Tag: Hukuman
-
Desakan Keras MUI: Regulasi LGBT Harus Lampaui Hukuman Perzinaan, Siapkah Negara?
loading…MUI mendesak Pemerintah dan DPR merumuskan regulasi khusus terkait LGBT. Aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk merumuskan regulasi khusus terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). MUI menilai aturan tersebut diminta memuat sanksi yang lebih berat dibandingkan perzinaan.Wakil Ketua…
-
Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Ganti Pengganti Rp3,4 Miliar, Noel: Saya Menerima Hukuman Itu
loading…Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan menerima vonis 4,5 tahun dan uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar di kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi K3. Foto: Achmad Al Fiqri JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan menerima vonis 4,5 tahun dan uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar…
-
Pengacara GAMKI Jelaskan Maksud Pelaporan JK: Bukan Hukuman yang Dicari.
Pengacara GAMKI Stein Siahaan menyatakan laporan terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) bertujuan membawa kegaduhan media sosial ke proses hukum. JK dilaporkan GAMKI ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan “mati syahid” di UGM yang viral. Stein berharap semua pihak menghormati proses hukum ini.
-
MUI Desak Hukuman Puncak untuk Pelaku Kekerasan Seksual di Ponpes Ndolo Kusumo
Ketua MUI PRK Siti Marifah menuntut hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Ia menilai ini kejahatan serius yang tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Pemerintah didorong bersikap tegas mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan atau pesantren.
-
Kecaman MPR: UU Hukuman Mati Israel untuk Tawanan Palestina, Pelanggaran HAM Fatal?
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengecam keras kebijakan hukuman mati Israel terhadap rakyat Palestina. Kebijakan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Israel (Knesset) ini dianggap melanggar prinsip hukum internasional dan HAM. HNW menyerukan komunitas internasional bertindak mengoreksi serta menghentikan pelanggaran HAM berkelanjutan di Palestina.
-
DPR RI Kecam Tegas UU Hukuman Mati Tahanan Palestina: Langkah Kontroversial Parlemen Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam pengesahan undang-undang oleh Parlemen Israel. Undang-undang ini membuka jalan bagi hukuman mati tahanan Palestina yang divonis teror. Sukamta menegaskan kebijakan ini pelanggaran serius hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, mempertegas watak represif Israel.
-
Brimob Aniaya Pelajar MTs Tewas: Yusril Bongkar Kekejaman Tak Manusiawi, Desak Hukuman Maksimal!
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengecam penganiayaan Bripka Masias Sihaya, anggota Brimob, terhadap pelajar MTs Arianto Tawakal (14) hingga tewas. Yusril menilai tindakan itu tidak berperikemanusiaan. Pelaku harus bertanggung jawab hukum melalui sidang etik, ancaman pemecatan, dan proses pidana. Aparat penegak hukum tidak kebal hukum.