Tag: Kapal

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026) malam. Dalam pertemuan itu, Menhan Koizumi memberikan suvenir berupa miniatur kapal perang Mikasa ke Presiden Prabowo yang dibawa dari kampung halamannya di Yokosuka.

“Semalam, dalam pertemuan di kediaman pribadi Presiden Prabowo, saya membawa model kapal perang “Mikasa” dari kampung halaman saya di Yokosuka sebagai oleh-oleh,” tulis Menhan Koizumi dalam akun X-nya @shinjirokoiz, Sabtu (13/6/2026).

Ia mengatakan, Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dengan senang hati menerima suvenir kapal ‘Mikasa’ tersebut. “Presiden Prabowo, yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, sangat senang menerimanya, yang membuat saya sangat bahagia,” ujar dia.

Baca juga: Menhan Jepang Temui Presiden Prabowo di Kertanegara, Penguatan Kerja Sama Pertahanan Dibahas

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati perluasan kerja sama infrastruktur maritim antara kedua negara. Kesepakatan ini dicapai dalam agenda Konsultasi Bilateral Kedua antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),dengan Penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai Patrushev, di Moskow, Senin, 1 Juni 2026.

Pertemuan ini menitikberatkan pada realisasi sejumlah rencana proyek strategis. Di sektor energi dan manufaktur, PT PAL Indonesia dan perusahaan pelat merah Rusia, Rosatom, tengah merampungkan nota kesepahaman untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terapung (Floating Nuclear Power Plant/FNPP), menyusul penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) pada April 2026.

Pada sektor galangan dan logistik, PT PAL juga mematangkan kerja sama pembuatan kapal dengan Ak Bars Shipbuilding Corporation. Sementara itu, PT Pelindo tengah menindaklanjuti pengembangan armada kapal berkecepatan tinggi bersama Cifrex. Dari sisi pemenuhan tenaga kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sedang menyiapkan skema pengiriman tenaga terampil dari sektor galangan kapal ke Rusia.

Baca juga: Ecosperity Week 2026 di Singapura, Menko AHY Ungkap Kunci Ketahanan dan Infrastruktur Berkelanjutan Asia

AHY menegaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak atas integrasi konektivitas antarmoda guna menekan tingginya biaya logistik nasional. Pengalaman Rusia di bidang teknologi maritim dan transportasi dinilai sejalan dengan kebutuhan infrastruktur Nusantara.

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2026.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan, hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 04 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

“Kapal ini mengangkut ikan hidup, berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 menuju Hong Kong. Hasil pemeriksaan jelas, terdapat Napoleon dalam jumlah besar, tidak ada izinnya, dan kuotanya pun tidak ada,” ungkap Ipunk, Kamis (4/6/2026).

Baca juga: KKP Tegaskan Tambang di Pulau Kecil Dibolehkan Asal Penuhi Syarat Ketat

Selain tidak mengantongi izin, Ipunk mengungkap adanya indikasi kuat pelaku untuk mengelabui Pengawas Perikanan. Ikan Napoleon disembunyikan di lokasi tersembunyi yang sulit dijangkau petugas.

JAKARTA – DPR menyoroti tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Saat ini 7 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 23 orang diselamatkan, 7 orang lainnya masih dalam pencarian.

Peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut TKI ilegal di perairan Barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia tersebut dinilai bukan sekadar kecelakaan laut biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap warganya sendiri. DPR menyebut ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam insiden tersebut.

Baca juga: Update Kecelakaan Kapal di Perairan Malaysia, 7 WNI Meninggal Dunia

“Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pelanggaran HAM karena warga negara dipaksa bekerja dalam situasi berbahaya akibat lemahnya pengawasan dan pembiaran praktik pengiriman PMI ilegal,” kata Anggota Komisi XIII DPR Mafirion dalam keterangannya dikutip, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, praktik pengiriman PMI ilegal yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Negara dinilai belum serius menutup jalur-jalur perekrutan ilegal yang selama ini beroperasi secara terbuka di berbagai daerah kantong migran.

“Selama bertahun-tahun sindikat perekrut PMI ilegal bergerak leluasa. Mereka merekrut warga dengan iming-iming pekerjaan, mengirim mereka tanpa dokumen resmi, lalu membiarkan mereka menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, hingga kematian. Ini tidak bisa terus dianggap persoalan biasa,” katanya.

Gorontalo, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5).

“Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu,” ujar Prabowo di hadapan warga dan nelayan.

Distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

“Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi. Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang (ukuran) kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil,” tegasnya.

Selain bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Prabowo menyebutkan, pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP.

“Kita tahun ini akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi,” ujar Prabowo.

Ia menyebut pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kita seluruh Indonesia punya 12 ribu desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu,” ucapnya.

Prabowo juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.

“Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin (nelayan) senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” tutup Prabowo. (her/dav)

Foto: Qasem Elhato via AP

Teknologi.id– Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) masih menyelidiki penyebaran wabah hantavirus di kapal pesiar berbendera Belanda, MV Hondius. Penyelidikan dilakukan setelah muncul dugaan penularan virus antarmanusia selama pelayaran.

Direktur Epidemi dan Kesiapan Pandemi WHO, Maria van Kerkhove, mengatakan pihaknya tengah mendalami sumber penyebaran wabah tersebut. MV Hondius diketahui berlayar dari Argentina menuju Antartika dan sejumlah kepulauan di Atlantik Selatan.

Hingga Rabu (6/5/2026), kapal itu masih berada di lepas pantai Praia, Tanjung Verde. Ratusan penumpang dilaporkan masih menjalani isolasi di dalam kapal sambil menunggu keputusan dari pihak berwenang.

Baca juga:4 Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus, Ternyata Masih Bisa Dibaca

Tidak Ditemukan Tikus di Dalam Kapal

Foto: Pixabay

WHO menyebut hantavirus umumnya menular melalui hewan pengerat. Namun, tidak ditemukan tikus di dalam kapal saat wabah terjadi. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya penularan antarmanusia selama pelayaran berlangsung.

Maria van Kerkhove juga menyatakan virus kemungkinan berasal dari seseorang yang sudah terinfeksi sebelum naik kapal di Argentina.

Pemerintah Argentina dilaporkan telah melakukan pelacakan terkait kasus tersebut. Sebelumnya, negara itu sempat mengalami wabah hantavirus yang menewaskan 28 orang pada 2025.

Otoritas Argentina menyatakan tidak ada penumpang yang menunjukkan gejala ketika MV Hondius memulai perjalanan. Meski begitu, gejala penyakit akibat hantavirus disebut dapat muncul hingga delapan pekan setelah penularan.

Baca juga:Kenapa Salah Ketik Disebut Typo? Ini Sejarah dan Penjelasan Ilmiahnya

Tujuh Kasus Terdeteksi di MV Hondius

Per Selasa (5/5/2026), WHO mencatat terdapat tujuh kasus hantavirus di MV Hondius. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu jenazah masih berada di dalam kapal.

WHO juga menyebut satu penumpang berada dalam kondisi kritis dan kini dirawat secara terisolasi di rumah sakit di Afrika Selatan. Sementara itu, tiga penumpang lain dilaporkan mengalami gejala ringan.

Salah satu penumpang, Qasem Elhato, mengatakan para penumpang berusaha menjalani aktivitas seperti biasa sembari menunggu proses evakuasi.

“Hari-hari kami seperti normal, sekadar menunggu otoritas untuk menemukan solusi,” kata Elhato, dikutip Associated Press.

“Namun, semangat kami tinggi dan kami menyibukkan diri dengan membaca, menonton film, minum minuman panas, dan hal-hal lain.”

Baca berita dan artikel lainnya di Google News

(WN/ZA)

Jakarta, Idola 92.6 FM-Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pengesahan peraturan terkait perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan dalam peringatan Hari Buruh Internasional, hari ini. Langkah ini menandai upaya pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan sekaligus menegaskan keberpihakan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.

“Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 188, untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang berkumpul di lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/5).

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan peresmian 1.386 kampung nelayan, dengan target pembangunan sekitar 1.500 kampung nelayan setiap tahunnya. “Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan diurus,” kata Prabowo.

Menurutnya, kampung nelayan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk infrastruktur rantai dingin seperti cold storage serta pabrik es untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan agar kualitas hasil tangkapan tetap terjaga.

“Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” kata Prabowo.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk membangun dan mentransformasi desa pesisir serta kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi.

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana dan prasarana perikanan dari hulu hingga hilir, serta pengembangan sumber daya manusia dan kewirausahaan.

Sebanyak 1.000 kapal kecil akan terintegrasi dalam program KNMP dan dikelola oleh koperasi desa, sementara kapal-kapal besar akan mendukung operasi laut lepas bersama BUMN perikanan Agrinas Jaladri Nusantara. Program ini diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja, bahkan hingga 600 ribu orang dalam ekosistem industri perikanan nasional. (her/dav)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Diketahui, sejumlah inisiatif untuk menormalisasi Selat Hormuz digagas termasuk oleh Inggris dan Prancis.

Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam forum internasional yang digagas oleh Inggris dan Prancis untuk membahas isu tersebut. Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut,” kata Menlu di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Baca juga: Kapal Perang AS di Selat Malaka, Menlu: Mereka Patroli Kawasan

Salah satu poin krusial yang disepakati dalam forum tersebut adalah penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Menurut Sugiono, praktik semacam itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi internasional.