduhan di ruang publik melalui fenomena yang dikenal sebagai echo chamber. “Mungkin 100 orang, 1.000 orang bisa bikin heboh. Nah ini namanya echo chamber. Dalam pelajaran-pelajaran intelijen itu ada bagaimana mau merusak negara lain,” katanya, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Menurut Presiden, pola ancaman terhadap negara kini telah berubah, dari pendekatan militer menjadi manipulasi informasi di ruang digital. “Dulu kirim pasukan, kirim bom. Sekarang? Tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed. Dengan fitnah, hoax,” tegasnya.

Presiden juga mencontohkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat memanipulasi suara dan konten sehingga menampilkan sesuatu yang tidak pernah terjadi.

“AI bisa membuat seorang bicara yang dia enggak bicara gitu lho. Saya sering tuh, suara saya jelek saya ndak bisa nyanyi, ada di Youtube Prabowo nyanyi suaranya bagus banget,” ujarnya. “Ada lagi, saya pidato dalam bahasa mandarin. Ada lagi, saya pidato dalam bahasa arab,” sambung Prabowo.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa kritik tetap merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab.

“Nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai peringatan supaya kita waspada,” kata Presiden.

Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap waspada terhadap perkembangan teknologi informasi, menjaga persatuan, serta berpegang pada prinsip konstitusi dalam menghadapi dinamika di era digital. (her/dav)