Tag: Itu

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons penangguhan penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo dan Tiffauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Jokowi menyatakan hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

“Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, kita harus menghargai itu,” ujar Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (23/6/2026).

Baca juga: Breaking News, Kejaksaan Kabulkan Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa!

Yang terpenting mengikuti proses hukum yang ada sampai di persidangan. Saat ditanya apakah kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

Diketahui, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Keduanya tidak ditahan setelah Polda Metro Jaya resmi menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

(jon)

Beberapa tahun belakangan, kita sering lihat orang datang ke coffee shop sambil bawa tumbler. Ada yang polos, ada yang ditempeli stiker band indie favoritnya, termasuk saya. Bagaimanapun, tumbler membuat dingin minuman bertahan lebih lama. Es yang tidak segera mencair, membuat rasa minuman lebih stabil dan konsisten.

Selain itu, juga mengurangi sampah plastik. Apalagi, di harga plastik yang sedang meningkat seperti sekarang. Hitung-hitung membantu pedagang. Pun, pemanasan global juga agak lega sedikit. Sangat win-win!

Akan tetapi, suatu waktu, saya pernah sedikit terkejut karena barista berterima kasih sebab tumbler saya bersih. Ini membingungkan, tumbler bersih yang bare minimum itu, kok, sampai mendapat terima kasih? Rupanya, belakangan ada satu hal kecil yang sering diabaikan oleh para pembawa tumbler: mencuci tumblernya.

Di situ kemudian masalah-masalah kecil yang tadinya tidak terlihat, mulai muncul ke permukaan.

“Tolong cucikan, Kak!”

Coba, deh, lihat dari sisi barista, apalagi saat antrean panjang. Seorang pembeli datang menyodorkan tumbler ke meja kasir. Dari tampilan dalamnya, jelas isinya setidaknya sudah dari kemarin: sisa kopi kering menempel di dinding dalam bak peta topografi.

Saat dibuka, tercium bau asam yang familiar. Bukan asam kopi segar, tapi asam hasil fermentasi liar semalaman di suhu ruang. Belum lagi, jika itu minuman kopi berbasis susu. Atau yang lebih parah, jika minuman masih ada sisa menggenang di dalam.

Pembeli pun menceletuk, “Tolong dicuci dulu ya, Kak!”

Barista pun menerima tumbler itu, suka tidak suka. Sebab barista sering kali tak punya pilihan. Ia bisa saja langsung tuang kopi pesanan ke dalam tumbler tanpa dicuci karena, well, itu bukan bagian dari pekerjaan mereka. Tapi, dia tahu, kerak kopi lama akan bercampur dengan kopi baru. Rasa akan jadi aneh dan bukan tidak mungkin, pembeli akan komplain.

Mau tak mau, barista membilas tumbler itu. Membuang sisa kopi lama, menggosok dengan spons bersabun, membilas, dan mengeringkannya. Itu semua butuh waktu. Sementara di depan, lima pelanggan lain sudah mulai tidak sabar.

Jadinya, tidak hanya merugikan barista, tetapi juga pelanggan lain.

BACA JUGA: Kasta Tumbler dari yang Wajib Dibeli sampai yang Harus Dihindari, Harga Mahal Belum Tentu Terjamin Kualitasnya

Ketika barista menolak nyuciin tumbler kalian

Ada skenario lain yang tidak jarang terjadi. Barista tidak selalu sempat mencuci. Tentu saja, pekerjaan mereka sudah banyak, dan mencuci wadah minum pelanggan jelas bukan salah satunya. Tapi, pelanggan datang dengan tumbler bau apek. Kali ini barista memutuskan untuk bilas cepat—cuma dikocok dengan air, tanpa sabun.

Usai menerima tumbler bersih berisi kopi, tiga jam kemudian, pelanggan itu membuka Google Maps. Pada alamat coffee shop tadi, ia meninggalkan bintang satu.

Apa yang dia tulis?

“Barista-nya jutek. Melayani dengan muka masam. Saya kan bawa tumbler sendiri untuk dukung lingkungan, masa dilayani seenaknya. Kopi pesanan juga lama. Rasanya juga aneh tidak seperti biasanya. Tidak ramah. Tidak rekomendasi.”

Dalam review tersebut, tidak ada satu kalimat pun tentang kondisi tumbler yang dia bawa. Yang ada hanya perasaan tidak enak yang dia proyeksikan sepenuhnya ke coffee shop.

Konsekuensi umum adalah barista dipanggil manajer. Lagi-lagi, merepotkan yang tidak seharusnya repot.

Bahkan, mencucinya menggunakan sabun, pun, bisa saja tetap berisiko diberi bintang satu. Sebab rasa sabun bisa tertinggal ketika pengeringan tidak maksimal, yang mana hampir tidak mungkin di coffee shop yang alurnya sering kali cepat. Simalakama.

“Saya mulas setelah minum di sini”

Katakanlah, akhirnya barista meneguhkan hati untuk menolak mengerjakan cuci tumbler busuk pelanggan. Dengan tumbler yang sudah terbentuk biofilm di dalamnya itu, bukan tidak mungkin, pelanggan akhirnya mulas. Bukan karena kafein, tapi karena bakteri yang sudah berkembang biak di sana.

Banyak bahaya di sini. Pertama, tentu kesehatan pelanggan itu sendiri. Mulas itu bukan satu-satunya efek. Kita tidak pernah benar-benar tahu, bakteri apa yang hidup di alat makan minum yang kotor. Ya kalau hanya bikin mencret, kalau ternyata bakteri yang memakan otak?

Kedua, juga berbahaya pada barista dan jenama kafe tersebut. Kabar tidak jernih bisa mengesankan bahwa kafenya lah yang tidak higienis.

Ramah lingkungan itu tidak cukup hanya dengan membawa tumbler

Orang-orang harus tahu, ramah lingkungan itu bukan perkara bawa tumbler saja. Rasanya percuma berusaha untuk ramah lingkungan, tapi tidak punya nalar dalam melakukannya. Ya maksudnya gimana ceritanya kamu bawa wadah minum yang belum dicuci? Logikanya nggak ketemu lho ini.

Perlu diingat, mencuci tumbler kalian bukanlah tugas barista. Setidaknya, jadilah orang yang bernalar. Tumbler yang bersih tidak akan memicu konflik dengan barista dan pelanggan lain di belakang. Itu juga tidak akan membuat barista kena teguran manajemen, atau memicu review bintang satu gara-gara rasa sabun atau mulas.

Tumbler yang bersih membuat semua orang bisa fokus ke tujuan awal: menikmati kopi. Itu jauh lebih ramah lingkungan daripada sekadar membawa wadah tapi meninggalkan masalah untuk orang lain. Ingatlah, sesama pelanggan seperti saya. Kita membayar kopi, bukan jasa cuci wadah air!

Penulis: Annisa Rakhmadini


Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Drama Tumbler di Bioskop XXI: Ketika Membawa Tumbler Dianggap Tindakan Kriminal yang Mengancam Ekonomi Bisnis Bioskop

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 22 Juni 2026 oleh Rizky Prasetya

Ada satu kalimat sakti yang hampir selalu muncul setiap kali Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dikritik, yaitu “anggarannya kecil.” Dan seperti mantra yang sudah terlalu sering dibaca, kalimat itu mulai kehilangan daya magisnya. Orang-orang menguap. Publik mendengus. Ada yang sinis, ada yang skeptis, ada pula yang langsung memvonis bahwa itu semua hanya alasan klasik.

Padahal, anggaran kecil di perpustakaan itu bukan dongeng pengantar tidur. Bukan pula karangan pustakawan. Hal tersebut adalah fakta. Apalagi di tahun 2026 ini Pemerintah Pusat resmi memotong anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan besaran hingga 47,6%, sejumlah kolega saya yang ada di sana menyebut angka itu menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Padahal pemerintah pusat jika tahu, pemotongan anggaran itu tentu akan langsung pada beragam hal fundamental yang ada di Perpusnas. Sebab kalau pemerintah pusat tahu apa saja yang sebenarnya dibiayai dari anggaran itu dan apa saja yang selama ini luput dari kacamata pemangku kebijakan mereka akan tahu jika pemotongan itu akan berimbas pada Perpusnas.

Anggaran perpustakaan itu banyak yang tak kelihatan, faktanya mahal

Kurangnya koleksi memang kekurangan paling kasat mata. Semua orang bisa melihat. Semua orang bisa menunjuk. Tapi ada biaya-biaya krusial lain yang tak kasat mata, jarang dibicarakan, dan sering dianggap tidak penting. Padahal justru menyedot anggaran paling banyak. Salah satunya, sistem otomasi dan server.

Perpustakaan yang baik hari ini bukan cuma yang raknya rapi, tapi yang mudah diakses. Kapan pun. Di mana pun. Zaman sudah berubah. Pemustaka tidak lagi rela datang jauh-jauh hanya untuk mengecek apakah buku tersedia atau tidak. Sekarang cukup buka browser. Tinggal klik. Beres.

Masalahnya, kemudahan itu tidak turun dari langit. Perpustakaan harus punya sistem otomasi katalog online. Sistem itu semua, butuh hosting. Hosting itu bayar. Domain itu bayar. Maintenance server itu bayar. Kalau tidak punya tim IT sendiri? Ya tambah bayar lagi. Sampai sini, bayangkan saja dulu jika pustakawan hanya satu atau 2 orang.

Hosting untuk perpustakaan jelas tidak bisa asal murah. Ini sistem layanan publik. Harus stabil, aman, orang bisa mengaksesnya. Belum lagi biaya perpanjangan tahunan. Belum lagi kalau server error. Lalu belum kalau sistem perlu upgrade.

Tapi coba jujur, berapa banyak pengunjung perpustakaan yang tahu soal ini? Hampir tidak ada.

BACA JUGA: Pustakawan Membela Layanan iPusnas yang Dikeluhkan Banyak Orang

Niat hati bertransformasi tapi kendala di sana-sini

Sekarang kita naik level menuju harapan perpustakaan digital. Permintaannya tinggi. Semua ingin perpustakaan punya e-book yang bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Masalahnya, membangun perpustakaan digital itu bukan perkara klik-klik lalu jadi.

Pertama, perpustakaan harus membangun sistem sendiri atau bekerja sama dengan vendor. Dua-duanya mahal. Sama-sama bersinggungan dengan teknologi. Sama-sama menyedot anggaran. Kedua, soal hak cipta. Publik sering menganggap remeh hal ini. E-book itu bukan file PDF gratisan. Satu copy ebook = satu harga buku. Tinggal dikalikan. Mau punya 100 copy digital? Ya bayar 100 kali. Tidak ada cerita copy–paste demi literasi.

Kalau mau lebih praktis, ya kerja sama dengan vendor besar. Misalnya layanan perpustakaan digital milik penerbit besar. Koleksinya populer, tampilannya menarik, fiturnya lengkap. Tapi jangan tanya soal harga. Langganan tahunan. Belum lagi biaya kustomisasi fitur sesuai kebutuhan perpustakaan. Singkatnya, menuju perpustakaan digital itu mahal. Dan ini bukan keborosan, tapi konsekuensi zaman.

RFID, teknologi mahal yang baru disadari saat buku hilang

Lalu ada satu teknologi yang sering dipuji, tapi jarang dipahami biayanya yaitu Radio Frequency Identification atau RFID. Kalau kamu pernah masuk perpustakaan yang pintunya berbunyi ketika ada buku keluar tanpa izin, itu bukan sihir. Itu RFID. Teknologi ini menjaga koleksi agar tidak lenyap satu per satu dari tangan-tangan iseng.

Masalahnya, RFID itu super duper mahal. RFID tag saja bisa mencapai 15 juta per 1.000 tag. Tinggal kalikan dengan jumlah koleksi. Padahal, butuh RFID reader lebih dari satu. Satu alat bisa menyentuh angka 20 juta. RFID security gate? Bisa tembus 80 juta. Dan itu baru perangkat. Belum instalasi, integrasi sistem, dan perawatan.

Tapi publik baru sadar pentingnya RFID saat koleksi hilang. Saat buku lenyap, yang disalahkan pustakawan. Saat alat pengaman tidak ada, yang disebut pemborosan justru anggarannya. Ironis, kan? Jelas, besty.

Sampai sini, tahu kan sekarang kenapa pemotongan anggaran bikin Perpusnas menderita. Pada akhirnya negara memaksa Perpusnas untuk berhenti bukan karena kurang ide. Melainkan karena terlalu lama dipaksa bertahan hidup dengan logika jalan di tempat dengan paradigma selalu untung.

Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi


Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA 4 Hal tentang Perpustakaan Sekolah yang Patut Diragukan Kebenarannya

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 22 Juni 2026 oleh Rizky Prasetya

Dalam hidup ini, kita pasti punya angan-angan. Misalnya, ingin tinggal di lingkungan yang tenang, ayem, jauh dari polusi udara dan kemacetan. Tujuannya, supaya bisa menjalani hidup yang tidak memburu, tidak pula diburu. Dan jawaban dari semua itu adalah hidup di desa. Biasanya yang sudah pensiun atau punya financial freedom nih yang punya keinginan seperti ini.

Selain bisa menepi dari hiruk pikuk dunia, hidup di desa juga tampak menyenangkan karena biaya hidupnya yang murah. Nggak ada ceritanya tuh nasi goreng seharga 45 ribu ataupun es teh seharga 30 ribu di desa. Itu sebabnya, banyak orang ingin menghabiskan masa pensiun mereka di desa. Referensi desa yang enak buat pensiun ataupun slow living, sudah banyak di-spill di Terminal Mojok. Tinggal pilih mana yang cocok.

Meski demikian, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk hidup di desa. Yaitu, soal ongkos sosialnya. Percayalah, ongkos sosial di desa itu pating tritil, alias banyak banget macamnya. Besarannya memang nggak seberapa, tapi, kalau diakumulasikan ternyata lumayan juga.

Daftar iuran wajib di desa

Mari kita breakdown bareng-bareng, apa saja sih yang termasuk dalam ongkos sosial hidup di desa. Tapi, berhubung orang-orang yang saya tanya menyebutkan nominal yang berbeda, saya ambil rata-rata saja.

Kas RT : 5.000

Dansos RT : 5.000

Kas dasawisma : 5.000

Kas RW : 5.000

Snack pengajian : 7.000

Arisan ibu-ibu : 50.000

Arisan bapak-bapak : 25.000

Sampah : 30.000

Jimpitan : 5.000

Iuran kematian : 2.000

Iuran keamanan/ronda : 2.000/hari (60 ribu/bulan)

Dihitung-hitung, ada pengeluaran sebesar 199.000/bulan. Kalau gajimu UMR Jateng, yang berada di kisaran 2,3 juta rupiah, maka iuran wajib hidup di desa ini sudah menghabiskan sekitar 8,5% dari gaji imutmu.

Kelihatannya sih kecil. Tapi, itu baru iuran wajibnya ya, Bolo. Yang ngeri-ngeri sedap adalah iuran lain yang insidental, katanya tidak wajib, tapi kalau nggak ngasih bisa jadi bahan gibah tetangga.

Ongkos sosial lain yang tidak terduga ketika hidup di desa

Ongkos sosial lain ketika kamu hidup di desa misalnya saat harus tilik tetangga sakit, melahirkan, ataupun meninggal. Memang sih, tiap bulannya warga sudah ditarik iuran dansos dan iuran kematian. Tapi, hal tersebut tidak lantas membuat warga bisa lenggang kangkung. Secara pribadi, mereka tetap harus bawa sesuatu, entah uang atau bingkisan agar elok dipandang.

Belum lagi kalau bicara soal hajat tetangga yang macamnya banyak sekali. Yang kecil-kecilan, ada acara anak ulang tahun dan tilik haji. Yang gedean, ada nyunati hingga pesta pernikahan. Dan kalau kamu tinggal di Jawa, rentetan tradisi komunalnya jauh lebih panjang dan lebih memicu ongkos sosial. Untuk prosesi dari masa kehamilan hingga bayi diberi nama saja, kamu bakal diundang ke acara empat bulanan, tujuh bulanan (mitoni), puputan, hingga tradisi tedhak siten saat anak mulai belajar berjalan.

Siklus ini pun masih berlanjut bahkan ketika seseorang sudah tiada. Ada tahlilan 7 hari, peringatan seratus hari (nyatus), hingga haul tahunan (mendak). Jujur, saya sampai bingung ngitung ongkos sosialnya, saking terlalu banyak. Tapi, karena momen-momen tersebut jarang tumplek blek di bulan yang sama, maka, mari kita anggap rata-rata untuk ongkos sosial tak terduga ini sebesar 100 ribu/bulan. Sehingga, totalnya menjadi 299.000/bulan.

Dan itu belum selesai.

Ketika semua dirayakan

Pengeluaran yang disebutkan di atas adalah pengeluaran yang berkaitan dengan hubungan kita dalam bertetangga. Yang lain, ada pula ongkos sosial yang kaitannya dengan posisi kita sebagai bagian dari masyarakat desa.

Contohnya begini. Jika rumah kamu dekat dengan madrasah, maka, bersiapkah dimintai sumbangsih ketika madrasah tersebut punya gawe, perayaan, renovasi atau apa pun itu.

Mendekati Agustus, akan ada iuran perayaan HUT RI bukan hanya dari RT setempat, tapi juga dari RW dan desa.

Kamu protes? Maka sesepuh akan mulai berkoar tentang nasionalisme. Bahwa momen ini hanya setahun sekali dan para pahlawan sudah mengorbankan nyawa mereka demi kemerdekaan. Sedangkan kamu? Diminta iuran saja kangelan.

Ada lagi. Masuk bulan Muharram, biasanya ada iuran santunan anak yatim. Di bulan puasa, bersiap untuk nyumbang takjil ke masjid. Nanti halal bil halal, juga ada iuran. Trus kalau besoknya jumat kliwon, akan ada woro-woro untuk sumbangan nasi kotak.

Definisi semua dirayakan, semua pakai iuran.

Untuk semua tetek bengek ini, anggaplah kita butuh 150 ribu sebulan. Maka, ongkos sosial per bulannya menjadi 449.000.

Setor iuran iya, setor muka juga iya

Kalau toh kamu tidak masalah dengan iuran sosial yang besarnya mencapai 20% dari UMR Jateng itu, jangan lupa bahwa hidup di desa itu nggak bisa hanya rajin setor iuran. Kamu, juga harus setor muka, keluar rumah dan ikut acara-acara tadi. Kalau kamu tidak pernah menampakkan batang hidung, bersiaplah dijadikan bahan gunjingan warga.

“Si A kemana ya? Kok nggak pernah ikut ngumpul?”

Lalu, akan selalu ada orang yang komentar, “Nggak pernah ngumpul. Dia kira kalau meninggal bakal turun sendiri ke liang lahat apa?”

Hmm.

Penulis: Dyan Arfiana Ayu Puspita


Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Kelas Menengah ke Bawah Harus Mawas Diri, Pemasukan Pas-pasan Gaya Hidup Jangan Pakai Standar dan Tren Media Sosial

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 21 Juni 2026 oleh Rizky Prasetya

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan menerima vonis 4,5 tahun dan uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar di kasus pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi K3. Noel mengaku, perbuatannya telah salah. Baginya, hukuman ini merupakan konsekuensi sebagai pejabat yang lalai dan membuat publik kecewa.

“Hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah jadi pejabat yang membuat banyak publik kecewa,” ungkap Noel usai jalani sidang putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, Noel menyampaikan permohonan maaf pada rakyat Indonesia, kaum buruh hingga Presiden Prabowo Subianto. “Saya mohon maaf sekali karena mengecewakan mereka,” ucap Noel.

Baca juga: Breaking News: Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara

Sebagai kelas menengah yang bisa terpeleset kapan saja, saya benar-benar pengin kaya.

Jujur, saya tidak pernah percaya orang yang bilang secara terbuka tidak ingin kaya. Kalau yang dimaksud sekaya para konglo yang hartanya triliunan, oke, saya masih percaya. Tapi tidak ingin punya penghasilan besar, aset banyak, serta dana yang buanyak, saya tidak percaya. Omongan taek.

Terlebih di masa-masa seperti ini. Rasa-rasanya, tidak punya ketiganya kok rasanya seperti hukuman. Tidak ada rasa aman ketika bangun, diliputi ketakutan menjelang tidur. Menatap minggu depan saja rasanya pesimis.

Makanya ketika ada petinggi suatu negara bilang bahwa rakyatnya tidak mengejar jadi kaya, lha aku ki bingung, terus kerjo tibo tangi ngene iki buat apa kalau tidak jadi kaya? Kelas menengah kayak saya ini kalau nggak ngejar kaya, buat apa berjuang keras?

Kekayaan seperti barang tabu

Saya benar-benar nggak paham sama konsep bahwa secara terbuka ngomong pengin jadi kaya ini tabu. Kalian yang baca ini mungkin kaget, kok ada yang kayak gitu. Padahal jujur saja, ini kelewat umum.

Secara terbuka, saya selalu bilang ke orang tua saya bahwa saya bekerja mengejar uang. Hidup saya tentang uang, uang, dan uang. Berkali-kali saya diperingati untuk tidak seperti itu. Saya tentu heran dengan itu semua, soalnya, saya dan orang tua sama-sama kelas menengah yang bisa miskin kapan saja, harusnya mereka tahu betul apa itu jadi kaya.

Mereka sudah merasakan bagaimana pusingnya tidak punya uang untuk bayar SPP sekolah saya. Pusing saat token bunyi, dan pusing saat harga-harga naik. Mereka adalah orang yang seharusnya paling mengerti keadaan saya.

Baiklah, saya mengejar uang itu alasan saya untuk menolak daftar PNS, yang kalian pikir adalah pekerjaan paling aman, padahal untuk perkara penghasilan, tidak sebesar yang kalian duga. Tapi tetap saja, saya merasa tabu perkara ingin jadi kaya ini aneh.

Mungkin bagi orang-orang seperti orang tua saya, mengejar kekayaan itu menggadaikan etika dan norma. Orang-orang seperti ini dianggap menghalalkan segala cara agar pundi-pundi terisi.

“Ora kabeh-kabeh iku perkara duit,” biasanya seperti itu. Tapi, saya pengin nanya ke kalian sesama kelas menengah seperti saya: apa kiranya yang sekarang tidak berhubungan dengan uang?

BACA JUGA: Kelas Menengah Dipaksa Terima Nasib Saat Kelas Bawah Dianakemaskan

Kelas menengah bisa “mati” kapan saja

Kalian mungkin bosan dengan pernyataan yang sudah saya ulang beberapa kali di tulisan ini. Tapi, nyatanya memang begitu, kelas menengah bisa mati kapan saja.

Cukup satu kali masuk rumah sakit, sudah habis uang saya. Cukup sekali motor saya masuk bengkel, sebagian besar uang saya menghilang. Dan cukup sekali bisnis sampingan saya seret, makan saja mikir dua kali.

Kita ini, kelas menengah, nggak punya jaring pengaman sama sekali. Baiklah, menabung memang harus, tapi berapa sih yang bisa kita tabung? Apa cukup jika keadaan menghajar kita terus-terusan?

Sembako kerap naik ugal-ugalan. BBM bisa kapan saja naik gila-gilaan (masih ingat pertamax naik macam setan?). Biaya masuk sekolah anak beneran nggak masuk akal. Dolar naik umpak-umpakan, yang artinya, akan bikin banyak barang naik sama umpak-umpakan.

Dihajar dari segala sisi, gimana nggak gila?

Bisnis sampingan pun lesu

Saya memang punya bisnis sampingan, tapi lesu. Keluhan ini tak milik saya saja, tapi ribuan orang di luar sana juga berbagi rasa yang sama. Hal yang kerap jadi safety net, kini malah jadi liability yang merongrong pelan-pelan.

Tapi ya saya tidak mau menyalahkan konsumen. Sekarang, siapa yang berani mengeluarkan uang jika keadaan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda aman? Siapa yang mau, katakanlah, keluar uang lumayan besar untuk pengembangan diri? Makan saja belum tentu bisa bergizi, kok mikir aktualisasi diri.

Kelas menengah seperti saya, akhirnya harus menyadari, naik kelas ke kelas atas itu jauh lebih tidak masuk akal ketimbang hujan emas ANTAM batangan. Tidak jatuh miskin saja sudah ajaib di masa seperti ini.

Pertanyaannya jadi seperti ini: siapa yang pemimpin itu maksud? Siapa orang yang tidak ingin kaya di masa-masa seperti ini?

***

BPKB motor saya pun terpaksa saya “sekolahkan” agar jadi “pintar”. Cincin nikah pun sudah saya jual untuk biaya hidup. Oke, cincin ini memang tak mau lagi saya pakai, tapi tetap saja, uang tersebut membantu keluarga saya ngebul dan bisa makan enak.

Beberapa orang yang sama-sama kelas menengah seperti saya pun melakukan hal yang sama. Cuma beda barang saja yang dijual, tujuannya tetap sama: memastikan tidak goyah dan terjerembab pada kesengsaraan.

Lalu saya melihat dolar hari ini, dalam hati saya menggerutu, sebenarnya, siapa yang nggak pengin kaya?

Penulis: Rizky Prasetya


Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Kelas Menengah ke Bawah Harus Mawas Diri, Pemasukan Pas-pasan Gaya Hidup Jangan Pakai Standar dan Tren Media Sosial

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 29 Mei 2026 oleh Rizky Prasetya

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transparansi Polri dalam menindak oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibanding institusi lain.

Menyikapi itu, Koordinator Nasional Presidium Pemuda Timur Sandri Rumanama mengapresiasi penuh pernyataan Habiburokhman. Pernyataan tersebut mendapat respons positif.

Baca juga: Transparansi dan Respons Cepat Dorong Kepercayaan Publik ke Polri Semakin Menguat

“Yang disampaikan Pak Habiburokhman itu realitas yang terjadi saat ini, memang Polri lembaga negara yang paling transparan saat ini,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menuturkan sejak Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri terus bertransformasi dan menjadi lembaga negara yang paling demokratis, berintegritas, serta transparan.

(jon)