Tag: Jadi

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah mempercepat pembangunan Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL di tiga wilayah, yaitu Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar Raya.

Penandatanganan ini menandai penguatan tahap implementasi proyek, setelah proses lelang BUPP PSEL di ketiga wilayah tersebut diselesaikan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari percepatan nasional dalam menangani persoalan sampah secara sistematis dan terintegrasi.

“Penandatanganan PKS ini adalah langkah nyata. Kita tidak lagi berbicara perencanaan, tetapi sudah masuk pada tahap memastikan implementasi berjalan, khususnya dalam menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton per hari sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025,” kata Hanif di Jakarta, Selasa (21/4).

Adapun cakupan kerja sama meliputi PSEL Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, PSEL Bogor Raya yang mencakup Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, serta PSEL Denpasar Raya yang melibatkan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai satu kesatuan aglomerasi dalam penyediaan pasokan sampah.

PKS menjadi instrumen utama untuk memastikan kepastian pasokan sampah sebagai bahan baku, sekaligus mengatur komitmen kerja sama antar daerah dalam satu kawasan aglomerasi dan BUPP agar kebutuhan operasional PSEL dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa percepatan ini akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya. “Pada hari ini kita lakukan tiga. Untuk ke depan, akan segera dilakukan pada 12 aglomerasi lainnya, yang tidak akan lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan agar semua bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Pembangunan PSEL direncanakan di 31 aglomerasi yang mencakup 86 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Percepatan melalui penandatanganan PKS menjadi langkah krusial untuk memastikan proyek-proyek yang telah selesai lelang dapat segera direalisasikan.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian aspek teknis lainnya, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung, agar tahapan konstruksi dapat berjalan sesuai target.

Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan dokumen kesiapan pemerintah daerah kepada Daya Anagata Nusantara (Danantara), sekaligus menjadi bukti konkret percepatan pembangunan PSEL di berbagai wilayah.

Ke depan, penandatanganan PKS serupa akan terus dilanjutkan pada aglomerasi lainnya, sebagai bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk memastikan seluruh proyek PSEL segera masuk tahap implementasi. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa minat investor global terhadap Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi dunia.

Hal itu disampaikan Rosan usai memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi nasional pada kuartal I tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/4).

Rosan menegaskan bahwa dinamika global seperti konflik dan ketidakpastian ekonomi sama sekali tidak menyurutkan ketertarikan investor terhadap Indonesia.

“Terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, dan geoekonomi dunia, ternyata minat dan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Indonesia sangat tinggi, masih sangat baik,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, optimisme tersebut terlihat dari hasil rangkaian kunjungan kerja dan pertemuan dengan para pelaku usaha global di berbagai negara, termasuk Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang.

Dalam setiap agenda kunjungan kerja tersebut, baik dalam forum besar maupun pertemuan terbatas bersama Prabowo, dijelaskan bahwa Indonesia masih jadi primadona investasi mereka.

Rosan memaparkan bahwa sejumlah komitmen investasi yang dihimpun menunjukkan angka signifikan. Dari Jepang, potensi investasi yang tercatat mendekati USD 30 miliar, sementara dari Korea Selatan mencapai sekitar USD 10 miliar. Investasi dari Tiongkok juga disebut tetap tinggi dan konsisten.

Rosan menambahkan bahwa tren positif ini sejalan dengan target investasi nasional yang meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan.

Jika dalam periode 2014–2024 total realisasi investasi mencapai sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya ditingkatkan menjadi lebih dari Rp13.000 triliun.

“Peningkatannya memang cukup signifikan, tetapi alhamdulillah target-target tersebut masih dapat tercapai. Kami berharap hal ini dapat terus terjaga,” imbuhnya. (her/dav)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Upaya ini kini diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan negara.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah telah menuntaskan pembangunan dua unit Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Kedua fasilitas tersebut berlokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran dapur MBG di kawasan perbatasan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan akses gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran PLBN sebagai pusat pelayanan sekaligus penggerak kesejahteraan warga.

Pembangunan fasilitas difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan layanan gizi mendesak, termasuk daerah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Dengan rampungnya pembangunan SPPG di PLBN Wini dan Motamasin, fasilitas ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Selain meningkatkan kualitas asupan gizi, keberadaan dapur MBG juga diyakini dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa program ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya, ditulis Senin (20/4).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan.

“Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat perbatasan,” tambahnya.

Fasilitas SPPG

Secara teknis, kedua SPPG tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Mulai dari dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, hingga ruang penyimpanan peralatan.

Selain itu, tersedia pula fasilitas parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Tak hanya itu, infrastruktur tambahan seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta penataan lanskap kawasan turut dibangun guna mendukung operasional yang optimal.

SPPG di PLBN Wini berdiri di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara, sementara SPPG di PLBN Motamasin dibangun di atas lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.

Dengan kehadiran fasilitas ini, pemerintah berharap program MBG tidak hanya menjangkau masyarakat secara lebih merata, tetapi juga menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. (her/dav)