Akvindo: Tembakau Alternatif Kurangi Paparan Asap Rokok
loading…
Tembakau alternatif mengurangi paparan asap rokok dan bau asap yang menempel. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Tembakau alternatif mengurangi paparan asap rokok dan bau asap yang menempel. Faktor kenyamanan inilah yang menjadi alasan banyak disampaikan konsumen saat memilih produk tersebut.
Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (Akvindo) Paido Siahaan mengatakan, banyak perokok dewasa yang mulai mencari pilihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. “Mereka menggunakan produk tembakau alternatif terasa lebih bersih, lebih ringan, dan tidak terlalu mengganggu orang sekitar,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Menurut dia, faktor tidak adanya asap rokok dan tar yang dihasilkan dari proses pembakaran menjadi pertimbangan yang sangat besar bagi konsumen. Tar merupakan senyawa karsinogenik penyebab kanker.
“Banyak pengguna menyampaikan bahwa bau rokok yang menempel di pakaian, rambut, kendaraan, atau ruangan menjadi salah satu alasan utama mereka mulai mencari alternatif. Dalam pengalaman konsumen, produk tembakau alternatif dianggap lebih nyaman karena tidak menghasilkan asap hasil pembakaran tembakau seperti rokok,” ungkapnya.
Wacana Pembatasan Jabatan Kapolri Tidak Diperlukan, Kurangi Fleksibilitas Presiden
loading…
Pengamat hukum dan kepolisian Edi Hasibuan menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Presiden. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Wacana mengenai perlunya pembatasan jabatan Kapolri kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat hukum menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan konstitusional Presiden.
Akademisi sekaligus pengamat hukum dan kepolisian Edi Hasibuan mengatakan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang yang jelas kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menentukan figur Kapolri sesuai kebutuhan organisasi dan situasi nasional.
“Sejauh ini, aturan hanya memberikan pedoman bahwa Presiden akan ganti Kapolri ketika memasuki masa pensiun atau Presiden menilai Kapolri tidak mampu lagi menjalankan tugasnya,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menyebutkan mekanisme yang berlaku saat ini sudah cukup karena pengangkatan Kapolri tetap harus melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Dengan demikian, terdapat mekanisme checks and balances yang menjamin proses berjalan secara demokratis dan akuntabel.
Dampak Nyata Program MBG: Permudah Akses Makanan Bergizi hingga Kurangi Pengeluaran Masyarakat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatnya akses terhadap makanan bergizi hingga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sehari-hari.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).
“MBG bukan sekadar program makan siang. Ada dampak nyata yang sudah dan akan terus dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Qodari menjelaskan, pada Januari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan Laporan Hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis.
Hasil survei menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator utama terkait manfaat program bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan BPS, kemudahan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi meningkat dari 81,4 persen menjadi 84,1 persen.
Selain itu, perilaku konsumsi makanan bergizi juga mengalami peningkatan, dari 80,3 persen menjadi 84,1 persen.
Tak hanya itu, program tersebut dinilai membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya kebutuhan harian. Persentase masyarakat yang merasa terbantu dalam menyiapkan makan siang meningkat dari 75,4 persen menjadi 78,3 persen.
Lebih lanjut, data BPS menunjukkan persentase masyarakat yang merasakan pengeluaran sehari-hari menjadi lebih ringan naik dari 73,6 persen menjadi 75,9 persen.
Pada kesempatan yang sama, Qodari menyebut pemerintah juga mencatat peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dari sisi menu makanan yang diberikan kepada siswa.
Hal itu tercermin dari meningkatnya persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi makanan MBG.
“Persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa secara berkala,” ungkapnya.
Selain berdampak pada penerima manfaat, Qodari menyampaikan bahwa program MBG turut memberikan efek positif terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.
Pemerintah mencatat mayoritas pemasok (supplier) program mengalami kenaikan penjualan selama periode pelaksanaan.
“Selama periode Januari–Oktober 2025, sebanyak 85,6 persen supplier MBG mencatat kenaikan nilai penjualan,” katanya.
Capaian data BPS tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang mendukung pertumbuhan usaha lokal dan sektor pangan nasional. (her/dav)
Pemerintah Percepat Pembangunan PLTS untuk Kurangi Ketergantungan Energi Fosil
Pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam skala besar. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan percepatan program ini sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis diesel. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4). (Foto Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI)
Jakarta, Idola 92.6 FM-Pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam skala besar. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan percepatan program ini sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis diesel.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk pengembangan PLTS berkapasitas besar.
“Evaluasi terkait beberapa program terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 Giga,” ujar Brian usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4).
Menurut Brian, Presiden secara langsung meminta agar pelaksanaan program tersebut dipercepat, khususnya untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel yang masih digunakan di berbagai wilayah.
“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel,” jelasnya, seperti dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Lebih lanjut, Brian menyebutkan bahwa pengurangan penggunaan pembangkit diesel akan diimbangi dengan penambahan kapasitas energi terbarukan, terutama PLTS. Berdasarkan perhitungan bersama antara Kementerian ESDM, PLN, Danantara, serta para akademisi, terdapat potensi instalasi PLTS hingga 17 gigawatt dalam waktu dekat.
“Itu bisa dikurangi kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga, jadi untuk saat ini dari perhitungan bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS,” ungkapnya.
Terkait lokasi pembangunan, Brian menegaskan bahwa seluruh implementasi program akan berada di bawah koordinasi PLN sebagai pelaksana utama. “Lokasinya nanti, semuanya dari PLN sebagai implementator program tersebut,” tutupnya. (her/dav)
Beri Arahan 4 Jam, Prabowo Minta Menteri hingga Eselon I Lebih Produktif dan Kurangi Kebocoran
loading…
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Foto/BPMI Setpres
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 4 jam kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Banyak hal disampaikan Prabowo, termasuk agar mengurangi kebocoran.
“Tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon satu. Mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, kemudian sampai ke Dirjen, Sekjen maupun Irjen semua kementerian,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media seusai pertemuan.
Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama satu setengah tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan.
“Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan arahan, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini,” katanya.