Tag: Justru

“Buat apa ikut pramuka? Buang-buang waktu saja”.

Dulu, ketika masih sekolah, melihat saya aktif pramuka, almarhum Ibuk mengatakan kalimat demikian. Dulu, saya hanya menganggap angin lalu. Tapi, ketika dewasa, saya mengamini kalimat itu. Meski tentu saja dengan sudut pandang yang berbeda.

Fyi, sebelum kalian menuding saya sebagai barisan sakit hati yang hobi membolos saat latihan pramuka, izinkan saya pamer sedikit. Dulu, saya adalah aktivis pramuka garis keras. Saya pernah menjabat Ketua Dewan Ambalan, masuk jajaran Dewan Kerja Ranting (DKR), bahkan bergabung di Saka Bhayangkara di bawah naungan kepolisian. Saya pun sempat mencicipi rasanya dikirim ke lomba tingkat nasional dan pulang membawa piala.

Jadi, tulisan ini bukan berangkat dari kebencian. Tulisan ini adalah refleksi jujur dari orang yang pernah mencintai cokelat tua-cokelat muda sampai ke tulang sumsum, dan ketika dewasa akhirnya sadar kalau pramuka itu memang kegiatan buang-buang waktu.

Meski demikian, buang-buang waktu di sini nggak selalu negatif kok. Sebab, memang ada fase di mana kita harus membuang waktu dengan kegiatan yang minimal tidak berakibat ke arah negatif.

Waktu luang anak sekolah itu “berbahaya”

Sebagai alumni, harus saya akui, hampir 80 persen materi pramuka itu tidak terpakai di dunia nyata. Memangnya siapa yang kirim pesan ke pacar pakai bendera semaphore? Jelas tidak relevan.

Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Waktu luang bagi anak sekolah, terutama usia SMP dan SMA, adalah zona merah yang sangat berbahaya. Bayangkan seorang remaja laki-laki pulang sekolah jam dua siang, orang tuanya kerja, dan dia punya energi berlebih yang meluap-luap. Tanpa kanal penyaluran, energi itu akan mencari jalannya sendiri.

Jalannya biasanya kalau tidak nongkrong di warung sambil mulai belajar menyalut rokok, ya muter-muter kota tanpa tujuan jelas yang rawan gesekan dengan geng motor. Di sinilah pramuka hadir sebagai “penahan arus”.

Pramuka itu sejatinya adalah wadah untuk menghabiskan waktu luang agar anak-anak ini tidak sempat melakukan hal-hal yang benar-benar merusak. Ia adalah kegiatan “pengganti” yang sangat efektif.

Tidak harus selalu “bermanfaat besar”

Pramuka tidak menjanjikanmu jadi Elon Musk atau Bill Gates secara instan. Pramuka juga tidak menjamin nilaimu di rapot jadi cemerlang. Tentu saja tidak. Sebab, pramuka hanya akan menjamin satu hal: kamu punya lingkungan yang relatif lebih aman.

Ada struktur organisasi yang jelas, ada kakak pembina yang mengawasi, dan ada jadwal kegiatan yang membuatmu “sibuk”. Dalam konteks kenakalan remaja, menjadi sibuk—meskipun untuk hal yang terlihat buang-buang waktu—adalah sebuah kemenangan besar bagi pendidikan.

Kita harus berani jujur bahwa tidak semua kegiatan harus punya output besar yang prestisius. Kadang, keberhasilan sebuah organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler cukup diukur dari ia tidak menimbulkan dampak negatif.

Iya, bagi saya, pramuka mungkin tidak membuat orang langsung sukses besar, tapi setidaknya, pramuka jarang sekali membuat orang masuk penjara atau terjerumus narkoba. Lingkaran pertemanannya relatif lebih terkontrol dibanding pergaulan bebas di luar sana.

BACA JUGA: Pramuka itu Keren, Asal Nggak Ada Perpeloncoan Nggak Manusiawi

Fungsi pramuka memang buang-buang waktu

Dulu hampir setiap minggu waktu saya habis untuk kegiatan pramuka. Pulang sore, kulit gosong, sepatu kotor, kadang dimarahi di rumah karena terlalu sering keluar. Tapi kalau diingat-ingat lagi, justru pada masa itulah saya nyaris tidak punya waktu untuk macam-macam. Energi habis duluan buat kegiatan yang melelahkan tapi relatif aman.

Jadi, bagi para orang tua atau siswa yang merasa pramuka itu cuma bikin capek dan menyita waktu, tentu saja kalian benar. Memang begitu cara kerjanya. Pramuka adalah cara paling elegan untuk menyelamatkan masa muda dari kekosongan yang destruktif.

Biarlah waktu mereka habis untuk mengikat tali simpul yang mungkin tak akan pernah mereka gunakan lagi saat bekerja nanti, asalkan waktu mereka tidak habis untuk hal-hal yang membuat masa depan mereka hancur sebelum dimulai.

Sekali lagi, tujuan utama pramuka bukan untuk mencetak ahli sandi, baris berbaris, atau tali-temali, tapi untuk menjaga agar anak-anak kita tidak mencoba melakukan hal aneh-aneh dalam waktu luangnya. Dan bagi saya, sudut pandang ini kadang dianggap remeh. Padahal bisa saja ini punya manfaat berlipat-lipat ketimbang sekadar sertifikat atau piala tingkat nasional tapi berujung “kecelakaan” dan putus sekolah.

Penulis: M. Afiqul Adib


Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Sejarah Pramuka Indonesia, Dibawa Belanda hingga Dipimpin Raja Jogja Selama Belasan Tahun

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 21 Mei 2026 oleh Rizky Prasetya

JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan setuju dengan usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Sebab, kata dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Wah, setuju banget! Setuju banget! Karena salah satu yang merusak demokrasi adalah politik uang. Politik uang itu menghancurkan, merusak demokrasi, dan sekaligus merusak kesejahteraan rakyat,” kata Daniel saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Namun, Daniel menilai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta Bawaslu tak hilang bila ada praktik politik uang.

Baca juga: Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Money Politics dalam Pemilu, Golkar: Bisa Jadi Alternatif Penegakan Hukum

“Yang paling gampang, nomor satu, Bawaslu tegakkan aturan, jalankan tugas dengan baik. Jangan justru pada saat terjadi politik uang, malah Bawaslu-nya hilang,” tegas Daniel.

Kendati demikian, Daniel mendorong usulan pelaku politik uang diblacklist dari peserta pemilu masuk ke RUU Pemilu. Pasalnya, kata dia, praktik politik uang merupakan masalah besar di Tanah Air.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah memastikan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema anggaran yang digunakan justru mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.

“Sudah dianggarkan, jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya pada Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Fithra menjelaskan bahwa distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama.

Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp500 juta, ada yang Rp1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp3 miliar,” jelasnya.

Fithra juga menekankan bahwa dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dana desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.

Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan ‘engine’ atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.

“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.

“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra. (her/dav)