Pemerintah Kabupaten Magelang mengkaji pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bupati Grengseng Pamuji menyatakan kajian ini bertujuan memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Fokusnya adalah efisiensi anggaran dan penataan kegiatan yang tidak berdampak langsung pada publik. Pelayanan publik dipastikan tetap berjalan optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan ketahanan pangan aman, meski ada banjir. Produksi pangan daerah ini surplus, bahkan menopang kebutuhan nasional. Neraca beras surplus 702.409 ton per Maret 2026. Petani terdampak bencana dilindungi asuransi. Berbagai program dukungan pertanian dan modernisasi terus digalakkan untuk menjaga stabilitas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tangani dampak banjir Demak. Penanganan meliputi fase darurat, pemulihan, dan pencegahan jangka panjang. Kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah pusat dan kabupaten, penting untuk percepatan perbaikan rumah warga. Wakil Gubernur Jawa Tengah meninjau lokasi. Fokus utama adalah penanganan banjir komprehensif agar tidak terulang.
Ketua Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pengrajin memperkuat posisi provinsi sebagai pusat batik nasional. Dengan 2.299 produsen batik, Jawa Tengah unggul. Inovasi produk fesyen siap pakai didorong untuk meningkatkan nilai jual. Kegiatan Gemas Sanloka di Salatiga turut menggerakkan UMKM lokal dan mempromosikan wastra nusantara.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan transformasi budaya kerja ASN untuk hemat energi. Kebijakan ini, berdasarkan Surat Edaran 1 April 2026, mencakup Work From Home (WFH) setiap Jumat, pembatasan perjalanan dinas, serta prioritas rapat hybrid. Tujuannya meningkatkan efisiensi, mengurangi emisi karbon, dan mendorong transportasi berkelanjutan di lingkungan kerja.
Ketua TP PKK dan Posyandu Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, berkolaborasi dengan BKKBN Jawa Tengah. Sinergi ini memperkuat program pembangunan keluarga berkualitas, fokus pada pencegahan stunting, penurunan AKI/AKB, dan layanan kesehatan mental. Kolaborasi ini mengintegrasikan berbagai inisiatif untuk dampak lebih luas di masyarakat Jawa Tengah.
Kementerian PKP mencatat kebutuhan hunian di Jawa Tengah tinggi. Provinsi ini peringkat pertama penyaluran KUR Perumahan Rp2,3 triliun (Jan-Apr 2026) dan kedua program FLPP nasional. Target 40.000 unit FLPP 2026. Backlog perumahan turun 20% pada 2025. Program perumahan 2026 mencakup BSPS dan penataan permukiman.
Jawa Tengah bersiap menjadi tuan rumah MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang. Dekranasda dan Diskop UKM mendukung acara ini dengan melibatkan UMKM lokal. Mereka akan menyediakan seragam, suvenir, maskot, dan bazar. Ini menciptakan peluang ekonomi signifikan bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah, sekaligus mempromosikan produk daerah.
Pemprov Jateng mengoptimalkan aset idle demi mendongkrak PAD. Pengelolaan aset kini dipusatkan ke Bapenda Jateng. Sekda Sumarno menyatakan langkah ini mempercepat pemanfaatan aset daerah. Jaringan kantor Bapenda di 35 kabupaten/kota diharapkan mempermudah pemasaran aset, agar berkontribusi signifikan pada keuangan daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan LKPJ 2025. Kebijakan pembangunan Pemprov Jateng berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan turun menjadi 9,39% dan TPT 4,32% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37% didukung realisasi investasi Rp88,8 triliun. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program.