Tag: Jerat
-
Melawan Jerat Kekerasan: Komitmen Asah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan penanganan kekerasan di pesantren butuh gerakan bersama. Tidak cukup penegakan hukum, perlu melibatkan pemerintah, aparat, tokoh agama, dan masyarakat. Fatayat NU Jawa Tengah juga berkomitmen mendorong masyarakat berani bersuara untuk perlindungan perempuan dan anak. Ini evaluasi agar kekerasan tidak terulang.
-
Investasi Indonesia di Ambang Krisis: Jerat Lingkungan dan Ketidakpastian Regulasi
Sudarsono Soedomo, Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, menyoroti penegakan hukum lingkungan. Insentif investasi berhadapan dengan ketidakpastian hukum di Indonesia. Tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan sering dinilai tidak adil. Permen LH No. 7 Tahun 2014 disalahgunakan, angka contoh dianggap tarif tetap, menciptakan kegaduhan pelaku usaha.
-
Audit Ketat Program 3 Juta Rumah Tiap 3 Bulan: Terkuak Jerat LSD dan Perizinan Pengembang Jateng
Pemerintah terus mengevaluasi program pembangunan 3 juta rumah setiap tiga bulan. DPD REI Jateng mengapresiasi dukungan Gubernur Jawa Tengah. Kebutuhan rumah masyarakat masih tinggi, dengan backlog 1,33 juta unit di Jateng. Kendala perizinan dan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menghambat realisasi pembangunan perumahan. Koordinasi pemerintah dan pengembang terus diperkuat.
-
KPK Kembali Jerat Pejabat: Wakil Ketua PN Depok Tersangka Gratifikasi
KPK menetapkan Bambang Setyawan (BBG), Wakil Ketua PN Depok, sebagai tersangka gratifikasi. Penetapan ini berdasarkan laporan PPATK. BBG diduga menerima Rp2,5 Miliar valas dari PT DMV selama 2025-2026. Ia sebelumnya juga tersangka suap.