Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Ketua Komnas HAM membahas Rancangan Perubahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yusril menekankan penguatan kelembagaan HAM, menegaskan fungsi pengawasan dan penegakan HAM tidak bisa diambil alih pemerintah.
Komnas HAM mengungkap dugaan penggunaan identitas anak berusia 5 tahun oleh pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan jejak komunikasi. Hasil investigasi Komnas HAM menemukan setidaknya 14 orang terlibat dalam insiden 12 Maret 2026 tersebut.
Komnas HAM akan memeriksa empat oknum TNI tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Komisioner Saurlin P Siagian menyatakan surat izin pemeriksaan akan dikirim ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Empat tersangka dijerat Pasal 469 dan 467 terkait penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.
Komnas HAM meminta keterangan petinggi TNI pada 1 April 2026. Ini dilakukan untuk mendalami kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Kababinkum, Danpuspom, dan Wakapuspen TNI hadir. Komnas HAM fokus pada tindakan TNI sebelum 18 Maret 2026 dalam investigasi ini.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan Komnas HAM akan memiliki unit penyidik. Pembahasan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait undang-undang baru mendukung ini. Komnas HAM nantinya akan memiliki wewenang tambahan, beroperasi layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini memperkuat peran dan fungsi Komnas HAM ke depan.