Tag: Kantor

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Kejagung telah menetapkan tersangka tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan satu orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah di Jakarta hingga Bandung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik saat ini berfokus mencari dokumen dan barang bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

Baca juga: Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan

“Lokasi penggeledahan beberapa saat lalu memang masih berlangsung. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada di Bandung, terus ada di beberapa tempat lain,” ujar Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan dikutip, Sabtu (13/6/2026).

Penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan dari lokasi penggeledahan. Sejauh ini, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perbuatan para tersangka.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi yang diduga terkait dugaan korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim , Jumat (12/6/2026). Lokasi yang digeledah terdiri dari Kantor Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Dinas Bupati, dan rumah tersangka Abi Nurwardani (ABN) selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/6/2026).

Baca juga: KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison setelah OTT ASN BPK

Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan.

“Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti yang sebelumnya telah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang menjadi awal pengungkapan perkara ini, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel,” ungkapnya.

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp500 juta dari pihak swasta.

Selain Edison, tersangka lainnya yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Adi Triyadi selaku orang kepercayaan atau keponakan Edison, serta Cory Erin Hardi selaku pihak swasta dari PT Millenium Solusi Abadi. KPK juga menahan 4 tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026.

(jon)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan satu orang dari pihak swasta. Lokasi yang digeledah tersebar di Jakarta hingga Bandung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, penyidik saat ini berfokus mencari dokumen dan barang bukti elektronik untuk melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. “Lokasi penggeledahan pada beberapa saat yang lalu memang masih berlangsung. Beberapa tempat itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, terus ada di beberapa tempat lain,” kata Syarief di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Syarief menjelaskan, penyidik masih mendalami barang bukti yang ditemukan dari lokasi penggeledahan. Sejauh ini, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perbuatan para tersangka.

Baca juga: Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi

“Apa yang kami dapatkan di situ adalah kami masih fokus pada dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah kepada perbuatan para tersangka untuk melengkapi alat bukti yang ada,” ujarnya.

Menurut Syarief, lokasi yang digeledah terdiri dari kantor dan kediaman para tersangka. Khusus di Bandung, penggeledahan dilakukan di rumah salah satu tersangka. “Ada kantor, ada kediaman,” katanya.

Sebagai warga desa yang sesekali masih harus mengurus surat pengantar, legalisir, atau urusan administrasi lainnya, saya beberapa kali mampir ke kantor desa. Dan entah kenapa, ada satu pengalaman yang hampir selalu terjadi berulang-ulang, yakni menunggu.

Saya bisa memahami jika antrean memang panjang, sehingga harus menunggu lama. Masalahnya justru sebaliknya. Kadang saya datang dan hanya ada satu atau dua warga lain yang sedang mengurus sesuatu. Namun prosesnya tetap terasa lama.

Awalnya saya mengira mungkin saya sedang tidak beruntung. Barangkali memang sedang banyak pekerjaan. Tapi setelah beberapa kali datang, polanya ternyata hampir sama. Pun beberapa orang juga merasakan hal yang serupa.

Dari sana, banyak yang beranggapan bahwa prinsip pelayanan di kantor desa kui kalau bisa lama, kenapa dibuat cepat. Yah, sebuah kalimat satir yang cukup saya amini.

Kantor desa yang seakan introvert

Hal yang paling membuat saya bingung sebenarnya bukan soal lamanya menunggu.


Saya masih bisa memahami kalau memang ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Masalahnya sering kali tidak ada komunikasi. Iya, jarang sekali ada yang menyapa atau menyambut. Ketika sedang dilayani pun demikian. Bahkan sekadar bilang, “Sebentar ya Pak” saja hampir tak pernah.

Alhasil, tidak ada yang memberi informasi kalau berkas sedang diproses di kantor desa. Pokoknya duduk saja. Menunggu saja. Kalau beruntung, ada yang menghampiri. Kalau tidak, ya menunggu sampai merasa cukup percaya diri untuk bertanya sendiri.

Padahal menurut saya, pelayanan publik itu mirip ketika menerima tamu di rumah. Minimal ada sapaan. Ada tanda bahwa kedatangan orang tersebut disadari. Sebab, tidak ada yang lebih membingungkan daripada duduk sepuluh menit sambil bertanya-tanya apakah keberadaan kita diketahui atau tidak.

BACA JUGA: Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun? Nggak Kapok Punya Pimpinan Nggak Becus?

Warga tidak selalu menuntut cepat

Oh iya, meski semua orang mau serba cepat tapi saya yakin, untuk pelayanan, warga sebenarnya tidak selalu menuntut pelayanan super cepat di kantor desa. Kalau memang harus menunggu lima belas menit, ya tidak masalah. Kalau harus menunggu setengah jam pun kadang masih bisa dimaklumi. Asalkan ada penjelasan.

Iya, itu kuncinya. Dan saya kira itu hal basic yang sangat mudah dilakukan. Misal, cukup bilang, “Maaf Pak, yang menangani sedang menyelesaikan berkas lain.” Atau “Mohon ditunggu sekitar sepuluh menit.” Selesai.

Kalimat sederhana seperti itu sering kali jauh lebih menenangkan daripada slogan pelayanan prima yang dipasang besar-besar di dinding kantor. Karena yang membuat orang kesal sering kali bukan lamanya proses. Melainkan ketidakjelasan prosesnya.

Mungkin perlu ada “terima tamu” di kantor desa

Saya kadang membayangkan alangkah enaknya kalau kantor desa punya satu meja penerima tamu. Semacam orang yang menyambut warga yang datang. Cukup ada satu orang saja. Tugasnya hanya menanyakan keperluannya. Lalu mengarahkan harus ke mana.

Mirip tugas satpam di bank pada umumnya. Dengan begitu warga tidak perlu duduk sambil menerka-nerka situasi. Jujur saja, beberapa kantor desa yang pernah saya datangi hanya ada karyawan (atau perangkat ya sebutannya?) berada di dalam ruangan. Sementara di ujung pintu masuk tak ada siapa-siapa.

Pelayanan itu soal komunikasi

Saya paham menjadi perangkat desa juga tidak mudah. Pekerjaannya banyak. Administrasinya juga tidak sedikit. Tapi dari sudut pandang warga, pelayanan yang baik sering kali dimulai dengan komunikasi yang baik.

Iya, warga yang datang ke kantor desa itu sebenarnya tidak perlu disambut yang gimana-gimana. Kami cuma mau diarahkan saja. Pun ketika sedang proses pemberkasan, kami hanya ingin tahu harus menunggu berapa lama. Dan anehnya, hal-hal sesederhana itu kadang malah tak pernah ada di sebuah pelayanan desa. Yah, aneh memang.

Penulis: M. Afiqul Adib


Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Microsoft Word Adalah Mimpi Buruk Pegawai Kelurahan: Digitalisasi Nyatanya Masih Sebatas Imajinasi

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat carainiya.

Terakhir diperbarui pada 11 Juni 2026 oleh Rizky Prasetya

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya penggeledahan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Meski baru mendengar kabar itu, Dasco menilai langkah hukum Kejagung menggeledah Kantor BGN memiliki pertimbangan tertentu.

“Saya belum denger ya soal masalah penangkapan, saya baru denger berita soal penggeledahan, tapi apa pun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).

Saat disinggung perihal catatan BGN selama kepemimpinan Dadan Hindayana , Dasco menilai hal itu telah disampaikan Komisi IX DPR RI kepada pemerintah. Menurutnya, masukan itu telah diakomodasi oleh pemerintah.

Baca Juga: Info Dadan dan 2 Eks Wakil Kepala BGN Diperiksa di Gedung Bundar, Kejagung Siapkan Tim Dokter

“Dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah demikian,” pungkas Dasco.

JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) melakukan penggeledahan terhadap Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta Pusat pada Rabu pagi tadi. Kasus apa yang membuat Kejagung melakukan penggeledahan di Kantor BGN itu?

Penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dibenarkan oleh Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry.

“Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di Kantor BGN,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mochamad Jeffry saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga: Karangan Bunga Hiasi Kantor BGN, Ada Ucapan Terima Kasih Dipecatnya Dadan Hindayana

Meski begitu, Jeffry belum menjelaskan secara rinci terkait barang bukti apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut, termasuk kasus yang membuat penyidik melakukan penggeledahan.

Di sisi lain, seorang sumber tepercaya di Kejagung menyebutkan bahwa penggeledahan itu terkait dugaan perkara jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ). Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum petinggi BGN.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap belasan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar). Salah satu pihak yang tertangkap ialah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non TPI Jakbar, Ronald Arman Abdullah.

“Salah satunya itu,” jawab Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat ditanya terkait salah satu yang ditangkap Kepala Imigrasi Jakbar, Rabu (3/6/2026).

Budi melanjutkan, mereka yang tertangkap terdapat dari pihak swasta. Namun identitasnya belum diungkap. Budi mengungkapkan, operasi senyap ini terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

Baca juga: Gelar OTT di Jakarta, KPK Tangkap Pejabat Imigrasi Jakbar

“Nanti kita lihat konstruksi perkaranya. Apakah itu masuk suap, atau nanti pemerasan, atau lainnya nanti kita akan sampaikan detailnya,” ujarnya.

Selain itu, dalam giat ini turut disita sejumlah barang bukti yang terdiri dari kendaraan, mata uang asing, hingga logam mulia. “Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ujarnya.

Budi belum merincikan masing-masing jumlah dari barang bukti yang disita tersebut. Menurutnya, tim saat ini masih bergerak di lokasi. “Nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya,” ucapnya.

(cip)

Kebumen, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memprioritaskan program-program produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk rakyat dibandingkan membangun bangunan atau gedung.

Menurut Prabowo, pembangunan gedung perkantoran tetap diperlukan, tapi harus dibarengi dengan produktivitas dan hasil nyata bagi rakyat.

“Maaf kita sekarang agak tundalah bangun banyak kantor, kantor, kantor, kantor itu itu ya perlu. Tapi jangan ada kantor, nggak ada produktifitas,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya udang di tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

Ia menilai kemegahan kantor tidak berarti apabila tidak menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin fokus pada program yang memberikan hasil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kantor megah, produknya nggak ada. Lebih baik kantornya tidak begitu bagus, tapi produknya bagus. Hasilnya banyak,” ucapnya.

Prabowo menekankan kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong berbagai program yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Penghasilan untuk rakyat banyak. Rakyat kita butuh pekerjaan,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi program yang dinilai produktif karena mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Prabowo menyebut ada ratusan warga setempat yang terserap bekerja di kawasan tambak modern BUBK Kebumen.

“Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap,” kata Prabowo.

“Berapa orang yang kerja sekarang? Enam ratus lima puluh. Enam ratus lima puluh. Lokal orang lokal semua. Orang setempat enam ratus lima puluh orang bekerja,” pungkasnya.

BUBK Kebumen diresmikan pada 9 Maret 2023. Hingga saat ini, BUBK Kebumen telah menjalankan siklus budidaya ke delapan dengan 139 kolam produksi yang beroperasi optimal.

Saat ini, proyek serupa dengan skala lebih besar tengah direncanakan pemerintah di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT). (her/dav)