Tag: Kritis

JAKARTA – Analis kebijakan publik M Said Didu menilai kehadiran orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sangat diperlukan. Menurutnya, negara ini perlu orang-orang bertipe pemikir dan bersikap kritis.

“Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Feri Amsari nggak ada, siapa profesor, perlu juga supaya rame-rame sedikit,” ujar Said Didu dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, negara ini perlu pemikir. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, dirinya 32 tahun berada di pemerintahan. Jadi, dia tahu betul apa yang terjadi dalam pemerintahan.

Baca Juga: Tiyo Ardianto Tolak Tawaran Bertemu Petinggi Lembaga Berbintang yang akan Berikan Apa pun yang Dia Mau

Di bagian lain, Said Didu mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menggunakan telinganya untuk mendengarkan masukan yang muncul dari berbagai kalangan. Hal itu merupakan hasil dari tekanan rakyat.

“Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. ‘Jangan ganggu saya. Ini pride saya.’ Itu kan awalnya, tapi ternyata mendengar juga. Kalau (persoalan di) BGN sudah didengar, insyaallah yang lain juga didengar,” ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.

(zik)

Jakarta, Idola 92,6 FM-Pemerintah mempercepat pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan pascabencana Sumatera. Hal ini dilakukan untuk menopang program swasembada pangan, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sempat dilanda bencana hidrometeorologi.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.

Fokus utama percepatan ini adalah produksi pangan yang layak secara ekologis, pengembangan kawasan pertanian sesuai karakteristik lahan, serta mendorong diversifikasi komoditas pangan melalui sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim. ​

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pemulihan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Ia menekankan pentingnya gerak cepat seluruh pemangku kepentingan agar lahan yang rusak dapat segera kembali produktif. ​

“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal,” kata Amran saat meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dikutip Senin (8/6).

Amran mengatakan pemerintah telah mengalokasikan bantuan lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga wilayah terdampak. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian hingga dukungan sarana produksi bagi petani.

Sebagai langkah jangka panjang, program ini telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Skema yang disusun berorientasi pada nilai tambah hasil pertanian, diversifikasi pangan, pertanian berkelanjutan, penguatan koperasi, serta akses pasar yang inklusif.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Renduk akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal segala proses pemulihan permanen yang bersifat fisik maupun non-fisik selama tiga tahun ke depan (2026-2028). ​

“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR,” ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Sebagai tahapan awal implementasi, Satgas PRR terus mempercepat penyaluran bantuan pertanian di tiga daerah terdampak. Data Satgas PRR hingga akhir Mei 2026 mencatat realisasi bantuan pertanian telah mencapai Rp877,126 miliar untuk program rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, serta pembangunan jaringan irigasi.

Pada periode yang sama, luasan lahan yang berhasil dipulihkan juga terus meningkat. Sebanyak 9.931 hektare sawah tercatat telah selesai direhabilitasi dari total target 42.702 hektare lahan terdampak di tiga provinsi tersebut. (her/dav)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan wilayah udara Indonesia harus aman dan kedaulatannya tidak bisa ditawar. Penegasan itu diungkapkan Seskab Teddy usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Langit Indonesia harus aman, kedaulatan tidak bisa ditawar,” tegas Teddy dalam unggahan @sekretariat.presiden, Senin (18/5/2026).

Menurut Teddy, penyerahan alutsista strategis oleh Presiden Prabowo kepada TNI dalam rangka memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista yang telah dimulai sejak Presiden menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kini terus diperkuat dalam kepemimpinan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.

Baca juga: Tambah Alutsista, Prabowo: Indonesia Tak Punya Kepentingan Selain Menjaga Wilayah Sendiri

Sementara itu, sejumlah alutsista yang diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, terdiri dari 6 pesawat tempur multiperan Dassault Rafale buatan Prancis. Kemudian, 2 Pesawat Angkut Multi Peran Transport/Tanker (MRTT) Airbus A-400M buatan konsorsium Airbus Eropa; 6 pesawat jet transport Dassault Falcon 8X buatan Prancis.

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dan chrome device management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek . Nadiem

menilai ada pengabaian fakta persidangan.

Tuntutan 18 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) menurutnya seperti daftar narasi yang tidak ada sambungannya dengan perkara tersebut. Sebagai gambarannya, Nadiem menganalogikan sebuah mobil yang menurutnya telah jelas dibuktikan dalam persidangan.

“Saya kasih analogi. Di dalam sidang, misalnya ada mobil. Di dalam sidang itu, mobilnya dibawa, ada foto mobilnya. Ini mobil biru. Mobilnya ini harganya ini, bukti transfernya segini, 100 harganya, dan lain-lain,” ucap Nadiem di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Namun, yang membuatnya heran, mobil biru tersebut yang secara jelas telah dibuktikan melalui persidangan justru tak dipertimbangkan dalam tuntutan. Padahal menurutnya, selama proses persidangan mobil tersebut telah dibuktikan berwarna biru.

“Ini mobil biru dengan bukti bahwa harganya 100, mobilnya dateng. Di dalam tuntutan, tidak, mobilnya merah dan harganya 50, seperti itu. Sesuatu yang sudah dibuktikan dengan berbagai dokumentasi, di dalam tuntutan balik lagi ke awal,” ucapnya.

JAKARTA – Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pelantikan kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional periode 2026-2031 di Jakarta, Jumat (8/5/2026). Mereka antara lain Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Pelantikan ini menjadi penanda langkah organisasi dalam memperkuat kualitas dan integritas profesi advokat di Indonesia. Pelantikan ini sekaligus menegaskan komitmen Peradi Profesional untuk memperkuat ekosistem profesi hukum melalui pendekatan yang lebih adaptif dan modern.

Baca juga: Peradi Profesional Usung Standar Baru Profesi Advokat di Era Hukum Modern

Organisasi ini mendorong lahirnya advokat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan integritas dalam penegakan hukum. Peradi Profesional periode 2026–2031 dipimpin oleh Harris Arthur Hedar.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa organisasi ini hadir sebagai respons atas kebutuhan zaman, bukan karena konflik di internal advokat. “Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan. Sekali lagi saya tegaskan, Peradi Profesional hadir bukan untuk menciptakan perpecahan, dan bukan hadir karena konflik, tidak ada konflik. Tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman,” kata Harris.

Ia juga menuturkan bahwa organisasi advokat harus mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika hukum yang semakin kompleks.