Tag: Malah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

“Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang,” kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Baca juga: KPK Sita Dokumen Pengadaan saat Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. “Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

“Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu,” kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

(cip)

Sepeda federal dan outfit bersepeda saya dicibir pesepeda lain.

Pengendara sepeda semakin banyak di Jogja. Jujur, saya senang melihatnya. Di tengah kota yang makin macet dan penuh suara klakson, melihat pesepeda memberi ketenangan tersendiri. Ternyata masih ada ya orang-orang yang rela melambat dan bersabar di tengah dunia yang serba terburu-buru.

Sayangnya, semakin ramai dunia sepeda, semakin ramai juga manusia yang merasa dirinya panitia sah kehidupan orang lain. Dan, saya baru saja jadi korbannya.

Baca juga Akhirnya Saya Tahu Alasan Orang Beli Sepeda Mahal Sampai Ratusan Juta: Gagal Finish, tetapi Setidaknya Gagal Secara Nyaman dan Bermartabat.

Pengalaman pahit naik sepeda Federal tua milik bapak

Saya punya sepeda Federal lama yang aslinya milik bapak. Sepeda itu sudah tua. Cat aslinya kusam. Beberapa bagian berkarat. Lalu saya cat ulang pelan-pelan dengan uang seadanya. Tidak sempurna memang, kalau dilihat dari dekat masih ada bagian yang belang.

Walau bukan sepeda mahal atau paling keren, saya senang dengan sepeda Federal itu. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan ketika saya mengayuhnya. Saya tahu sepeda ini dahulu juga pernah menemani hari-hari baik saya entah untuk bekerja, belanja atau sekadar antar jemput saya waktu sewaktu kecil.

Rupanya hal itu sulit ditangkap oleh pesepeda lain. Memang tidak wajib untuk memahami bagaimana saya meromantisasi sepeda Federal tua milik bapak. Namun, tidak benar rasanya kalau mereka kemudian melontarkan ejekan karena merasa paling tinggi kastanya di tongkrongan pesepada.

Iya, bagi beberapa orang, sepeda bukan lagi alat transportasi, ia perlahan berubah jadi kelas sosial berjalan.

Saya tidak masalah kalau diejek atau ditegur karena melanggar lalu lintas atau tindak-tanduknya yang merugikan pengguna jalan. Namun, persoalannya saya diejek karena sepeda dan out fit saya seolah tidak pas di mata mereka.

Aneh memang. Padahal ya sudah. Orang mau naik sepeda pakai jersey profesional kek, pakai kaus partai kek, pakai hoodie lusuh kek, itu urusan dia. Selama tertib lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lain, kenapa ribut?

Baca juga Tren Sepeda, Asyik Gowes, Lupa Etika di Ruang Publik, Mending Rebahan Aja.

Outfit dikomentari

Fenomena mengejek pesepeda lain bukanlah budaya baru. Saya pun heran dengan kebiasaan itu. Seolah-olah untuk dianggap “pesepeda beneran”, seseorang harus lolos kurasi tongkrongan terlebih dahulu. Harus ngerti groupset, tahu merek luar negeri, hingga punya selera outfit tertentu.

Apabila tidak memenuhi standar itu, pesepeda dianggap berbeda, norak. Saya kadang berpikir, mungkin hal macam ini terjadi karena kita terlalu sering menjadikan hobi sebagai identitas sosial, bukan lagi kesenangan pribadi.

Akibatnya, semua berubah jadi kompetisi diam-diam. Bahkan, kegiatan sesederhana gowes pun sekarang terasa seperti audisi. Orang takut salah outfit. Takut salah merek hingga dibilang “nggak masuk”. Takut dianggap poser.

Bersepeda di Jogja jadi nggak asyik

Satu hal yang bikin saya sedih. Jalanan di Jogja sebenarnya cukup ramah pesepeda dan asyik untuk ditelusuri. Gang-gang kecilnya enak dilalui. Saat cuaca sedang bagus-bagusnya, matahari pagi dan sore bersinar dengan begitu indah.

Sayang, kombinasi hal-hal asyik itu rusak ketika manusia mulai merasa perlu menentukan mana gaya bersepeda yang “layak”. Padahal, bukankah sepeda seharusnya dijalani dengan seru, membebaskan manusia dari gengsi, bukan malah melahirkan gengsi baru. Dan, lucunya lagi, banyak orang yang sekarang sok paling “skena sepeda” itu dulunya mungkin juga baru belajar beberapa tahun lalu.

Saya menulis ini bukan karena sakit hati semata. Oke, mungkin sedikit. Saya juga manusia. Diejek soal outfit tentu bikin gondok. Apalagi saya memang cuma pakai pakaian seadanya. Kaus saya kadang memang lusuh, sandal saya pun tidak matching dengan sepeda.

Akan tetapi, apakah itu membuat saya lebih buruk sebagai pesepeda? Tidak. Dan orang-orang yang bajunya lebih mahal juga belum tentu lebih memahami etika jalan raya.

Jadi, tolonglah, normalisasi membiarkan orang menikmati hobinya dengan caranya sendiri. Tidak semua orang ingin jadi ikon skena. Tidak semua orang ingin terlihat keren. Ada yang cuma ingin bersepeda tanpa dihakimi

Penulis: Janu Wisnanto


Editor: Kenia Intan

BACA JUGA Susahnya Bersepeda di Jogja, Kota Pendidikan yang Harusnya Ramah Sepeda.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Terakhir diperbarui pada 27 Mei 2026 oleh Kenia Intan

JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan setuju dengan usulan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Herwyn JH Malonda agar pelaku money politics atau politik uang bisa di-blacklist. Sebab, kata dia, praktik politik uang bisa merusak demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

“Wah, setuju banget! Setuju banget! Karena salah satu yang merusak demokrasi adalah politik uang. Politik uang itu menghancurkan, merusak demokrasi, dan sekaligus merusak kesejahteraan rakyat,” kata Daniel saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Namun, Daniel menilai, Bawaslu harus tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta Bawaslu tak hilang bila ada praktik politik uang.

Baca juga: Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Money Politics dalam Pemilu, Golkar: Bisa Jadi Alternatif Penegakan Hukum

“Yang paling gampang, nomor satu, Bawaslu tegakkan aturan, jalankan tugas dengan baik. Jangan justru pada saat terjadi politik uang, malah Bawaslu-nya hilang,” tegas Daniel.

Kendati demikian, Daniel mendorong usulan pelaku politik uang diblacklist dari peserta pemilu masuk ke RUU Pemilu. Pasalnya, kata dia, praktik politik uang merupakan masalah besar di Tanah Air.