Tag: Kepala

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejarah baru dalam transformasi kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebanyak 15 perempuan dari unsur Penyuluh Agama Islam dilantik sebagai Kepala KUA.

Pelantikan 108 Kepala KUA se-Indonesia ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan KMA Nomor 1644 Tahun 2025 yang membuka kesempatan bagi Penyuluh Agama Islam untuk menduduki jabatan Kepala KUA.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, pelantikan tersebut menandai era baru kepemimpinan KUA yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan layanan keagamaan.

Baca juga: Perkuat Layanan, Kemenag Bangun 1.758 Gedung KUA melalui SBSN

Menurut Abu, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh fungsi KUA dapat dijalankan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Abu Rokhmad menjelaskan, transformasi KUA tidak hanya menyangkut perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga penguatan kualitas pelayanan.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, pada Senin 8 Juni 2026. Sebelumnya, Prabowo telah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

“Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di Minggu depan (Senin),” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo pun menjelaskan pelantikan pimpinan BGN tidak langsung dilakukan usai ditunjuk oleh Presiden Prabowo. “Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita.”

Baca juga: Manfaat MBG Perlu Diperluas, Partai Perindo Dukung Penguatan BGN di Sulut

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan soal lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, selama empat hari pada 26-29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa sejak awal agenda kunjungan Prabowo hanya ke Prancis. Tidak ada rencana ke negara-negara lainnya.

“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5).

Qodari juga menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis pada Mei ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Dengan demikian, agenda pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah direncanakan sejak lama.

“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” katanya.

Pada kesempatan ini, Qodari juga mengatakan kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan Prabowo sebagai kunjungan balasan Macron yang ke Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, sesuai pernyataan Sugiono, Indonesia dan Prancis tengah membahas sejumlah target kerja sama bilateral.

“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujar Qodari.

Kedua, yaitu kerja sama di bidang pendidikan khususnya terkait Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Ketiga, kerja sama di bidang energi dan pemanfaatan mineral kritis.

Di luar hal-hal tersebut, Qodari menyebut Prabowo memang memiliki hubungan personal yang dekat dengan Macron. Menurutnya, ini merupakan modal sosial yang penting bagi relasi Indonesia dan Prancis.

“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” katanya.

Tak hanya dengan Macron, Prabowo juga berhubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Presiden China Xi Jinping.

“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” tegasnya. (her/dav)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkapkan bakal membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menegaskan hal ini saat menerima kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana .

“Dan saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden,” kata Dudung seusai bertemu Kepala BGN di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dengan pengawasan ini, Dudung berharap tidak ada oknum yang memanipulasi keuntungan di BGN. “Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” tegasnya.

Baca Juga: BGN Diminta Gandeng Pemda Awasi MBG

Di pertemuan ini, Kepala BGN Dadan Hindayana juga disebut meminta bantuan agar KSP ikut memberi pengawasan. Dudung pun mengatakan, pihaknya dan BGN akan terus memperkuat sinergi yang ada. “BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak. Dan ini akan ditingkatkan kembali,” ujarnya.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku heran jika ada orang-orang yang pernah dekatnya menyelewengkan uang rakyat. Padahal, ia sudah memberi kehormatan dan jabatan.

Prabowo juga bercerita pernah menerima laporan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Saat itu, Ateh sempat gemetar ketika melaporkan dugaan penyelewengan kepadanya.

“Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya beri kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat dia nyeleweng, nyuri uang rakyat bagaimana apa yang harus saya perbuat?” kata Prabowo di acara peresmian Museum Marsinah, Sabtu (16/5/2026).

Baca juga: Prabowo Tiba di Museum Marsinah, Lihat Kamar hingga Sepeda Tua

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa dia? stres dia. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa beberapa orang dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan ngga pemeriksaan, karena dia tau ini deket sama presiden,” sambung dia.

Prabowo kemudian tegas memerintahkan Kepala BPKP untuk memproses temuan tersebut. Prabowo menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi orang yang sudah menyelewengkan uang rakyat, termasuk orang dekatnya.

Lihat video: Cerita Prabowo Didatangi Kepala BPKP yang Gemetar Minta Izin Periksa Orang Dekatnya

“Dia lihat saya, masalahnya apa, ‘Gimana Pak, petunjuk?. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, ngga ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ngga ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan dijaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno merasa di atas dan merasa negara ini bodoh,” tegas dia.

Jakarta, Idola 92.6 FM-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengingatkan bahwa siapa pun, termasuk tokoh publik, dapat terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi, sehingga kehati-hatian dalam menyikapi konten media sosial menjadi semakin penting di era digital saat ini.

Hal itu dikatakan Qodari dalam menyikapi pernyataan Amien Rais soal Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang terkonfirmasi berbasis hoaks. Ia menilai tudingan tersebut merujuk pada video di media sosial yang tidak terverifikasi dan bersifat manipulatif.

“Kalau saya prihatin ya, setelah melihat video Pak Amien Rais itu, prihatinnya itu adalah Pak Amien Rais sebagai tokoh, sebagai akademisi, sebagai profesor doktor, telah menjadi korban dari hoaks,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu (2/5).

Menurut Qodari, tudingan terhadap Teddy muncul dari interpretasi keliru atas sebuah konten video di media sosial yang berisi lagu berjudul “Aku Bukan Teddy” yang disalahartikan sebagai pernyataan autentik.

“Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa Pak Seskab, Pak Teddy adalah gay, itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh Pak Amien Rais bahwa yang menyanyi itu adalah Ibu Titiek (Soeharto),” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa video tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena tidak autentik. Penyanyi dalam video itu bukan Titiek Soeharto, sementara gambar yang ditampilkan hanyalah kolase dari berbagai sumber yang tidak berkaitan langsung dengan isi lagu.

Qodari juga mengungkapkan bahwa konten tersebut telah mencantumkan keterangan sebagai materi hiburan, bukan fakta. Ia menilai hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi di ruang digital.

Lebih lanjut, ia menyebut kasus ini sebagai contoh nyata bahaya hoaks di era media sosial, termasuk yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, sehingga dapat menyesatkan bahkan tokoh publik sekalipun.

“Jadi ini contoh dari bahaya hoaks dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior seperti Pak Amien Rais itu bisa menjadi korban hoaks. Jadi statement dari Pak Amien Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoaks,” pungkasnya.

Qodari mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi. (her/dav)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Baca juga: Dudung Bakal Buka Layanan Aduan 24 Jam, Begini Alurnya