Tag: Mutlak
-
BPJS Kesehatan Tegaskan: Layanan Peserta Mutlak Tanpa Diskriminasi.
BPJS Kesehatan memperkuat tata kelola Program JKN melalui penguatan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) dalam Rakernas 2026. Program JKN melayani lebih dari 285,4 juta peserta per Juni 2026. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.682 FKTP serta 3.221 rumah sakit, memastikan mutu layanan dan efisiensi pembiayaan. TKMKB strategis menjaga program ini.
-
Pemberantasan Kartel Haji: Wamenhaj Sebut Ekosistem Transparan Kunci Mutlak
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menginginkan penyelenggaraan haji lebih baik. Ekosistem transparan dibutuhkan untuk memberantas kartel haji. Ini penting agar jemaah bukan objek ekonomi. Reformasi tata kelola haji fokus membersihkan praktik rente. Tujuannya memastikan jemaah sebagai tamu Allah, bukan komoditas. Kementerian berkomitmen membenahi sistem haji.
-
Prabowo Tak Menampik: MBG Banyak Masalah, Penertiban Mutlak Dilakukan
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengakui banyak masalah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia berjanji menertibkan masalah tersebut dan menindak tegas pimpinan yang tidak berintegritas.
-
Yusril Tegas: Fungsi Pengawasan Komnas HAM Mutlak, Tak Bisa Diambil Pemerintah.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Ketua Komnas HAM membahas Rancangan Perubahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Yusril menekankan penguatan kelembagaan HAM, menegaskan fungsi pengawasan dan penegakan HAM tidak bisa diambil alih pemerintah.
-
Prabowo: Hilirisasi, Mandat Mutlak Indonesia Jadi Raksasa Dunia Terpandang
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi krusial bagi perekonomian Indonesia. Ini disampaikan saat peresmian 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II pada Rabu (29/4). Proyek investasi Rp116 triliun ini meliputi kilang gas hingga pengolahan sawit. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah dan kemakmuran bangsa, serta menjadikan Indonesia negara hebat.
-
Prabowo Beri Peringatan Keras ke Ketua DPRD: Persatuan Mutlak, Beda Partai Bukan Alasan!
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pernyataan ini disampaikan pada pengarahan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). Prabowo menekankan, perbedaan latar belakang suku, pendidikan, dan profesi bukanlah penghalang bagi kesatuan.
-
Gejolak Timur Tengah: Prabowo Tetapkan Keselamatan Jemaah Haji Sebagai Prioritas Mutlak
Pemerintah memastikan ibadah haji 2026 berjalan sesuai rencana, meski ada eskalasi geopolitik Timur Tengah. Keselamatan jemaah haji menjadi prioritas utama, ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Haji dan Umroh, K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, menyampaikan kuota haji Indonesia 2026 ditetapkan 221 ribu orang.
-
Wabup Magelang Peringatkan: Transparansi Dana Desa Mutlak, Akuntabilitas Tak Bisa Ditawar.
MUNGKID – Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan dilakukan secara hati-hati. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama Forkopimda di Aula Kecamatan Dukun, Selasa (14/4/2026). Rakor tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, hingga legislatif, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang…
-
Cak Imin: Pelayanan Rakyat, Prioritas Mutlak Kantor Partai!
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengingatkan fungsi kantor partai harus berorientasi pelayanan dan manfaat bagi rakyat. Hal ini disampaikannya saat peletakan batu pertama Kantor DPW PKB di Banda Aceh. Cak Imin optimis lokasi strategis ini akan memperkuat eksistensi dan konsolidasi PKB di Aceh, mendorong peningkatan suara partai.
-
Dinamika Global: Transformasi Kerja & Hemat Energi, Keniscayaan Mutlak Demi Gaya Hidup Sehat
Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan, menilai kebijakan “8 transformasi budaya kerja dan hemat energi” pemerintah sebagai keniscayaan. Kebijakan ini bertujuan menghemat 20% energi, mendorong gaya hidup sehat, dan menjaga kepentingan nasional. Langkah seperti WFH satu hari dan pembatasan BBM 50 liter/hari adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas ekonomi Indonesia.