Tag: Kelola
-
Menguak Risiko Kades Terjerat Hukum: Kejagung Didesak Latih Tata Kelola Dana Desa
Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kasus hukum Kepala Desa dan perangkat desa akibat pengelolaan Dana Desa. Hashim menilai, banyak Kades terjerat bukan karena niat jahat, melainkan ketidakpahaman sistem akuntansi. Masalah administrasi yang tidak sempurna sering menjadi pemicu pidana. Pengelolaan Dana Desa miliaran rupiah per tahun membutuhkan tata kelola presisi.
-
Jurus Baru Pemprov Jateng Lawan Korupsi: Pengadaan dan Tata Kelola Medsos Diperketat
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Strateginya tidak hanya menuntut pejabat pembuat komitmen bekerja profesional dan akuntabel, tetapi juga cakap mengelola informasi di ruang publik. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto, saat membuka kegiatan “Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)…
-
BPK Jateng Ajak Wali Kota Magelang Diskusi, Bedah Solusi Tata Kelola Krusial
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono berkomitmen menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia meminta jajaran responsif kepada BPK saat pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025. BPK dipandang mitra strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan, demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kota Magelang.
-
WhatsApp Berbayar: Fitur Pin 20 Chat Hadir, Ubah Cara Kelola Obrolan Penting?
WhatsApp akan meningkatkan fitur penyematan obrolan hingga 20 chat melalui paket premium berbayar. Sebelumnya hanya 3, kemampuan ini ditemukan WABetaInfo pada WhatsApp beta Android 2.26.9.9. Fitur penyematan baru ini akan diluncurkan bertahap, menargetkan pemilik usaha, sementara pengguna gratis tetap dapat memakai fitur “Daftar”.
-
Wamendikdasmen RI Tegaskan: Reformasi Tata Kelola Guru Kunci Masa Depan Pendidikan Nasional
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menekankan reformasi tata kelola guru saat Yudisium PPG UMS Solo. Kebijakan ini bertujuan mengatasi ketimpangan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya honorer. Pemerintah melakukan restrukturisasi tata kelola guru untuk pemerataan distribusi. Sertifikasi guru tetap penting demi mutu pendidikan nasional.