Tag: Honorer

  • Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama

    Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama

    loading…Mendagri Tito Karnavian mengungkap temuan adanya tenaga honorer di bidang administrasi yang ternyata tidak memiliki kompetensi. Foto/SIndoNews JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan adanya tenaga honorer di bidang administrasi yang ternyata tidak memiliki kompetensi. Hal ini diungkap Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks…

  • DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Guru Honorer dalam Seleksi PPPK

    DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Guru Honorer dalam Seleksi PPPK

    loading…Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Foto: Ilustrasi/Dok SindoNews JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi…

  • Dilema Guru Honorer: Rangkap Jabatan Berujung Tersangka, Habiburokhman Buka Fakta

    Dilema Guru Honorer: Rangkap Jabatan Berujung Tersangka, Habiburokhman Buka Fakta

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti penetapan tersangka guru honorer Probolinggo, Muhammad Misbahul Huda (MMH), oleh Kejaksaan Negeri. MMH diduga rangkap jabatan Pendamping Lokal Desa (PLD). Habiburokhman menyesalkan penetapan ini, mengingatkan Jaksa berpedoman KUHP baru soal mens rea.

  • DPRD Temanggung Buka Suara: Status Ratusan Guru Honorer Menggantung, Siapa Bertanggung Jawab?

    DPRD Temanggung Buka Suara: Status Ratusan Guru Honorer Menggantung, Siapa Bertanggung Jawab?

    DPRD Temanggung mengungkap status 200an guru honorer yang masih menggantung. Ketua Komisi D menyatakan ratusan guru ini belum terakomodasi PPPK, namun tetap mengajar karena kebutuhan sekolah. Regulasi kepegawaian hanya mengenal ASN dan PPPK, menciptakan dilema. DPRD akan koordinasi Dinas Pendidikan untuk penggajian dan pengajuan formasi.